Masalah Beras Akan Beres dalam Sistem Khilafah

Masalah Beras Akan Beres dalam Sistem Khilafah

Muslimah News, FOKUS — Si imut yang dicari hampir semua orang, tapi kerap sulit untuk terjangkau, itulah beras. Indonesia adalah negeri agraris, tapi persoalan terkait beras ternyata tidak kunjung beres. Ada saja masalah yang menyelimuti tata kelola komoditas pangan utama ini. Setelah sebelumnya heboh beras premium berisi beras biasa, kini muncul masalah lain.

Masalah yang pertama, beras menumpuk lebih dari setahun di gudang hingga apek (apak) dan stok beras menipis. Ombudsman mengungkap adanya beras sisa impor tahun lalu yang masih berada di gudang Bulog. “Sebagian beras yang ada di Bulog itu kan beras impor tahun lalu. Ada yang berumurnya sudah satu tahun, dari Februari 2024. Jadi sudah satu tahun lebih, otomatis pasti mohon maaf, bau apek. Nah, sementara di dalam persyaratan mutu label, pelaku usaha dilarang mengolah ataupun juga menggunakan beras apek sebagai bahan baku untuk trading (perdagangan) beras,” kata anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika pada konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (8-8-2025).

Menurutnya, beras itu sebenarnya masih bisa dikonsumsi masyarakat dengan cara diproses terlebih dahulu, tapi kondisi beras yang apek menjadikan pelaku usaha enggan membeli beras tersebut. Mereka khawatir melanggar Peraturan Badan Pangan Nasional (Perban) 2/2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras jika kualitas berasnya tidak sesuai standar.

Akibat tidak dilepasnya pasokan beras Bulog, pasokan beras berkurang. Hal ini tampak dari berkurangnya jumlah penggilingan yang beroperasi, menipisnya stok di penggilingan yang masih beroperasi, juga minimnya stok di pedagang retail. Ombudsman mendorong agar Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunda atau memodifikasi penerapan aturan tersebut, pasalnya terjadi kelangkaan beras di pasar yang mengharuskan Bulog menggelontorkan beras ke pasar.

Masalah yang kedua, harga beras mahal. Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa harga beras premium maupun medium di pasaran melampaui harga eceran tertinggi (HET) di semua wilayah. Berdasarkan Panel Harga Bapanas pada 7 Agustus 2025, harga rata-rata nasional beras premium pada tingkat konsumen sebesar Rp15.968 per kilogram, melampaui HET Rp14.900 per kg. Sedangkan harga beras medium dibanderol Rp14.198 per kg, padahal HET sebesar Rp12.500 per kg.

Untuk menstabilkan harga beras, pemerintah menyiapkan stok beras hingga 1,5 juta ton dan melakukan operasi pasar hingga Desember 2025. Menurut Mentan, masyarakat akan tertarik membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) karena harganya murah dan kualitasnya bagus. Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman. Menurutnya, masih ada 3,9 juta ton stok beras di Bulog.

Swasta Berkuasa, Negara Lemah

Sungguh mengenaskan, di satu sisi harga beras mahal karena stok pada tingkat retail menipis, tapi di sisi lain stok di gudang Bulog melimpah. Saking melimpahnya, stok dari setahun yang lalu masih belum terdistribusi hingga mengalami degradasi kualitas. Ini menunjukkan bahwa beras itu ada, tapi tersimpan di gudang Bulog. Stok beras tersebut baru akan dikeluarkan ketika harga beras mahal, demi menstabilkan harga. Jika harga sudah stabil, beras Bulog tidak akan didistribusikan, tapi hanya disimpan di gudang.

Yang juga miris, ternyata pemerintah sebenarnya bisa menjual beras SPHP dengan harga terjangkau (sesuai HET beras medium), tapi dengan kualitas lebih baik dari beras premium. Menurut Mentan, pada SPHP, persentase beras pecah hanya 5—10% dengan harga Rp12.500, sedangkan beras premium pecahnya 30—40%, tapi harganya mencapai Rp18.000. Namun, mengapa selama ini pemerintah membiarkan swasta menguasai pasar dengan beras mahal berkualitas rendah?

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa selama ini faktor penentu harga beras adalah swasta karena 90% persediaan beras di dalam negeri dikuasai oleh swasta. Sedangkan pemerintah hanya menguasai sekitar 10% dari total stok sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap harga pasar (Bisnis, 31-5-2025).

Ini menunjukkan bahwa dalam tata niaga beras, pemerintah kalah dan swasta penguasanya. Pemerintah menyerahkan tata niaga beras pada swasta. Pihak yang berperan utama tentu segelintir pengusaha swasta besar (kapitalis) dengan kapasitas stok puluhan ribu ton per hari, bukan penggilingan kecil milik rakyat dengan kapasitas di bawah 100 ton per hari.

Pemerintah hanya menjadi wasit yang “meniupkan peluit” kebijakan operasi pasar ketika ada masalah harga dan stok. Ketika harga dirasa sudah turun, beras Bulog kembali hanya tersimpan gudang. Terus seperti itu hingga peran pemerintah hanya seperti pemadam kebakaran yang baru bergerak ketika sudah terjadi kebakaran. Akibatnya, beras Bulog kerap menumpuk di gudang hingga tidak layak dikonsumsi karena bukan hanya apak, tapi juga berkutu seperti temuan DPR pada Mei 2025.

Realitas ini menunjukkan bahwa pemerintah (negara) hanya berperan sebagai regulator dalam tata niaga beras. Pemerintah tidak berperan sebagai pengurus urusan rakyat. Swasta dibiarkan menzalimi rakyat dengan mempermainkan harga beras semaunya demi meraup keuntungan besar. Rakyat kelimpungan karena harga beras kerap melejit sehingga menggerogoti finansial keluarga dan kesejahteraannya. Sedangkan negara tidak berbuat banyak karena kewenangannya sudah dipreteli.

Sebelum krisis 1998, Bulog merupakan pemegang monopoli atas kebutuhan pokok (sembako) di dalam negeri. Namun, Letter of Intent (LoI)pemerintah dengan lembaga moneter internasional (IMF) menghilangkan hak tersebut sehingga Bulog tidak lagi berperan sebagai stabilisator harga pangan. Kewenangan Bulog hanya sebatas beras, sedangkan sembako lain diserahkan pada mekanisme pasar. LoI itu juga mengubah arah pandang pembuat kebijakan dari swasembada menjadi pro-impor pangan.

Pada 2016 Bulog menjadi perusahaan umum (perum) di bawah Kementerian BUMN. Sebagai perum, Bulog berorientasi pada perolehan keuntungan dari aktivitasnya. Kini Bulog fokus menjadi operator logistik atau pelaksana teknis penyimpanan dan distribusi. Namun, kemampuan Bulog juga terbatas karena anggaran yang terbatas, berbeda dengan swasta (kapitalis) yang memiliki modal besar. Bulog kerap kalah berebut alat angkut beras dengan swasta. Bulog juga kalah harga ketika membeli gabah petani karena swasta berani membeli lebih mahal, meskipun risikonya adalah harga beras jadi melambung.

Miris, negara kalah dengan swasta. Inilah realitas negara dalam sistem kapitalisme. Penguasa sebenarnya adalah para pengusaha kapitalis, sedangkan negara hanya menjadi regulator. Hal ini juga berlaku pada tata niaga beras. Akibatnya, rakyat selalu menjadi korban permainan harga oleh swasta. Kapitalis untung, rakyat buntung, negara hanya termenung.

Negara dalam kapitalisme justru hobi melakukan impor dengan alasan stok dalam negeri kurang, padahal impor beras kerap dilakukan saat di dalam negeri terjadi panen raya. Akibatnya terjadi kelebihan stok yang memukul harga beras dan petani pun merugi.

Produksi beras dalam negeri masih fluktuatif karena proses pertanian yang dominan masih berjalan secara manual, belum menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan hasil panen. Kebijakan negara tidak mendukung petani, hal ini tampak dari makin kecilnya subsidi bagi petani. Justru negara membebankan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ratusan persen di beberapa daerah. Ini menjadikan beban petani makin berat, hasil yang diperoleh makin minim, dan banyak orang yang hengkang dari sektor pertanian. Belum lagi alih fungsi lahan yang masif terjadi sebagai akibat kebijakan pembangunan negara yang liberal. Hal-hal ini mengakibatkan produksi beras fluktuatif dan tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga pemerintah melakukan impor dan impor lagi.

Negara juga abai dalam mengawasi distribusi sehingga kerap terjadi kekurangan stok beras, terutama pada momen peningkatan permintaan seperti Ramadan dan lebaran. Beras ada, tapi tidak terdistribusi dengan baik sehingga pasar kekurangan stok. Rakyat selalu dihadapkan pada fluktuasi harga yang terus-menerus, harga beras tidak bisa stabil, bahkan kerap melambung sehingga sulit dijangkau rakyat. Seluruh persoalan ini menunjukkan bahwa masalah beras bukan sekadar teknis, tapi bersifat sistemis. Alhasil, solusinya harus datang dari sistem yang sahih, yakni Islam.

Sistem Islam Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Di dalam sistem Islam (Khilafah), negara berperan sebagai pengurus rakyat (raa’in) yang bertanggung jawab terhadap rakyat. Rasulullah saw. bersabda,

فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Penguasa yang memimpin rakyat banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Beras merupakan bahan pangan pokok sehingga termasuk kebutuhan pokok manusia. Penguasa dalam sistem Islam (khalifah) akan menjalankan seluruh aturan Islam sebagaimana perintah Allah Swt.. Selain itu, Islam menjamin terwujudnya penguasa yang amanah dan bertakwa melalui sistem pendidikan sehingga setiap kebijakannya berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat.

Negara Islam (Khilafah) akan memegang kendali atas distribusi kebutuhan pokok rakyat, termasuk beras. Khilafah wajib menjamin pemenuhan beras bagi tiap-tiap individu rakyat, baik yang kaya maupun miskin, muslim maupun nonmuslim. Negara akan memastikan produksi dan distribusi beras berjalan dengan efektif sehingga mampu menyediakan beras dalam jumlah cukup dan mudah dijangkau oleh rakyat, baik dari sisi lokasi distribusi maupun harga yang murah.

Khilafah akan menghitung kebutuhan beras dalam negeri berdasarkan jumlah penduduk dan rata-rata kebutuhan mereka. Khilafah akan memastikan produksi beras mencukupi kebutuhan dalam negeri dan mempersiapkan stok yang mencukupi untuk kondisi darurat. Khilafah akan mendukung dan memfasilitasi petani untuk meningkatkan produksi beras dengan beberapa cara, yaitu:

– Ekstensifikasi lahan melalui kebolehan bagi individu rakyat maupun negara untuk ihya’ul mawat (menghidupkan tanah mati) menjadi lahan pertanian. Jika individu rakyat yang menghidupkan, status tanah menjadi milik individu. Jika negara yang menghidupkan, status tanah menjadi milik negara.

– Intensifikasi pertanian dengan penggunaan benih padi varietas unggul, pupuk yang tepat, pestisida sesuai kadar aman, dll. Negara memberikan subsidi untuk benih, pupuk, dan hal-hal yang dirasa perlu disubsidi sehingga terjangkau oleh petani. Negara juga mendirikan pabrik untuk memproduksi benih, pupuk, pestisida, dll. sehingga tidak tergantung pada impor.

– Negara mengintensifkan peran penyuluh pertanian yang mengedukasi petani tentang cara bertani yang efektif sehingga meminimalkan kegagalan. Para penyuluh ini adalah pegawai negara.

– Negara membangun infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti saluran irigasi, bendungan, jalan, jembatan, dll. Negara tidak akan mengapitalisasikan air sehingga bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan petani.

– Negara membangun industri penghasil mesin pertanian dan pengolahan hasil panen (dari gabah menjadi beras) sehingga kapasitas produksi bisa lebih besar.

– Negara memberikan bantuan modal bagi petani yang membutuhkan dengan skema pinjaman nonribawi.

Dengan serangkaian langkah-langkah tersebut, bisa dipastikan produksi akan mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Bahkan, jika terjadi paceklik, masih ada stok untuk masa darurat.

Untuk menjalankan semua kebijakan tersebut, negara akan membentuk Departemen Pertanian di bawah Jihaz Idary, yaitu aparat yang terbentuk dari beberapa unit atau jawatan yang bertanggung jawab untuk mengurusi kepentingan rakyat dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini direpresentasikan dalam berbagai departemen, seperti departemen kesehatan umum, departemen pos, departemen pertanian, dsb. (Syekh Ahmad Athiyat, Ath-Thariq/Jalan Baru Islam). Adapun pembentukan lembaga khusus untuk mengurusi beras seperti layaknya Bulog akan dilihat berdasarkan kemaslahatannya, apakah masuk ke Departemen Pertanian ataukah menjadi departemen tersendiri. Yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan beras masyarakat.

Selanjutnya adalah memastikan rantai distribusi dari gudang ke pasar induk, pasar yang lebih kecil, retail, hingga ke rakyat. Negara akan mengawasi seluruh rantai distribusi sehingga tidak terjadi penyumbatan, kecurangan, monopoli, penimbunan, mafia beras, dll. yang akaan merusak harga pasar. Swasta boleh terlibat dalam perdagangan beras, tapi tidak dalam porsi besar yang bisa mendominasi pasar.

Salah satu struktur dalam Khilafah yang bernama kadi hisbah akan mengawasi pergudangan, pasar, pertokoan ritel, hingga pedagang kecil untuk memastikan tidak ada praktik curang yang akan mengganggu distribusi beras. Negara akan membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk memudahkan distribusi beras, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll., juga alat transportasinya seperti truk, pesawat, kapal, dll. Untuk daerah terpencil akan dipikirkan alat dan rute transportasi yang paling efektif untuk mendistribusikan beras ke sana.

Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam dan sistem keuangan Islam (al-amwal) sehingga negara bisa membiayai seluruh kebijakan pertanian sejak produksi hingga distribusi melalui baitulmal. Baitulmal Khilafah memiliki banyak pos pemasukan, di antaranya ganimah, fai, kharaj, jizyah, usyur, dan kepemilikan umum (hasil hutan, laut, sungai, danau, dan berbagai tambang dengan deposit besar).

Mekanisme administrasi negara Islam dalam memenuhi kebutuhan beras rakyat akan dilaksanakan dengan cara sederhana, cepat, dan dilakukan oleh tenaga ahli sehingga tidak akan terjadi penumpukan stok beras di gudang. Inilah gambaran solusi sistem Islam untuk mengatasi masalah beras agar terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat, juga mewujudkan kedaulatan pangan. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

2 thoughts on “Masalah Beras Akan Beres dalam Sistem Khilafah”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *