Menyambut Tatanan Dunia Baru dengan Sistem Islam

Menyambut Tatanan Dunia Baru dengan Sistem Islam

Muslimah News, FOKUS — “Satu abad terakhir kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh, saya ulangi, negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya.” Demikianlah kutipan pidato Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam forum Dialog Kebangsaan di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (30-7-2025).

Ia juga mengutip buku Collapse karya Jared Diamond yang menyebutkan ada lima faktor penyebab runtuhnya peradaban negara. Di antaranya kerusakan iklim, perubahan iklim, perang, berkurangnya mitra dagang, dan kurang maksimalnya respons internal terhadap krisis.

Selain itu, ia juga menyinggung perihal kemiskinan dan kelaparan yang masih menjadi problem besar dunia. Dalam pidatonya ia mengatakan terdapat 838 juta orang di dunia yang mengalami kelaparan setiap hari, juga ada 88,3 juta orang di kawasan Asia Tenggara yang tergolong miskin. Menurutnya, fenomena tersebut bukan sekadar tantangan ekonomi dan sosial, melainkan krisis keadilan global. Jika ketimpangan tersebut dibiarkan, akan memicu konflik antarkelas.

Senada dengan pidato SBY, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Indonesia harus terus berada pada track yang saat ini tengah dijalankan, bagaimana kita ingin mencapai kemandirian, tidak boleh tergantung pada siapa pun, tetapi dengan semangat partnership, global collaboration. Menurut AHY, peran Indonesia sangat penting karena sebagai negara yang besar diharapkan bukan hanya menjadi pemain global tetapi juga pemimpin.

Problem Besar Dunia

Menjadi pemain dan pemimpin global membutuhkan sumber daya yang mumpuni serta ideologi yang mampu bertarung di pentas dunia. Hari ini dunia di bawah kepemimpinan kapitalisme global menunjukkan kebobrokannya. Angka kemiskinan dunia meningkat, krisis kelaparan makin parah, dan berbagai kerusakan yang ditimbulkan penerapan ideologi sekuler kapitalisme makin terang benderang.

Menurut estimasi Food and Agriculture Organization (FAO), terdapat sekitar 735,1 juta populasi di dunia yang mengalami kelaparan sepanjang 2022. Berdasarkan laporan FAO, prevalensi kekurangan gizi global relatif tidak berubah dari 2021 hingga 2022. Sekitar 29,6% dari populasi global mengalami kerawanan pangan di tingkat sedang hingga krisis pada 2022.

Sistem ekonomi kapitalisme telah menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang nyata. Kapitalisme dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang besar antara kelompok kaya dan miskin. Menurut Oxfam, 1% populasi terkaya di dunia memiliki lebih dari 44% kekayaan global. Kapitalisme menyebabkan kemiskinan yang persisten, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Bank Dunia, lebih dari 700 juta orang di dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2023. Akibat kesenjangan sosial ekonomi yang besar ini, kekerasan sosial tidak dapat dhihindari sehingga memengaruhi ketakstabilan politik di negara-negara yang mengemban ideologi kapitalisme.

Dalam aspek sosial, budaya konsumerisme yang muncul dari kapitalisme berkontribusi terhadap peningkatan eksploitasi alam. Konsumsi berlebihan menciptakan permintaan yang mendorong overfishing, penebangan hutan, dan ekstraksi sumber daya alam lainnya. Perubahan iklim yang ekstrem juga merupakan dampak buruk sistem kapitalisme. Ini karena kapitalisme didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam dan liberalisasi yang mengarah pada praktik yang tidak berkelanjutan, seperti konsumsi barang berlebihan, penggunaan bahan bakar fosil, dan perusakan habitat alam. Dalam sistem kapitalisme, bahan bakar fosil menjadi sumber energi utama untuk menggerakkan industri dan ekonomi.

Lalu, konflik perang berkepanjangan sejatinya juga merupakan ulah sistem kapitalisme yang diemban negara-negara kapitalis semacam AS dan negara-negara Eropa. AS sebagai negara polisi global memperkuat sektor militernya untuk menguasai dunia dengan mengatur, mengawasi, dan menekan secara politik dan ekonomi terhadap negara-negara berkembang, juga negara maju yang menjadi pengekornya. Dengan imperialismenya, negara-negara kapitalis, termasuk AS, memelihara kepentingan mereka di atas negara yang sedang berkecamuk dalam peperangan. Bagi kapitalis, konflik perang sangat menguntungkan, di antaranya penjualan senjata meningkat, serta hegemoni dalam penguasaan SDA di negara berkonflik tetap terjaga dan stabil.

Di bawah asuhan kapitalisme global, kerusakan sosial juga tidak bisa ditutupi. Sistem sekularisme yang melahirkan gaya hidup liberal justru menjadi simalakama bagi negara pengemban ideologi sekuler ini. Sebagai contoh, sekitar 36% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Di AS 83% anak perempuan berusia 12—16 tahun pernah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di sekolah umum. Masih banyak negara-negara Eropa lainnya yang mengalami kasus serupa.

Ideologi kapitalisme sekuler yang berdiri di atas asas kebebasan telah menyebabkan maraknya penyakit sosial, kriminalitas, serta kejahatan berulang yang tidak ada solusinya. Berdasarkan laporan baru yang diterbitkan Selasa (21-5-2024) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah penyakit infeksi menular seksual (IMS) di seluruh dunia meningkat. Jumlah kasus sifilis baru di kalangan orang dewasa berusia 15—49 tahun meningkat dari 7,1 juta pada 2020 menjadi 8 juta pada 2022.

Tidak Cukup Ganti Pemimpin

Melihat kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan oleh ideologi sekuler kapitalisme, dunia membutuhkan solusi fundamental yang totalitas, bukan tambal sulam. Bukan pula sekadar berganti pemimpin yang mampu menurunkan egoismenya. Bukan pula keadilan menurut kapitalisme. Sebabnya, keadilan tidak akan pernah tercapai selama sistem sekuler kapitalisme mendominasi dunia.

Pada dasarnya, kapitalisme tidak akan bisa menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat karena sistem ini dibangun di atas asas kebebasan kepemilikan yang melahirkan hegemoni pihak yang kuat menindas yang lemah. Metode penyebaran ideologi ini juga berasas imperialisme, yakni penjajahan melalui eksploitasi SDA dan kebijakan politik ekonomi yang menguntungkan pemilik modal.

Sistem ini juga tidak akan melahirkan pemimpin amanah yang peduli dengan rakyatnya. Sebabnya, sistem demokrasi melahirkan kepemimpinan yang dikendalikan oleh elite politik yang konon mewakili rakyat. Namun, mereka hanya mewakili partai pemilik modal politik. Indikasinya adalah lahirnya kebijakan yang banyak merugikan dan tidak memihak rakyat, tetapi berpihak pada segelintir elite kekuasaan. Hukum menjadi alat kendali kekuasaan, tajam ke rakyat bawah, tumpul ke pejabat dan penguasa.

Kalaupun ada pemimpin baik yang masih memiliki idealisme tinggi, ia tidak akan mampu mewujudkan idealismenya karena sistem kapitalisme sudah memiliki aturan sendiri yang tidak bisa dilanggar. Ia akan dipaksa tunduk dan patuh mengikuti aturan main sistem kapitalisme. Jika tidak tunduk, ia harus siap tersingkir atau disingkirkan dari arena permainan politik sekuler kapitalisme. Ini seperti yang disampaikan Mahfud MD beberapa tahun lalu, “Saat biaya politik semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem pun bisa jadi iblis juga.”

Jadi, sejatinya tidaklah cukup membangun peradaban dan tatanan dunia baru dengan hanya bermodal ganti pemimpin menjadi yang tidak egois dan tidak main kekuasaan. Tidak cukup pula hanya dengan berperan menjadi pemain dan pemimpin, tetapi tidak memiliki posisi kuat sebagai negara yang memengaruhi percaturan politik global.

Memahami Konstelasi Politik Global

Negara pengusung ideologi kapitalisme akan mempertahankan dirinya dengan terus melanggengkan kekuasaannya melalui penjajahan, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun hankam. Penguasa yang tunduk terhadap ideologi kapitalisme juga akan terus menjadi kepanjangan tangan negara adidaya demi mempertahankan jabatannya. Negara semacam ini akan terus menjadi pengikut dan pengekor bagi kapitalisme. Imbasnya, rakyat terus menderita dengan kebijakan dan regulasi hukum yang berpihak pada kepentingan para kapitalis. Oleh karena itu, penting bagi kaum muslim untuk memahami konstelasi politik internasional agar kita memahami akar masalah dunia dan solusi yang tepat dalam membangun peradaban agung dengan tatanan dunia baru.

Umat harus mengetahui kedudukan negara pertama (daulah al-ula) di dunia dan kedudukan negara-negara lain terhadap negara pertama tadi dan terhadap politik internasional, juga kedudukan negara pengikut (daulah at-tabi’ah), negara satelit (daulah allati fi al-falak), dan negara independen (daulah al-mustaqillah).

Negara pengikut adalah negara yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negerinya dan sebagian masalah dalam negerinya. Misalnya, Mesir terhadap AS, Kazakhstan (saat ini) terhadap Rusia. Adapun negara satelit adalah negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan kepentingan, bukan ikatan sebagai pengikut. Misalnya Jepang terhadap AS; Australia terhadap AS dan Inggris; Kanada terhadap AS, Inggris, dan Prancis; dan Turki (saat ini) terhadap Inggris dan AS. Sedangkan negara independen adalah negara yang mengelola politik dalam dan luar negerinya sesuai kehendaknya sendiri atas dasar kepentingannya sendiri. Misalnya Prancis, Cina, dan Rusia.

Yang harus diketahui adalah kedudukan negara pertama (nomor satu) di dunia. Kedudukan itu sangat strategis untuk memahami politik internasional dan konstelasi internasional. Dalam kondisi damai, negara pertama dalam posisi internasional dianggap sebagai pembuat kebijakan secara internasional. Selain negara pertama, yang berperan sebagai pembuat kebijakan adalah negara kedua dan negara mana pun yang mempunyai kemampuan memengaruhi perpolitikan dunia. Contoh negara pertama saat ini ialah AS dengan ideologi kapitalisme dan metode imperialismenya (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir, hlm.30).

Menyambut Tatanan Dunia Baru dengan Sistem Islam

Peradaban Barat dan ideologi kapitalisme tampak kian lemah dan merosot. Dunia membutuhkan kekuatan baru yang mampu menghilangkan hegemoni negara adidaya dan imperialismenya. Tatanan dunia yang lebih manusiawi mampu menciptakan sumber daya manusia unggul dan berkepribadian mulia, serta membawa rahmat bagi semesta.

Jika kita melihat potensi umat Islam yang tersebar di lebih dari 55 negara, khususnya Indonesia yang menjadi negara mayoritas muslim terbesar di dunia, ada harapan kebangkitan Islam akan kembali. Apalagi kesadaran umat terhadap kerusakan sistem sekuler kapitalisme kian meningkat. Keinginan untuk menyatukan umat di bawah kepemimpinan Islam kian membuncah karena ikatan akidah Islam yang kuat.

Dengan potensi tersebut, Islam mampu menjadi kekuatan baru yang seimbang untuk melawan ideologi sekuler kapitalisme. Kekuatan ini didukung berbagai sumber daya yang dimiliki umat, sebagaimana pada masa lalu tatkala Khilafah menjadi negara adidaya selama berabad-abad. Sejarah mencatat negara Khilafah mampu menjadi titik pusat peradaban dunia, pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan militernya yang kuat.

Oleh karena itu, harus ada perubahan besar, yaitu mengubah sistem yang berjalan hari ini dengan sistem Islam kafah yang menyeluruh. Bukan sekadar ganti kepala, tetapi juga mengganti sistem pemerintahan bobrok dengan sistem yang menyejahterakan dan membawa kebaikan bagi seluruh alam raya, yaitu sistem pemerintahan Islam (Khilafah).

Sistem pemerintahan Islam tegak di atas empat pilar, yaitu: 1) kedaulatan di tangan syariat; 2) kekuasaan milik umat; 3) mengangkat satu khalifah hukumnya fardu bagi seluruh kaum muslim; 4) hanya khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syariat. Dia juga yang berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.

Pilar yang pertama ialah kedaulatan di tangan syariat. Pilar ini memiliki fakta, yaitu berasal dari kata as-siyadah (kedaulatan). Kata tersebut memiliki bukti bahwa kedaulatan tersebut adalah di tangan syariat dan bukan di tangan umat sehingga yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syariat, bukan individu itu sendiri dengan sesukanya. Akan tetapi, aspirasi individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah.

Adapun pilar kedua, yaitu kekuasaan di tangan umat, diambil dari fakta bahwa syariat telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat yang mana seorang khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui baiat. Baiat tersebut diberikan oleh kaum muslim kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum muslim, karena merekalah yang membaiat khalifah dan merekalah yang sebenarnya mengangkat khalifah sebagai penguasa mereka. Yang terjadi pada masa khulafaurasyidin adalah bahwa mereka telah menjadi khalifah dengan cara mengambil baiat dari tangan umat. Mereka juga tidak akan menjadi khalifah kalau tidak dengan baiat dari umat yang diberikan kepada mereka.

Oleh karena itu, khalifah benar-benar telah mendapatkan kekuasaan dari tangan umat dengan adanya baiat umat kepadanya. Ketaatan umat wajib diberikan kepada orang yang mereka baiat, yaitu kepada orang yang karena adanya orang itu di atas pundak umat terdapat baiat (Syekh Abdul Qadim Zalum, Nizhamul Hukmi fil Islam, hlm. 70).

Sistem Islam akan mengoptimalkan segala potensi sumber daya alam di negeri-negeri Islam untuk menghidupi rakyatnya. Semua itu hanya dapat terwujud dengan hadirnya negara adidaya yang mampu membawa rahmat bagi semesta alam, yakni Khilafah Islamiah. Apalagi jika melihat potensi Indonesia yang luar biasa. Sangat mungkin bagi Indonesia menjadi pemimpin dunia jika menerapkan sistem Islam kafah.

Karena kapitalisme sudah begitu rapuh dan ambruk, bukankah ini saatnya bagi umat Islam dan dunia mengambil dan menjadikan Islam sebagai solusi bagi permasalahan global? Mari memperjuangkan Islam sebagai ideologi global yang mampu menyelamatkan negeri-negeri dari penjajahan kapitalisme di segala bidang. [MNews/CJ-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *