Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Hanya saja, boleh bagi setiap orang memiliki alat pembangkit listrik untuk ia gunakan sendiri sebagai pengganti api, khususnya untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti untuk memanaskan, menjalankan peralatan, memasak, dan lainnya. Mengingat kepemilikan alat ini tidak menghalangi orang lain untuk memilikinya sehingga secara mutlak tidak berpengaruh pada eksistensinya sebagai kepemilikan umum. Namun demikian, ia dilarang menjualnya kepada manusia lainnya.
Sebabnya, api dan setiap yang terkait dengannya adalah milik semua manusia. Begitu juga halnya dengan listrik yang digunakan sebagai pengganti api. Dikatakan bahwa dalam satu waktu listrik digunakan untuk penerangan dan pemanasan. Dari arus yang sama, kita dapat memasak, menerangi, menjalankan peralatan, dan memanaskan.
Membatasi listrik hanya untuk satu penggunaan, tidak untuk yang lainnya, adalah perkara mustahil. Oleh karena itu, status hukum listrik wajib hanya satu, yaitu milik umum. Jawaban untuk hal itu adalah, meski listrik dibangkitkan oleh satu alat, realitas tujuan penggunaannya berbeda-beda, yaitu untuk penerangan dan pemanasan. Kaidah syariat mengatakan bahwa status hukum industri mengikuti barang yang diproduksinya.
Oleh karena itu, secara otomatis status hukum listrik berbeda-beda disebabkan adanya perbedaan dalam penggunaannya. Syariat telah menetapkan bahwa api adalah milik umum, sedangkan cahaya milik individu. Hal ini sebagaimana syariat telah menetapkan bahwa garam adalah milik umum, sedangkan gandum adalah milik individu.
Dengan demikian, alat yang digunakan untuk mengeksplorasi garam adalah milik umum. Adapun alat yang digunakan untuk menanam, menuai, dan menebang gandum adalah termasuk dalam kepemilikan individu. Begitu juga dengan alat pembangkit listrik (generator, dll) adalah milik umum jika digunakan untuk pemanasan. Adapun jika digunakan untuk penerangan adalah milik individu.
Dikatakan bahwa satu generator dalam waktu yang sama sering digunakan untuk pemanasan dan penerangan secara bersamaan, dalam penggunaannya tidak terdapat perbedaan. Bagaimanakah status hukumnya? Jawabannya adalah jika biasanya listrik digunakan untuk penerangan, pada saat itu alat (generator) adalah termasuk dalam kepemilikan individu. Ini sama seperti listrik di rumah-rumah yang digunakan untuk penerangan, memasak, dan menghangatkan, serta digunakan untuk penerangan.
Mengingat pendistribusian listrik ke rumah-rumah itu adalah untuk penerangan, sedangkan untuk memasak dan menghangatkan diri hanya mengikuti saja, maka status hukumnya sesuai dengan penggunaan asal. Adapun status hukum yang mengikuti (untuk memasak, menghangatkan diri, dll) mengikuti hukum asalnya. Jika biasanya listrik digunakan untuk pemanasan, pada saat itu alat (generator) adalah milik umum.
Ini seperti listrik di pabrik-pabrik yang digunakan untuk melebur logam sekaligus untuk penerangan. Namun, secara umum listrik digunakan untuk pemanasan, sedangkan penggunaan untuk penerangan mengikuti saja. Dengan demikian, status hukum penerangan mengikuti status hukum pemanasan.
Sebagai pembanding adalah status hukum tanah yang ditumbuhi pepohonan. Jika pohon lebih banyak daripada tanah, status hukumnya berlaku pada pohon, sedangkan status hukum tanah mengikuti pohon. Dalam keadaan seperti ini, tanah boleh disewakan. Hal ini dinamakan dengan akad musȧqát.
Jika tanah lebih banyak daripada pohon, status hukumnya ada pada tanah, sedangkan status hukum pohon mengikuti tanah. Dalam keadaan demikian, tanah tidak boleh disewakan. Sebabnya, status hukum itu untuk yang asal, bukan untuk yang mengikuti. Seperti itu juga status hukum listrik jika dibangkitkan dari alat (generator) atau dari kepemilikan individu.
Jika listrik dibangkitkan dari air terjun umum, tidak diragukan lagi bahwa ia termasuk milik umum, baik tujuan dari usaha membangkitkan listrik itu untuk penerangan atau digunakan sebagai pengganti api. Sebabnya, tempat air terjun itu termasuk milik umum. Selamanya seseorang dilarang memilikinya secara khusus (perorangan) karena akan menghalangi orang lainnya, mengingat air terjun termasuk barang yang harus dilindungi bersama.
Oleh karena itu, status hukum listrik dalam keadaan ini secara mutlak adalah termasuk milik umum. Di antara yang dapat diterapkan atasnya status hukum fasilitas umum adalah pabrik korek api. Korek api termasuk ke dalam kepemilikan umum karena ia termasuk dalam ketetapan hadis, “Manusia berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api.”
Korek api adalah api. Status hukum pabriknya sama dengan status hukum api. Ini sesuai dengan kaidah, “Status hukum industri menurut apa yang diproduksinya.”
Pabrik yang disiapkan untuk memproduksi barang yang termasuk dalam kepemilikan umum adalah milik umum. Dengan demikian, pabrik-pabrik korek api termasuk ke dalam kepemilikan umum. Status hukumnya sama dengan status hukum alat pemompa air.
Termasuk di antara yang dapat diterapkan atasnya status hukum fasilitas umum adalah pabrik eksplorasi batu bara. Batu bara termasuk milik umum karena ia di antara yang ditetapkan dalam hadis, “…air, padang rumput, dan api.” Api maksudnya adalah bahan bakar dan apa saja yang terkait dengannya. Batu bara termasuk bahan bakar. Dengan demikian, batu bara itu merupakan milik umum. Adapun alat eksplorasinya juga termasuk dalam kepemilikan umum.
Arang kayu termasuk salah satu di antara bahan bakar. Namun, pabrik pengolahan dari kayu menjadi arang tidak termasuk kepemilikan umum selama masih memungkinkan bagi semua manusia mengambil kayu bakar yang merupakan milik umum yang mereka butuhkan. Demikian pula sepanjang masing-masing dari mereka memungkinkan untuk membuat arang.
Jika kebolehan mengambil kayu bakar ini berdampak menguntungkan bagi sebagian manusia dan merugikan sebagian yang lain, maka orang-orang dilarang membuat arang, Pada saat demikian, arang menjadi milik umun sehingga tidak ada seorang pun yang dirugikan.
Di antara kondisi yang dapat diterapkan status hukum fasilitas umum adalah pabrik-pabrik industri yang berasal dari minyak bumi, seperti industri petrokimia dan gas alam. Pabrik semacam ini termasuk dalam kepemilikan umum karena minyak bumi merupakan milik umum. Pabrik-pabrik tersebut memproduksi sesuatu yang berasal dari minyak bumi.
Industri tersebut merupakan bagian sekaligus mengikuti minyak bumi. Oleh karena itu, industri tersebut dihukumi dengan hukum minyak bumi sehingga termasuk dalam kepemilikan umum. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 16/46)”