Muslimah News, NASIONAL — Hingga 4 Agustus 2025, terjadi 24 kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang di wilayah Divre 1 Sumatra Utara (Sumut). Kecelakaan ini mengakibatkan 15 orang meninggal dan 23 luka-luka dengan pejalan kaki menjadi korban terbanyak. Kecelakaan terbaru terjadi pada 3 Agustus saat kereta api menabrak pejalan kaki di antara Stasiun Mambangmuda dan Stasiun Situngir. KAI Divre 1 Sumut mengingatkan masyarakat untuk tidak berlalu lalang di jalur kereta karena berbahaya dan melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dengan ancaman pidana penjara hingga 3 bulan atau denda Rp15 juta.
KAI Sumut akan menutup perlintasan liar dan mengimbau masyarakat menggunakan perlintasan resmi dengan palang pintu. Pengguna jalan wajib berhenti dan memastikan keselamatan sebelum melintasi rel. Sosialisasi keselamatan terus dilakukan karena masih rendahnya disiplin masyarakat di perlintasan sebidang yang saat ini berjumlah 412 lokasi di Divre 1 Sumut dengan 147 dijaga dan 265 tidak terjaga.
Penanganan perlintasan sebidang dilakukan oleh pemilik jalan sesuai tingkatannya (nasional, provinsi, kabupaten/kota). KAI mengajak semua pihak berperan aktif meningkatkan keselamatan demi mengurangi kecelakaan kereta api dan korban jiwa.
Tidak Ada Perhatian
Berulangnya peristiwa berujung maut di perlintasan sebidang ini disorot pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati.
“Miris! Maut di perlintasan sebidang terus berulang. Hal ini menunjukkan tidak adanya perhatian serius dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini,” ucapnya kepada MNews, Ahad (17-8-2025).
Perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, ujarnya, sangat berisiko tanpa adanya palang pintu atau penjagaan. Sementara itu, sambungnya, pemerintah mengeklaim telah mengatur regulasi demi keselamatan melalui UU No. 23 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 yang mewajibkan penutupan perlintasan sebidang yang tidak aman.
“Namun, di lapangan banyak perlintasan sebidang yang tetap tidak aman dan tanpa penjagaan karena keterbatasan dana dan kebijakan politik, terutama dalam pengelolaan yang terdesentralisasi oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Hal ini, jelasnya, menyebabkan pendanaan provinsi tidak memadai sehingga menghambat pembangunan perlintasan tidak sebidang (flyover atau underpass), sementara pemerintah pusat tidak bertanggung jawab langsung atas hal ini.
Memang, paparnya, model tata kelola transportasi yang mengedepankan kapitalisme sekularisme dan good governance menjadikan negara hanya sebagai regulator tanpa kekuasaan penuh untuk menyelesaikan masalah. “Operator juga terbatas kemampuan dan dananya,” imbuhnya.
Akibatnya, ia menilai, kecelakaan fatal di perlintasan sebidang terus terjadi dan keselamatan publik diabaikan. “Oleh sebab itu, perlu evaluasi ulang terhadap tata kelola transportasi darat di Indonesia agar penanganan perlintasan sebidang dapat lebih efektif dan keselamatan pengguna jalan terjamin,” urainya.
Solusi Tuntas
Kemudian, ia membandingkan dengan pengaturan dalam sistem Islam yang akan memberikan solusi tuntas. “Dalam Islam, pemerintah wajib memerintah berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah, termasuk dalam menyelesaikan masalah perlintasan sebidang kereta api,” jelasnya.
Tata kelola transportasi, tuturnya, harus berdasarkan syariat Islam, bukan kapitalisme atau sekularisme. “Pemerintah bertanggung jawab menyediakan transportasi publik yang aman dan memadai serta menjamin keselamatan pengguna sebagaimana sabda Rasulullah saw. riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daraquthni, ‘Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada membahayakan/memudaratkan (baik diri sendiri maupun orang lain).’,” paparnya.
Ia menerangkan, pemerintah wajib menyediakan moda transportasi dan kelengkapannya dengan prinsip pelayanan, bukan berorientasi keuntungan, serta mendanai semua itu melalui pengelolaan kekayaan alam secara syar’i agar memiliki kemampuan finansial yang cukup. “Pendanaan ini bersifat mutlak demi mencegah bahaya terhadap publik dan sistem Islam yang sentralisasi kekuasaan memudahkan pelaksanaannya,” ucapnya.
Jadi, ia menegaskan, dengan penerapan sistem Islam secara kafah dalam bingkai Khilafah, masalah maut di perlintasan sebidang dapat diselesaikan secara tuntas. [MNews/RA]
