Muslimah News, FOKUS — “Rekening nganggur tiga bulan diblokir, tanah nganggur dua tahun disita negara, rakyat nganggur negara tidak peduli.” Demikianlah kutipan meme yang beredar viral saat muncul kebijakan pemblokiran rekening nasabah yang terkategori dormant (pasif). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengambil langkah tersebut dalam rangka menjaga integritas sistem keuangan nasional. Rekening dormant kerap digunakan sebagai wadah menampung tindak pidana, semisal judi online, korupsi, narkotika, pencucian uang, dan kejahatan lainnya.
Dalam pengumuman resminya, PPATK menyatakan memblokir atau menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant, yakni rekening pasif yang tidak memiliki aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Rekening nganggur 3 bulan hingga 12 bulan masuk dalam kriteria rekening bank diblokir PPATK. Beberapa indikator rekening dormant di antaranya tidak ada transaksi debit atau kredit, tidak ada transfer masuk atau keluar, dan tidak ada akses melalui ATM, mobile banking, atau teller. Jika tidak ada aktivitas dalam periode tersebut, rekening akan otomatis masuk kategori dormant. Jika kemudian terdeteksi mencurigakan, rekening bisa diawasi atau bahkan diblokir sementara.
Kebijakan Asal Ngatur
Publik menganggap kebijakan pemblokiran rekening nganggur sebagai bentuk negara yang asal ngatur terhadap harta pribadi rakyat. Namun, PPTAK mengeklaim kebijakan ini justru melindungi rekening nasabah dari kejahatan agar tidak disalahgunakan. Hal tersebut menimbulkan beragam reaksi positif dan negatif dari berbagai kalangan masyarakat.
Mereka yang mendukung kebijakan pemblokiran rekening dormant mengatakan ada dampak baik yang dihasilkan, yakni sebagai langkah berani dan strategis negara untuk menutup celah kejahatan keuangan, sekaligus memukul jaringan judi online yang selama ini tumbuh subur. Berdasarkan data PPATK, setelah dilakukan pemblokiran rekening dormant pada 16 Mei 2025, jumlah deposit judi online turun menjadi Rp2,29 triliun pada Mei 2025. Angkanya pada Juni 2025 kembali turun menjadi Rp1,5 triliun.
PPATK menemukan lebih dari 140.000 rekening dormant selama sekitar sepuluh dekade dengan nilai Rp428 miliar. Selain itu, ada sepuluh juta rekening penerima bantuan sosial tidak pernah digunakan selama lebih dari tiga tahun dengan total dana mengendap Rp2,1 triliun.
Sedangkan mereka yang bereaksi kontra mengatakan keberatan atas kebijakan tersebut. Pasalnya, rekening yang menganggur terkadang digunakan untuk tabungan atau kebutuhan darurat, bukan untuk kejahatan. Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pemblokiran rekening dormant yang dilakukan PPATK telah memicu sentimen publik yang khawatir mengenai keamanan keuangannya. Mereka juga meminta agar PPATK lebih selektif dalam memblokir rekening, tidak mempersulit administrasi saat pembukaan rekening yang diblokir, dan perlu ada pemberitahuan terkait kebijakan pemblokiran kepada nasabah.
Senada dengan itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai pemblokiran rekening dormant sebagai kekeliruan. Ia menganggap PPATK menerapkan strategi yang salah dalam menangkap penjahat, yaitu tidak bisa menyeleksi mana penjahat dan mana yang bukan.
Beberapa pengamat ekonomi menyebut kebijakan pemblokiran rekening dormant dengan menggeneralisasi semua rekening nganggur sebagai sesuatu yang bermasalah. Kebijakan memukul rata inilah yang membuat publik geram. Masyarakat beranggapan bahwa negara menetapkan kebijakan yang merepotkan lantaran masyarakat harus melakukan verifikasi untuk mengaktifkan kembali rekening yang dibekukan sementara. Menanggapi protes publik, PPATK membuka kembali 122 juta rekening dormant yang sebelumnya sempat diblokir.
Terkait pemblokiran, PPATK memiliki kewenangan secara spesifik yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPPU yang berbunyi, “Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.”
Meski demikian, kebijakan pemblokiran rekening dormant semestinya memenuhi syarat pembekuan rekening dan memenuhi ketentuan hukum, seperti melakukan transaksi keuangan mencurigakan atau tindak pidana, bukan memukul rata pemblokiran. Selain itu, PPATK juga seharusnya memfokuskan kebijakan pemblokiran rekening yang tampak nyata hukum pidananya, semisal rekening para koruptor yang jelas termasuk kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan rakyat.
Kapitalisme Mengabaikan Hak Rakyat
Dalam sistem sekuler kapitalisme, negara dapat digunakan sebagai alat untuk menekan rakyat, terutama jika berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik. Urusan kemaslahatan rakyat menjadi tersisih dan dikesampingkan. Penguasa yang mengemban ideologi sekuler kapitalisme cenderung mengabaikan hak-hak rakyat serta melakukan banyak cara untuk mengambil keuntungan dari rakyat, semisal menarik pajak, biaya, dan regulasi yang memberatkan.
Salah satu contoh regulasi yang memberatkan ialah pemblokiran rekening dormant secara sepihak. Ketika melakukan pemblokiran rekening dormant, negara seharusnya mempertimbangkan dampak buruk kebijakan tersebut terhadap rakyat. Sebagai contoh, ada yang membiarkan rekening tersebut sebagai wadah tabungan untuk kebutuhan pada masa depan. Ada pula kepemilikan rekening tersebut digunakan untuk dana darurat atau keperluan mendesak. Jika semua rekening dormant diblokir, lalu ada masyarakat yang membutuhkan segera pencairan dana dari rekening yang diblokir, lalu harus melalui verifikasi yang ribet, bukankah itu mempersulit mereka?
Janganlah mempersulit rakyat dalam menggunakan harta mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Sudahlah negara tidak menjamin kebutuhan dasar rakyat, malah menambah kalut dengan kebijakan yang merepotkan. Jika memang berniat dan bermaksud baik mencegah kejahatan transaksi online, negara sejatinya punya cara lain yang lebih baik, yaitu mengoptimalkan seluruh instrumen negara dalam memberantas aktivitas judi online dan sejenisnya, daripada memblokir tanpa landasan hukum yang benar. Tidak heran jika sebagian masyarakat mengkhawatirkan kebijakan tersebut dijadikan celah bagi negara untuk mengambil keuntungan dari harta rakyat.
Islam Menjaga Harta Rakyat
Pemblokiran tanpa proses hukum melanggar prinsip al-bara’ah al-asliyah (praduga tidak bersalah), yakni hukum asalnya seseorang itu terlepas dan bebas dari beban dan tanggungan apa pun hingga terdapat dalil atau bukti yang membebankan ia untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan sesuatu. Dalam Islam, seseorang dianggap bebas tanggung jawab hukum sampai terbukti dengan jelas.
Islam memandang negara tidak memiliki kewenangan untuk merampas atau membekukan harta warga secara sewenang-wenang. Usaha manusia untuk memperoleh kekayaan, di samping merupakan masalah yang fitrah, juga merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, setiap usaha yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan tentu bertentangan dengan fitrah. Begitu pula setiap usaha yang membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan dengan takaran tertentu juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Wajar jika kemudian manusia tidak boleh dihalangi untuk mengumpulkan kekayaan serta mengusahakan perolehan kekayaan tersebut.
Namun, dalam perolehan kekayaan tersebut tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia dengan cara yang disukainya, berusaha mendapatkan dengan semaunya, atau memanfaatkan dengan sekehendak hatinya. Cara perolehan kekayaan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu yang mencerminkan kesederhanaan, bisa dijangkau semua orang dengan perbedaan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka, serta sesuai dengan fitrah sehingga kebutuhan primer (basic needs) mereka bisa terpenuhi, berikut kemungkinan mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder ataupun tersiernya.
Islam membolehkan kepemilikan individu (private property) serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tertentu, bukan dengan cara pemberangusan (perampasan), sehingga cara tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan antarpersonal di antara mereka (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam hlm.140—142).
Negara Khilafah menjalankan fungsi raa’in (pelayan dan pengurus rakyat) yang menjamin distribusi kekayaan sesuai syariat Islam. Prinsip distribusi kekayaan dan keadilan tersebut terangkum dalam poin-poin berikut:
Pertama, Islam telah memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, tetapi juga menentukan cara mengelolanya.
Kedua, Islam mewajibkan kepada manusia bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi para fakir miskin.
Ketiga, Islam mengatur kepemilikan harta milik individu, umum, dan negara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum syariat. Islam telah menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat sebagai hak milik umum (collective property) bagi seluruh kaum muslim sehingga tidak seorang pun boleh memilikinya, mempertahankannya untuk kepentingan pribadi, atau yang lain. Islam telah menjadikan negara sebagai penanggung jawab terhadap terpenuhinya kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupun jasa. Islam juga membolehkan negara untuk memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al–Iqtishadiy fi al-Islam hlm. 563).
Islam menekankan prinsip amanah dan keadilan bagi setiap pemegang kekuasaan serta menetapkan sistem hukum yang transparan dan sesuai dengan syariat. Dalam Islam, pengaturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat akan dilakukan secara sederhana, cepat, dan profesional. Negara tidak akan membebani rakyat dengan proses administrasi yang rumit dan merepotkan. Negara justru memberi kemudahan agar pemenuhan kemaslahatan publik terlayani dengan baik. Negara juga mengatur setiap kepemilikan harta sesuai prinsip syariat Islam. Penerapan syariat secara kafah akan melahirkan ketenteraman hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. [MNews/CJ-RR]

Sudah jelas sistem kapitalisme ini hanya menyusahkan masyarakat alih-alih menyejahterakan masyarakatnya
Sistem Islam solusi setiap permasalahan kehidupan.