[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 17/46)

[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 17/46)

Penulis: Abdurrahman al-Maliki

Sambungan dari Bagian 16/46

Muslimah News, TELAAH KITAB — Adapun gas alam perlu diperhatikan bahwa alatnya dihukumi sebagai milik umum karena eksistensinya mengikuti minyak bumi, bukan karena sesuatu yang lain. Benar, bahwa gas alam didistribusikan kepada manusia ke rumah-rumah melalui pipa, seperti pipa air, digunakan untuk penerangan dan sebagai bahan bakar, seperti listrik, sehingga mungkin diterapkan status hukum listrik.

Namun realitasnya, gas alam merupakan materi tertentu yang bergantung pada minyak bumi sehingga terhadap zat gas alam diterapkan status hukum minyak bumi. Adapun pabrik-pabrik tenun, pabrik pembusaran kapuk, pabrik permen (manisan), dan yang lainnya bukan termasuk dalam kepemilikan umum, tetapi kepemilikan individu.

Pabrik penggilingan, pabrik pupuk, pabrik gula, pabrik kaca, dan lainnya juga termasuk ke dalam kepemilikan individu karena barang yang dihasilkannya tidak termasuk fasilitas umum. la tidak termasuk di antara yang ditetapkan syariat dan tidak pula termasuk dalam fasilitas umum.

Ketiga sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan. Kereta api dan trem termasuk ke dalam kepemilikan umum. Sebabnya, ia bertumpu pada peletakan lintasan rel kereta api yang selalu berada di jalan, sedangkan jalan adalah milik umum. Dengan demikian, selamanya tidak boleh seorang pun memilikinya secara khusus karena akan menghalangi pihak lainnya.

Kepemilikan secara khusus ini terlarang dari sisi keharusan adanya proteksi. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada hak proteksi, kecuali pada Allah dan Rasul-Nya.” (HR Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Ad-Darimi).

Tentu saja yang dimaksud dalam hadis ini adalah negara. Artinya, hadis ini bermakna bahwa seseorang tidak boleh memproteksinya karena merupakan milik semua manusia. Dengan demikian, kereta api, trem, metro, dan troli adalah di antara sarana transportasi lain yang merupakan milik umum.

Hal yang menjadikannya milik umum adalah eksistensinya yang mengambil sebagian dari jalan umum dan menguasainya secara terus-menerus sehingga termasuk yang harus diproteksi bersama dan tidak boleh selain oleh negara. Seandainya semua itu tidak menguasai sebagian dari jalan umum, tentu menjadi milik individu, seperti alat transportasi yang lain.

Oleh karena itu, kalau ada orang membangun lintasan kereta api di tanahnya sendiri dan memiliki kereta api khusus, ia tidak dilarang. Begitu juga kalau para pemilik tanah sepakat untuk menjual sebagian dari tanah mereka kepada seseorang supaya ia membuat lintasan kereta api di atas tanahnya, yakni jalan khusus untuk dirinya, ia tidak dilarang. Pada saat itu, ia boleh memiliki kareta api khusus. Sebabnya, dalam keadaan yang seperti ini tidak dapat diterapkan atasnya kewajiban untuk memproteksi bersama barang yang termasuk dalam kepemilikan umum.

Illat yang menjadikan kereta api, trem, dan sebagainya di antara sarana transportasi yang berjalan di atas lintasan kereta api atau kabel listrik yang dikuasainya itu sebagai milik umum adalah karena ia menguasai sebagian jalan umum. Jika illat telah hilang, akan hilang pula status hukumnya.

Sarana transportasi lainnya seperti mobil dan pesawat terbang adalah termasuk dalam kepemilikan individu. Sebabnya, ia bukan termasuk barang tambang atau fasilitas umum, bukan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi individu secara perorangan untuk menguasainya, dan bukan pula bagian dari jalan yang selalu harus diproteksi bersama. Oleh karena itu, ia bukan termasuk ke dalam kepemilikan umum, tetapi kepemilikan individu.

Adapun sarana transportasi laut yang berada di lautan merupakan milik individu. Sebabnya, keberadaannya tidak menghalangi siapa pun untuk memiliki perahu seperti yang lain, mengingat luasnya lautan meski laut itu merupakan milik umum.

Sungai yang besar seperti Sungai Nil dan Euphrat, maka ia seperti lautan. Dengan demikian, sarana transportasi di dalamnya adalah termasuk dalam kepemilikan individu. Hal ini mengingat luasnya sungai, selain karena sungai itu digunakan untuk pengairan dan pelayaran.

Adapun sungai kecil yang hanya digunakan untuk pengairan, tidak untuk pelayaran, dan di sana tidak terdapat sarana transportasi meskipun air di sana mampu dijalani alat transportasi, maka statusnya seperti jalan umum. Setiap individu diperkenankan memiliki perahu di sana selama keberadaan perahu tidak menghilangkan eksistensi sungai sebagai milik umum, seperti memiliki perahu-perahu kecil. Begitulah terkait dengan semua alat transportasi (laut), diterapkan berdasarkan analogi (qiyas) ini.

Selain alat transportasi, seperti pipa air, jaringan pipa, penunjuk jalan, dan lainnya yang senantiasa mengambil sebagian dari jalan, maka semua itu termasuk dalam kepemilikan umum sehingga tidak boleh dijadikan sebagai milik individu.

Dari semua ini jelaslah bahwa syariat telah memecahkan masalah industri dan peralatan dengan menjelaskan status kepemilikannya, dalam kondisi seperti apa ia menjadi milik umum atau milik individu. Syariat membatasinya dengan batasan yang jelas dalam garis-garis besar atau makna-makna yang umum. Dengan itu, ketentuan-ketentuan ini dapat diterapkan pada berbagai kejadian dan barang, meskipun tidak terbatas dan beraneka ragam, yakni dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja.

Hanya saja, perlu diketahui bahwa keberadaan pabrik atau alat itu sebagai milik individu dan tidak boleh bagi negara untuk menjadikannya sebagai milik umum. Namun, tidak berarti negara tidak dapat memilikinya. Maknanya, kepemilikan individu tidak boleh dijadikan kepemilikan umum sehingga negara tidak boleh menjadikannya sebagai kepemilikan umum. Bahkan, hal tersebut haram jika dilakukan oleh negara.

Namun demikian, negara boleh membeli kepemilikan individu ini dengan kerelaan pemiliknya. Hendaknya negara membangun di tempat kepemilikan individu itu barang yang juga termasuk milik individu. Misalnya, negara membeli pabrik mobil dari pemiliknya, hendaknya kemudian negara juga mendirikan pabrik mobil.

Ketika negara membeli generator yang arus listriknya disediakan untuk penerangan, hendaknya negara membangun di kota itu generator yang arus listriknya disediakan untuk masyarakat sebagai penerangan. Setiap barang yang termasuk dalam kepemilikan individu boleh dimiliki oleh negara sebagaimana individu memilikinya. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

Share

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 17/46)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *