Bansos Salah Sasaran, Rakyat Menjadi Korban

Bansos Salah Sasaran, Rakyat Menjadi Korban

Muslimah News, FOKUS — Lagi-lagi terkuak bahwa bantuan sosial (bansos) ternyata salah sasaran. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer terindikasi menerima bansos. Itu baru data di satu bank saja. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi menduga masih banyak rekening yang tidak layak menerima bansos (Tempo, 11-8-2025).

PPATK juga menemukan lebih dari 78 ribu penerima bansos masih aktif bermain judi online (judol) pada semester I tahun 2025. Selain itu, hampir 60 orang penerima bansos memiliki saldo rekening di atas Rp50 juta, tapi masih menerima bansos.

Ini bukan merupakan temuan pertama terkait bansos salah sasaran. Kasus yang sama pernah terjadi pada 2023. Data Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menunjukkan bahwa sepanjang awal 2021 hingga awal 2023, kerugian negara akibat bansos salah sasaran mencapai Rp523 miliar per bulan. Penyebabnya adalah data penerima bantuan tidak dimutakhirkan sehingga masih ada aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bansos.

Fakta ini membuat publik bertanya-tanya, bagaimana bisa orang-orang tersebut masuk data penerima bansos, sedangkan secara finansial mereka tidak layak menerimanya? Sementara itu, banyak orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, tapi malah tidak mendapatkan bansos. Rakyat pun menjadi korban dari kekacauan data bansos.

Bansos, Bukan Solusi Kemiskinan

Bansos selama ini menjadi andalan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Anggaran yang dikucurkan untuk bansos tidak main-main jumlahnya. Pada 2025 anggaran untuk bansos mencapai Rp504 triliun, sedangkan untuk 2026 pemerintah akan menganggarkan Rp508 triliun. Namun, benarkah bansos efektif mengatasi kemiskinan?

Faktanya, kemiskinan di Indonesia bersifat struktural, sebagai akibat penerapan sistem kapitalisme yang mengumpulkan harta hanya pada orang kaya (pemilik modal/kapitalis) melalui penyerahan SDA untuk dikelola swasta. Juga adanya sistem perbankan ribawi yang menjadikan para kapitalis memiliki modal besar untuk mengelola SDA tersebut.

Sedangkan rakyat tidak kebagian harta, hanya menjadi buruh dengan upah rendah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kini marak PHK sehingga banyak buruh menjadi pengangguran atau pekerja informal dengan upah yang tidak tentu. Adapun kalangan menengah banyak yang jatuh miskin karena penghasilan mereka stagnan dan tergerus biaya hidup yang tinggi, yaitu biaya pangan, rumah, transportasi, pendidikan, kesehatan, dll. Ditambah lagi pemerintah menerapkan pajak yang tinggi. Semua dipajaki dan tarif pajak bisa naik sesuka hati pemerintah, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ratusan persen yang saat ini marak di berbagai wilayah.

Tampak bahwa problem kemiskinan di Indonesia bersifat sistemis, yaitu terkait erat dengan sistem kapitalisme yang diterapkan negara saat ini. Lantas, solusi yang diberikan pemerintah adalah bansos yang bersifat konsumtif, yaitu pemberian beras, makan siang, dan uang tunai. Itu pun dalam jumlah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rakyat.

Sebagai contoh, bantuan beras 10 kg per bulan, jika anggota keluarga ada lima orang, tentu tidak cukup untuk kebutuhan satu bulan. Begitu juga dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200 ribu per bulan, tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan pangan satu keluarga dalam waktu satu bulan. Terlebih lagi kenaikan harga sembako terus terjadi seiring dengan inflasi.

Dengan demikian, bansos bersifat tambal sulam, bukan solusi konkret untuk mengatasi kemiskinan. Yang miris, pencairan bansos kerap ditunggangi kepentingan politik. Misalnya pencairan bansos sebelum pemilihan umum, pilkada, atau pilpres sehingga memengaruhi elektabilitas calon tertentu. Hal ini menjadikan bansos melenceng dari tujuan semula untuk pengentasan kemiskinan dan justru menjadi agenda politik kelompok/pribadi penguasa.

Meski sudah ratusan triliun dana bansos dikeluarkan tiap tahun, kondisi ekonomi masyarakat tetap sulit. Kemiskinan tetap merajalela di negeri ini. Jika menggunakan standar yang sangat rendah versi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa per Maret 2025, sebuah jumlah yang besar. Bahkan, masih ada penduduk miskin ekstrem dengan jumlah mencapai 2,38 juta jiwa per Maret 2025. Sedangkan jika mengikuti standar Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang terkategori miskin mencapai 194 juta jiwa.

Statistik memang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin menurun. Namun, ternyata seiring makin besarnya dana bansos yang dikeluarkan, laju penurunan kemiskinan makin berkurang. Artinya, dana yang keluar makin besar, tapi pengurangan jumlah penduduk miskin makin lambat.

Kapitalisme, Penyebab Kemiskinan Struktural

Bansos hanyalah sebuah instrumen yang berperan sebagai bantalan sosial agar tidak makin banyak penduduk yang jatuh miskin. Sedangkan penyebab kemiskinan itu sendiri tidak mampu diselesaikan dengan bansos. Penyebab kemiskinan itu bersifat struktural alias sistemis, yaitu penerapan sistem kapitalisme. Jadi selama kapitalisme masih mendominasi Indonesia, kemiskinan akan selalu marak terjadi. Sistem kapitalisme melakukan pemiskinan struktural terhadap rakyat.

Kapitalisme neoliberal bahkan menormalisasi kemiskinan di sebuah masyarakat. Shanon, Spicker, Cheyne, Mike O’Brien dan Michael Belgrave berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Dalam pandangan kaum neoliberal, pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab individu, bukan negara. Sedangkan peran negara dalam mengatasi kemiskinan harus terbatas dan intervensi pemerintah harus minimal, yaitu melalui program kesejahteraan sosial. Menurut mereka, intervensi negara yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan melanggengkan ketergantungan di kalangan masyarakat miskin. Negara justru harus fokus mewujudkan kemakmuran dengan mendorong kewirausahaan, investasi, dan pasar bebas.

Berdasarkan pandangan kapitalisme neoliberal ini, wajar saja negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Negara membatasi perannya dalam penyelesaian kemiskinan hanya melalui instrumen bansos. Negara tidak membenahi ketimpangan ekonomi yang menyebabkan banyak rakyat tidak bisa mengakses sumber-sumber ekonomi sehingga tetap miskin. Walhasil, meski terbukti tidak efektif dan hanya bersifat tambal sulam, bansos akan tetap menjadi program andalan pemerintah. Ini adalah bagian dari penerapan ekonomi neoliberal.

Sudahlah hanya bersifat tambal sulam, bansos juga salah sasaran dan dikorupsi. Kasus korupsi bansos merugikan negara hingga Rp200 miliar. Ini terjadi karena penerapan sistem kapitalisme menghasilkan aparat yang tidak amanah. Mereka bekerja bukan untuk melayani rakyat, tapi untuk meraih keuntungan pribadi, keluarga, dan kelompoknya, meski dengan cara-cara yang curang.

Sistem administrasi dalam sistem kapitalisme juga tidak berprinsip melayani rakyat. Rakyat dipersulit untuk mendapatkan bantuan. Misalnya, penerima bantuan harus punya kartu tanda penduduk (KTP), padahal banyak orang miskin yang tidak punya KTP dan tidak kuasa untuk mengurusnya. Rakyat yang tidak punya tempat tinggal juga tidak mendapatkan bantuan, padahal justru para tuna wisma itu sangat butuh bantuan.

Akibat kebobrokan kapitalisme, baik dalam hal kebijakan ekonomi, sosial, maupun administrasi, orang-orang yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan. Oleh karenanya, untuk bisa menuntaskan pengentasan kemiskinan, harus ada upaya untuk mengganti sistem kapitalisme dengan sistem yang sahih dan teruji efektif menyelesaikan kemiskinan, yaitu sistem Islam kafah.

Sistem Islam Mengatasi Kemiskinan

Masalah ekonomi yang sebenarnya dihadapi Indonesia adalah kemiskinan yang menimpa individu-individu, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan) pada individu, sehingga solusinya adalah distribusi barang dan jasa kepada individu tersebut. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam) hlm. 31 menjelaskan bahwa masalah ekonomi sebenarnya terletak pada distribusi harta dan jasa kepada tiap-tiap individu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka secara menyeluruh serta membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

Sedangkan pada hlm. 60 beliau menjelaskan bahwa politik ekonomi Islam adalah menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Agar semua itu terwujud, barang-barang ekonomi yang ada harus diperoleh oleh manusia sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Barang ekonomi tersebut tidak mungkin diperoleh, kecuali apabila mereka berusaha mencarinya dengan bekerja. Oleh karenanya, Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki, dan berusaha. Bahkan, bekerja hukumnya wajib bagi laki-laki dewasa. Allah Taala berfirman,

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS Al-Mulk [67]: 15).

Selain mendorong rakyat untuk bekerja, negara juga menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, baik dengan industrialisasi, pemberian keterampilan, bantuan modal, maupun lahan pertanian.

Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat adalah kewajiban negara. Negara wajib berfungsi sebagai raa’in (pengurus kepentingan umat). Rasulullah saw. bersabda,

الإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته

“Pemimpin yang memimpin manusia laksana penggembala. Dia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.” (HR Bukhari).

Agar negara bisa melaksanakan kewajiban tersebut, syariat telah memberikan kekuasaan kepada negara untuk memungut harta kekayaan tertentu sebagai pungutan tetap, semisal jizvah dan kharaj. Syariat telah menjadikan hasil zakat sebagai bagian harta baitulmal untuk disalurkan pada delapan golongan, termasuk di dalamnya fakir dan miskin. Syariat juga menjadikan kepemilikan umum berada dalam wewenang negara yang harus dikelola oleh negara dan tidak ada seorang pun (individu, swasta) yang diberi izin untuk mengelolanya atau memilikinya.

Kepemilikan umum, semisal tambang minyak, gas, emas, tembaga, dan sebagainya adalah kekayaan yang harus dikelola oleh negara untuk mewujudkan kemajuan taraf perekonomian umat. Kekayaan tersebut adalah milik umat, sedangkan negara memiliki otoritas untuk mengembangkan dan mengelolanya.

Masih pada kitab yang sama, pada bab “Baitulmal” Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa sumber pemasukan tetap baitulmal adalah fai, ganimah, anfal, kharaj, jizyah, dan pemasukan dari kepemilikan umum dengan berbagai macam bentuknya; pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, dan rikaz; serta harta zakat. Berbagai pemasukan tersebut jumlahnya sangat banyak sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan umat.

Dengan dana dari baitulmal, seluruh kebutuhan rakyat akan terpenuhi. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan tersedia gratis untuk seluruh rakyat. Fasilitas umum seperti transportasi, telekomunikasi, dll. akan mudah dijangkau oleh rakyat.

Ketika negara telah mengupayakan pengelolaan kekayaan milik umum untuk melayani umat, lalu masing-masing individu rakyat bekerja dan berupaya mencari rezeki, maka kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, dan tersier akan terpenuhi secara makruf. Kesejahteraan akan terwujud secara merata, distribusi kekayaan pun terwujud dengan baik. Tidak terjadi ketimpangan ekonomi.

Bantuan untuk Masyarakat Lemah

Adapun bagi rakyat yang lemah (sakit, lansia, anak yatim, disabilitas, dll.) sehingga tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, ada kewajiban wali atau kerabat yang mampu  untuk menafkahinya. Jika wali dan kerabat tidak ada atau sama-sama lemah, kewajiban menyantuni kalangan lemah ada pada masyarakat terdekat. Masyarakat wajib menolong tetangganya yang kelaparan. Jika bantuan masyarakat tidak mencukupi, kewajiban itu beralih pada negara.

Negara Islam (Khilafah) akan memberikan santunan/bantuan dari baitulmal. Jika baitulmal kosong, santunan bagi fakir miskin bisa diperoleh dari pemungutan pajak (dharibah) secara temporer dari laki-laki muslim yang kaya. Setelah kebutuhan untuk fakir miskin tercukupi, pemungutan dharibah akan dihentikan.

Santunan dari baitulmal untuk warga yang membutuhkan bisa berupa uang tunai, bahan pangan, susu, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, kursi roda, dll. sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Khalifah dan struktur di bawahnya (muawin/pembantu khalifah, wali/gubernur, amil/bupati-wali kota, camat, hingga kepala desa) akan melakukan pendataan secara amanah, cermat, dan detail terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Pendataan ini menggunakan prinsip kesederhanaan dalam administrasi dan birokrasi sehingga tidak mempersulit orang yang menerima bantuan. Tidak ada syarat harus ini dan itu, tiap-tiap rakyat yang membutuhkan akan diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya.

Jumlah bantuan yang diberikan Khilafah harus sampai pada level mencukupi kebutuhan individu tersebut, bukan sekadar memberi bantuan sebagaimana kondisi saat ini. Misalnya, jika bantuan yang dibutuhkan adalah beras dan diberikan per bulan, jumlahnya harus cukup untuk kebutuhan sebulan berdasarkan jumlah anggota keluarga.

Setelah diberikan bantuan, negara Khilafah akan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi penerima bantuan. Jika yang bersangkutan sudah mampu bekerja dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, negara akan menghentikan bantuan pangan untuknya.

Untuk bisa mewujudkan akurasi bantuan, Khilafah akan membangun basis data yang kuat dengan melibatkan para ahli dan kecanggihan teknologi. Data akan selalu diperbarui secara berkala sehingga tidak terjadi salah sasaran bantuan. Tidak boleh ada kongkalikong antara aparat dengan penerima bantuan sehingga orang yang kaya bisa menerima bantuan. Jika ada oknum pejabat atau petugas yang berbuat curang, Khilafah akan memberi sanksi tegas yang menjerakan.

Dengan penerapan syariat Islam kafah, masyarakat akan sejahtera dan kemiskinan terselesaikan secara tuntas. Bantuan dari negara untuk rakyat miskin akan tepat sasaran dan rakyat mendapatkan haknya. Inilah salah satu gambaran kebaikan hidup di bawah perlindungan institusi Khilafah. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *