Sekolah Rakyat di Tengah Pemiskinan Struktural, Apakah Efektif?

Sekolah Rakyat di Tengah Pemiskinan Struktural, Apakah Efektif?

Muslimah News, FOKUS — Program Sekolah Rakyat sudah mulai berjalan. Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan program ini sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah strategis untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat hadir dengan tiga prinsip, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.

Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat 227.000 anak usia sekolah dasar (SD) di Indonesia yang belum pernah sekolah atau putus sekolah. Juga ada 499.000 anak usia sekolah menengah pertama (SMP) dan 3,4 juta anak usia sekolah menengah atas (SMA) yang putus sekolah.

Pemerintah menjaring peserta Sekolah Rakyat dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Per 14 Juli 2025, ada 63 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Sisanya, 37 sekolah akan dibuka pada Agustus 2025. Saat ini sudah ada 9.705 anak yang belajar di Sekolah Rakyat. Mereka tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas berupa seragam, sepatu, makanan, perlengkapan mandi, pemeriksaan kesehatan, dan pemetaan bakat.

Catatan Kritis

Berbagai catatan kritis dialamatkan pada program Sekolah Rakyat. Yang pertama, keberadaan program ini dianggap bertentangan dengan konsep pendidikan inklusif karena anak-anak dari keluarga miskin dikumpulkan jadi satu di Sekolah Rakyat, tidak membaur dengan anak-anak lainnya. Seharusnya anak dari berbagai latar belakang ekonomi bisa mengakses pendidikan di sekolah yang sama, tidak perlu dibeda-bedakan. Kedua, Sekolah Rakyat diluncurkan pada saat banyak sekolah negeri kekurangan murid hingga hanya menerima satu atau dua murid baru. Alih-alih disekolahkan di sekolah negeri sebagai solusi kekurangan murid, anak-anak dari keluarga miskin justru dimasukkan Sekolah Rakyat.

Ketiga, penyelenggara Sekolah Rakyat adalah Kementerian Sosial, hal ini bertentangan dengan sistem pendidikan nasional yang seharusnya satu pintu. Keempat, anggaran tidak proporsional dan integratif. Anggaran Sekolah Rakyat mencapai Rp5 triliun untuk 50 ribu siswa, yaitu hanya mencakup 0,1 persen dari total siswa yang mencapai 50 juta. Sementara itu, banyak sekolah negeri yang rusak dan guru honorer yang belum sejahtera. Mengapa anggaran yang ada tidak diintegrasikan saja dengan anggaran untuk sekolah negeri sehingga anak-anak dari keluarga miskin terserap oleh sekolah negeri dan anggaran juga bisa digunakan untuk perbaikan sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru?

Dari serangkaian catatan kritis tersebut tampak bahwa Sekolah Rakyat merupakan kebijakan populis, bukan serius menyelesaikan permasalahan pendidikan untuk rakyat miskin. Keberadaan program ini justru menambah beban masalah pendidikan karena membuka peluang bancakan korupsi baru di sektor pendidikan, mengingat Sekolah Rakyat membutuhkan banyak pengadaan dan pembiayaan untuk kebutuhan siswa.

Pengentasan Kemiskinan

Peluncuran Sekolah Rakyat terkait erat dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat struktural, yaitu terjadi karena pemberlakuan sistem kapitalisme. Yang terjadi adalah pemiskinan struktural melalui penyerahan kekayaan alam oleh negara pada korporasi sehingga rakyat tidak bisa menikmatinya.

Karena kekayaan alam dikuasai asing, pemerintah kapitalistik menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara. Akibatnya, rakyat makin menderita. Sudahlah susah mencari penghidupan, masih juga dibebani pajak tinggi. Jadi, selama sistem kapitalisme masih diterapkan di Indonesia, pemiskinan struktural akan terus terjadi dan akses pendidikan akan selalu sulit.

Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran. Namun, harapan ini akan bertabrakan dengan realitas bahwa justru banyak kebijakan pemerintah yang menyebabkan pengangguran meningkat. Pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja dan justru banyak terjadi PHK akibat minimnya dukungan pemerintah terhadap industri dalam negeri. Akibatnya, lulusan SMA/SMK maupun kampus banyak yang menganggur.

Dari 72,8 juta pengangguran terbuka pada 2025, sebanyak 50,38% merupakan lulusan SMA/SMK. Sedangkan lulusan kampus yang menganggur mencapai 1,01 juta orang. Akhirnya muncul sebuah ungkapan, sekolah/kuliah hanya menunda menjadi pengangguran. Walhasil, Sekolah Rakyat tidak bisa menjadi solusi konkret mengatasi problem kemiskinan dan pengangguran, selama sistem kapitalisme masih mendominasi negeri ini.

Kapitalisme menempatkan pemerintah hanya sebagai regulator yang perannya berhenti sebatas membuat regulasi dan kebijakan. Sering kali regulasi dan kebijakan itu sarat pencitraan dan minim kajian mendalam terkait efektivitas dan sinkronisasinya. Regulasi dan kebijakan pemerintah justru banyak menguntungkan segelintir pihak, yaitu pejabat dan pengusaha yang ada di lingkaran oligarki.

Regulasi dan kebijakan pemerintah tidak didedikasikan untuk mengurusi dan mewujudkan kemaslahatan rakyat, baik pada aspek memberikan layanan pendidikan secara merata maupun jaminan kesejahteraan rakyat. Rakyat tetap harus terseok-seok mengumpulkan rupiah demi bisa menyekolahkan anak. Itu pun tidak ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan ketika lulus. Miris!

Memang betul bahwa Sekolah Rakyat gratis dan bisa diakses oleh anak-anak dari keluarga miskin sehingga mereka yang awalnya tidak bersekolah menjadi bersekolah. Namun, jangkauan Sekolah Rakyat sangat terbatas, targetnya hanya 20 ribu siswa di 100 lokasi untuk seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah peserta didik di Indonesia pada tahun ajaran 2024/2025 mencapai 52,9 juta siswa dan jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah mencapai 4,1 juta anak. Tampak bahwa dari total anak usia sekolah (SD, SMP, dan SMA) yang mendapatkan layanan Sekolah Rakyat sangat minim.

Sementara itu, mayoritas sekolah negeri masih mengalami banyak problem, baik pada aspek kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang belum memadai, kekurangan tenaga pendidik, maupun rendahnya gaji guru honorer. Alih-alih fokus menyelesaikan aneka problem tersebut, pemerintah justru membuat program baru berupa Sekolah Rakyat sehingga lagi-lagi butuh anggaran, sarana prasarana, dan tenaga pengajar. Sebagai contoh, proses belajar siswa SLBN A Pajajaran di Bandung tidak bisa berjalan efektif karena sebagian ruangannya digunakan untuk Sekolah Rakyat.

Tampak bahwa Sekolah Rakyat hanya kebijakan populis yang bersifat tambal sulam, tidak efektif menyelesaikan sengkarut dunia pendidikan. Program ini sama saja dengan program populis lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis yang tidak menyentuh akar masalah sebenarnya. Inilah kebijakan hasil sistem kapitalisme. Tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Oleh karenanya, kita butuh solusi dari luar kapitalisme, yaitu solusi Islam.

Sistem Islam Solusi Konkret

Persoalan mendasar terkait akses pendidikan oleh rakyat miskin adalah posisi pendidikan di dalam sistem yang berlaku. Kapitalisme memosisikan pendidikan sebagai komoditas sehingga hanya orang berduit yang bisa menikmatinya. Makin bagus kualitas pendidikan yang dikehendaki, makin besar biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan orang miskin yang tidak punya duit terpaksa tidak bisa mengakses pendidikan, atau bisa mengakses, tetapi ala kadarnya.

Ini sungguh berbeda dengan sistem Islam yang memosisikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Rasulullah saw. bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.”(HR Ibnu Majah).

Untuk melaksanakan kewajiban ini, negara wajib menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh rakyat (yang kaya maupun miskin) secara gratis. Syekh Abu Yasin menjelaskan di dalam kitab Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah (Strategi Pendidikan Negara Khilafah) hlm. 9 bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia dalam kancah kehidupan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang terdiri dari dua jenjang, yakni pendidikan dasar (ibtidaiah) dan pendidikan menengah (sanawiah). Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara gratis. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara cuma-cuma.

Di dalam kitab Al-Bidayah wa an-Nihayah karya Imam Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa Rasulullah saw. membebaskan tawanan Badar yang bisa membaca dan menulis dengan syarat mereka mau mengajarkan baca tulis pada umat Islam atau anak-anak ansar. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas, “Beberapa tawanan perang Badar ada yang tidak memiliki uang untuk tebusan maka Rasulullah menjadikan tebusannya dengan mengajar anak-anak ansar.”

Berdasarkan hadis ini, tebusan yang merupakan harta baitulmal dialokasikan untuk menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat. Artinya, negara wajib mengalokasikan anggaran dari baitulmal (APBN Khilafah) untuk menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk yang miskin.

Negara dalam sistem Islam (Khilafah) menyediakan layanan pendidikan tidak ala kadarnya, tetapi dengan kualitas terbaik. Hal ini demi meraih tujuan pendidikan, yaitu pertama, membangun kepribadian islami, pola pikir (akliah) dan jiwa (nafsiah) bagi umat, yaitu dengan cara menanamkan tsaqafah Islam berupa akidah, pemikiran, dan perilaku islami ke dalam akal dan jiwa anak didik. Kedua, mempersiapkan anak-anak kaum muslim agar di antara mereka menjadi ulama-ulama yang ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu keislaman (ijtihad, fikih, peradilan, dan lain-lain) maupun ilmu-ilmu terapan (teknik, kimia, fisika, kedokteran, dan lain-lain). Ulama-ulama yang mumpuni akan membawa Negara Islam dan umat Islam—melalui pundak mereka—untuk menempati posisi puncak di antara bangsa-bangsa dan negara-negara lain di dunia, bukan sebagai pengekor maupun agen pemikiran dan ekonomi negara lain (Syekh Abu Yasin, Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah/Strategi Pendidikan Negara Khilafah, hlm. 12).

Pendidikan yang berkualitas ini terwujud dari kurikulum pendidikan yang berlandaskan akidah Islam dan didukung pendanaan yang tidak terbatas dari baitumal. Negara menjamin pemenuhan seluruh biaya pendidikan, berapa pun yang dibutuhkan.

Baitumal memiliki sumber pemasukan dari tiga bagian, yaitu fai dan kharaj, kepemilikan umum, dan zakat. Anggaran untuk pendidikan diperoleh dari pemasukan bagian pertama dan kedua, yakni fai dan kharaj serta pengelolaan kepemilikan umum.

Bagian pertama, fai dan kharaj meliputi seksi ganimah (mencakup ganimah, anfal, fai, dan khumus), kharaj, status tanah, jizyah, dan dharibah (pajak). Sedangkan bagian kedua, pemilikan umum meliputi seksi minyak dan gas; listrik; pertambangan; laut, sungai, perairan dan mata air; hutan dan padang (rumput) gembalaan; dan aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus. Dengan demikian, sumber dana untuk pendidikan sangat besar sehingga negara tidak akan kekurangan anggaran untuk menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi seluruh rakyat.

Jika kas negara sedang kosong, sedangkan ada kebutuhan untuk pendidikan yang bersifat urgen, misalnya pembayaran gaji guru, negara akan memungut dharibah (pajak temporer) dari laki-laki dewasa muslim yang kaya. Sambil menunggu pemungutan dharibah, jika dana dibutuhkan segera, negara bisa melakukan pinjaman dana nonriba dari rakyat untuk kemudian dilunasi dari hasil pemungutan dharibah. Jika kebutuhan dana sudah terpenuhi, pemungutan dharibah dihentikan.

Negara membuka peluang bagi pihak swasta untuk mendirikan sekolah, tetapi harus gratis dan mengikuti kurikulum Khilafah sehingga output pendidikannya sama dengan sekolah yang disediakan negara. Ini tampak pada besarnya wakaf untuk pendidikan pada masa Khilafah Abbasiyah dan Utsmaniyah.

Tidak ada kastanisasi sekolah dalam Khilafah, misalnya Sekolah Unggulan Garuda, sekolah biasa, dan Sekolah Rakyat seperti yang ada di Indonesia saat ini. Semua sekolah dalam Khilafah memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan negara, baik dari sisi kurikulum, sarana prasarana, maupun pengajar.

Sebaran sekolah dalam Khilafah juga ditetapkan harus memenuhi rasio tertentu sehingga tidak ada wilayah yang kekurangan sekolah atau sekolah yang kekurangan murid. Negara juga memperhatikan sekolah di daerah terpencil sehingga tidak ada satu pun rakyat yang tidak bisa sekolah. Selain menyediakan sekolah, negara juga akan menyediakan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, moda transportasi, dll. Bahkan, untuk kaum tertentu yang kerap berpindah-pindah, negara akan menyediakan guru yang mengajar mereka, sekaligus mekanisme khusus agar mereka tetap bisa sekolah.

Selain menjamin layanan pendidikan gratis berkualitas bagi seluruh rakyat, negara juga mewujudkan kesejahteraan rakyat secara paripurna, yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan). Jadi, bukan hanya pendidikannya yang diperhatikan, tetapi seluruh kebutuhan dasarnya.

Jaminan kesejahteraan ini terwujud dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang menjadikan kekayaan alam dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Wujudnya adalah penyediaan layanan publik secara gratis sehingga rakyat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menikmatinya.

Negara juga menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat dengan melakukan industrialisasi, pemberian bantuan modal usaha, pendidikan keterampilan kerja, pemberian tanah telantar pada yang membutuhkan, dll. sehingga seluruh laki-laki dewasa mampu bekerja dengan layak dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun bagi rakyat yang lemah (lansia, janda, yatim, disabilitas, sakit parah, dll.) dan tidak memiliki wali yang menafkahinya, negara akan memberikan santunan dan tempat tinggal (jika diperlukan).

Semua ini hanya bisa terwujud dengan penerapan syariat Islam kafah di seluruh bidang kehidupan, yaitu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, pertanahan, dll. dalam institusi Khilafah. Hanya dalam sistem Islam (Khilafah) penguasa benar-benar berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai pelindung rakyat) sehingga kebutuhan pendidikan bisa terpenuhi secara paripurna. Dengan demikian, permasalahan akses pendidikan bisa diselesaikan secara konkret. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

2 thoughts on “Sekolah Rakyat di Tengah Pemiskinan Struktural, Apakah Efektif?”

  1. Pendidikan yang berkualitas ini terwujud dari kurikulum pendidikan yang berlandaskan akidah Islam dan didukung pendanaan yang tidak terbatas dari baitumal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *