Triliunan Bansos Mengendap di Rekening, Kemiskinan Kian Genting

Muslimah News, FOKUS — Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini sungguh mencengangkan. Tercatat ada sekitar Rp2,1 triliun dana bantuan sosial (bansos) yang mengendap di 10 juta rekening penerima selama lebih dari tiga tahun. Ironi, dana tersebut diam tidak tersentuh pada saat jutaan rakyat masih bergelut dengan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan hidup.

Fenomena ini menyiratkan banyak persoalan. Mulai dari pendataan penerima yang amburadul sehingga bansos salah sasaran, lemahnya pengawasan dan evaluasi, rapuhnya birokrasi, hingga pudarnya komitmen amanah dari para pemegang kekuasaan. Bukan sekadar persoalan teknis, temuan ini juga menjadi bukti telanjang bahwa negara belum sungguh-sungguh berupaya mengentaskan kemiskinan.

Sarat Problematik

Bansos merupakan salah satu instrumen vital yang digunakan pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin dan kelompok rentan. Hal ini sesuai amanat UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3, yang menegaskan bahwa fakir miskin memiliki hak-hak mendasar seperti kecukupan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan dan usaha.

Namun, dalam praktiknya, program bansos menghadapi banyak permasalahan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi distribusi, dan penyalahgunaan dana. Pada 2024, misalnya, PPATK menemukan indikasi bahwa lebih dari setengah juta rekening penerima bansos digunakan untuk transaksi judi online (judol). Temuan terbaru yang menunjukkan adanya dana bansos yang mengendap di lebih dari 10 juta rekening penerima, kian memperpanjang daftar kegagalan program bansos dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

Mekanisme pengawasan bansos sejatinya telah diatur jelas dalam Permensos 1/2019 dan Permendagri 77/2020. Namun, aturan itu seolah hanya menjadi hiasan di atas kertas. Data yang tidak akurat dan penanganan yang jauh dari profesional membuat bansos yang seharusnya mengalir kepada rakyat miskin, malah membeku di rekening tanpa memberi manfaat. Artinya, bansos jelas merupakan kebijakan yang sarat problematik.

Jelas, mengandalkan bansos untuk menghapus kemiskinan ibarat menegakkan benang basah. Karena sejatinya ia hanyalah solusi tambal sulam yang tidak pernah menyentuh akar persoalan.

Akar Persoalan

Mengapa kemiskinan tetap bercokol di negeri yang tanahnya subur, lautnya kaya, dan perut buminya penuh harta? Jawabannya sederhana, yakni salah urus negara. Sistem yang diterapkan gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Inilah kemiskinan struktural, yang bersumber dari penerapan kapitalisme yang tegak di atas asas sekularisme.

Sistem ini, yang kini berlaku secara global, meniscayakan lahirnya kezaliman struktural. Sumber daya alam yang semestinya menjadi milik rakyat justru dikuasai para kapitalis. Kekayaan berputar di lingkaran sempit segelintir orang. Akibatnya jurang kesenjangan makin menganga. Elite politik dan oligarki menumpuk kekayaan, sedangkan mayoritas rakyat harus memeras keringat demi sekadar hidup layak, bahkan untuk mengakses kekayaan alam di tanah airnya sendiri pun mereka tidak berdaya.

Kapitalisme menempatkan negara bukan sebagai pengurus rakyat, melainkan sekadar regulator. Alih-alih memanfaatkan seluruh sumber daya untuk kemakmuran rakyat, negara justru menjadi penjaga gerbang legalisasi perampokan besar-besaran oleh pemilik modal dan korporasi atas kekayaan alam publik.

Jelas, selama kapitalisme masih bercokol, jangan berharap kemiskinan akan sirna. Bansos hanyalah program tambal sulam yang jauh dari solusi tuntas bagi kemiskinan. Lebih buruk lagi, sistem kapitalisme melahirkan individu-individu yang serakah serta abai pada halal dan haram. Demi keuntungan materi, amanah pun dikhianati. Selama itu pula, bahkan secara teknis, kebijakan bansos akan terus menjadi ladang masalah, alih-alih jalan keluar.

Solusi Islam

Berbeda dengan logika kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai raa’in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung) bagi rakyat. Penguasa dalam Islam wajib menjamin kebutuhan rakyat secara menyeluruh sesuai aturan Allah Taala, dengan kesadaran penuh bahwa setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Rasulullah saw. bersabda, “Pemimpin atas manusia adalah pengurus, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Oleh sebab itu, negara dalam Islam akan menegakkan seluruh hukum Allah secara utuh, terutama sistem politik ekonomi Islam, dan memastikan setiap aturan menjadi tameng dari kezaliman. SDA yang melimpah tidak boleh dikuasai segelintir orang, karena sejatinya ia milik seluruh rakyat serta amanah yang wajib dikelola negara demi kemaslahatan bersama. Dengan paradigma ruhiyah, politik ekonomi Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan pokok setiap individu, membuka jalan bagi laki-laki untuk bekerja dan menafkahi keluarganya, serta melindungi mereka yang lemah. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan pun menjadi hak rakyat yang dipenuhi negara lewat pengelolaan kekayaan milik rakyat. Inilah jalan yang menumbuhkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan yang hakiki.

Islam juga memastikan bahwa negara bukan sekadar membagikan bantuan, tetapi menjamin kebutuhan rakyat benar-benar terpenuhi lewat mekanisme ekonomi yang utuh. Syekh Abdul Qadim Zallum di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) menyebut adanya seksi santunan di baitulmal. Di sinilah tercatat siapa saja yang berhak menerima bantuan negara, mulai dari fakir, miskin, masyarakat yang sangat membutuhkan, orang yang berutang, musafir, hingga petani dan pelaku industri yang dinilai memberi manfaat besar bagi umat.

Seksi santunan dalam baitulmal dikelola oleh sebuah departemen khusus yang rapi dan terstruktur. Pada puncaknya terdapat direktur jenderal yang mengatur jalannya manajemen sekaligus mengawasi seluruh jawatan dan unit dari pusat hingga daerah. Setiap jawatan dan unit punya direktur sendiri yang bertanggung jawab kepada atasan langsung, sekaligus kepada wali dan amil dalam hal kepatuhan terhadap hukum syariat dan peraturan umum.

Pengelolaan baitulmal ini profesional serta berbasis data yang akurat dan administrasi yang rapi. Hasilnya, birokrasi berjalan cepat, pegawai bekerja dengan amanah, dan pengawasan tumbuh alami dari budaya iman dan takwa yang dibentuk sistem pendidikan Islam. Inilah kombinasi yang membuat negara bisa melayani rakyat tanpa berbelit-belit.

Walhasil, setiap anggaran pun benar-benar tersalurkan tepat sasaran. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra., warga negara dicatat secara rinci, termasuk lamanya memeluk Islam dan jumlah jihad yang diikutinya. Administrasi yang rapi membuat negara proaktif melayani rakyatnya, sehingga pungutan dan pembagian zakat maupun bantuan lainnya berjalan lancar dan tepat sasaran.

Dalam naungan kepemimpinan Islam (Khilafah), kesejahteraan bukan sekadar slogan, tetapi nyata terwujud untuk menghadirkan keberkahan dunia dan akhirat.

Khatimah

Kegagalan demi kegagalan program bansos menunjukkan betapa rapuhnya sistem sekuler kapitalistik dalam mengurus rakyat. Alih-alih menyelesaikan masalah kemiskinan, ia justru membuka celah korupsi, penyalahgunaan, dan salah sasaran yang berulang. Fakta bahwa triliunan dana mengendap di rekening penerima, sementara jutaan rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan, adalah bukti nyata bahwa sistem ini tidak layak dipertahankan.

Islam telah terbukti sebagai sistem yang adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Di bawah kepemimpinan yang bertakwa, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara amanah, distribusi tepat sasaran, dan kebutuhan setiap individu terpenuhi tanpa diskriminasi. Kesejahteraan bukan dicapai lewat bantuan sesaat, melainkan melalui pengaturan ekonomi yang benar, berlandaskan wahyu, dan dijalankan oleh negara yang sadar akan tanggung jawabnya di hadapan Allah.

Kini, pilihan ada di tangan kita, terus bertahan dengan sistem rusak yang menjerumuskan, atau berjuang menghadirkan kembali kepemimpinan Islam yang pernah membawa peradaban pada puncak kejayaan dan kesejahteraan sejati. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]