Penulis: Ustazah Rahmah
Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Pembahasan tentang kata dan cara memaknai kata yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadis tetap menjadi pembahasan menarik. Baru-baru ini Mubadalah membahas metode memaknai kata dengan menggunakan kaidah kebahasaan dan penyusunan syariat.
Mereka (penulis tersebut) merujuk pendapat Kiai Faqih dalam buku Metodologi Fatwa KUPI bahwa visi agama Islam adalah rahmatan lil ‘ālamīn (menebar kasih sayang pada seluruh alam), sedangkan misinya adalah akhlak mulia.
Sehubungan dengan itu, muncul upaya memaknai teks-teks agama untuk merealisasikan visi misi tersebut agar tingkah laku manusia tetap berada dalam koridor rahmatan lil ‘ālamīn. Dari sini, mereka merumuskan metodologi untuk dapat mengetahui hukum dari teks syariat (Al-Qur’an dan Hadis).
—
Ada beberapa kaidah yang bisa diaplikasikan, yaitu kebahasaan dan penyusunan syariat.
Kaidah kebahasaan meliputi
(1) pembentukan lafal (وضع اللفظ للمعنى);
(2) petunjuk lafal terhadap hukum (دلالة اللفظ الى المعنى);
(3) pemakaian lafal terhadap suatu makna (استعمال اللفظ للمعنى); dan
(4) penunjukan lafal terhadap makna dari aspek jelas dan samarnya (دلالة اللفظ الى المعنى من حيث الجلي زالحفي).
Sedangkan kaidah penyusunan syariat terdiri dari
(1) maqāṣid asy-syarī’ah;
(2) macam-macam hak manusia;
(3) asas perundang-undangan; dan
(4) ta’ādul dan tarājīh.
Kaidah penyusunan ini selaras dengan fondasi tauhid dalam Perspektif KUPI yang memasukkan norma kebangsaan, kemanusiaan, kesemestaan, kesetaraan, kesalingan, keadilan kemaslahatan, akhlak mulia, dan rahmatan lil ‘ālamīn dalam memutuskan suatu kesimpulan. (Referensi: Mubadalah[dot]id)
Bisakah Kaidah Kebahasaan dan Penyusunan Syariat Digunakan untuk Mengetahui Hukum Syarak?
Jika kita mencermati kaidah kebahasaan dan penyusunan syariat versi Mubadalah yang digunakan untuk mengetahui hukum syarak dalam nas Al-Qur’an dan Hadis, ternyata kaidah ini tidak termasuk ijtihad ataupun metode syar’i untuk mengetahui hukum syarak.
Ini karena mereka menjadikan hak asasi manusia (HAM), asas perundang-undangan, norma kebangsaan, kemanusiaan, kesemestaan, kesetaraan, dan kesalingan dalam memutuskan suatu kesimpulan dalam penyusunan syariat. Padahal, kaidah-kaidah ini tidak ditemukan dalam kitab usul fikih yang muktabar. Di samping itu, kaidah tersebut tidak dibangun berdasarkan dalil syar’i.
Dengan argumentasi kaidah kemanusiaan, HAM, kesalingan dan kesetaraan, mereka menjadikan hukum syarak sesuai tujuan yang ingin mereka capai, yaitu hukum liberal ataupun pro gender.
Penetapan hukum seperti ini berbeda dengan hukum syarak hasil ijtihad para ulama muktabar bahwa para ulama berpendapat sumber hukum syarak adalah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Demikian pula, dalam berijtihad dan menetapkan hukum, para ulama mendasarkan pada akidah Islam, bukan pada kesetaraan gender, kesalingan, serta HAM.
Selain itu, mereka bersepakat bahwa hukum syarak adakalanya berbeda antara laki-laki dan perempuan saat berkaitan dengan kodrat keduanya yang memang berbeda. Adakalanya terdapat hukum syarak yang sama antara laki-laki dan perempuan saat memandang sama keduanya secara insani.
Dengan demikian, kaidah kebahasaan dan penyusunan syariat versi Mubadalah untuk mengetahui hukum syarak sebenarnya tidak berdasarkan pada akidah Islam dan tidak pula menjadikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber hukum syarak. Akan tetapi, mereka mendasarkan pada HAM, asas perundang-undangan, norma kebangsaan, kemanusiaan, kesemestaan, kesetaraan, serta kesalingan.
Padahal, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menjadikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai pijakan, sebagaimana firman-Nya dalam QS Almaidah: 49,
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.”
Lebih dari itu, dengan memperhatikan tata tertib penarjihan dalil, kita akan dapati bahwa Islam tidak menempatkan HAM, asas perundang-undangan, norma kebangsaan, kemanusiaan, kesemestaan, kesetaraan, ataupun kesalingan sebagai pertimbangan dan dasar hukum, apalagi menjadikannya sebagai sumber hukum.
Walhasil, makin jelas bahwa kaidah kebahasaan dan penyusunan syariat versi Mubadalah ini tidak sesuai tuntunan Islam yang mengharuskan menjadikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai patokan.
Pandangan Islam tentang Metode Mengetahui Hukum Syarak
Untuk menyelesaikan problematik kehidupan manusia, seorang muslim wajib menjadikan Islam sebagai pijakan. Sejalan dengan perkembangan hidup manusia, berkembang pula problematik kehidupannya. Oleh karenanya, butuh adanya mujtahid yang mengistinbat hukum pada setiap zaman, yaitu dengan melakukan ijtihad terhadap fakta yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis.
Syekh ’Atha bin Khalil dalam kitabnya (Ushul Fikih) menegaskan urgensi adanya seorang mujtahid. Suatu masa tidak boleh kosong dari mujtahid dan ini merupakan fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang akan gugur dosanya apabila ada sebagian dari kaum muslim melaksanakannya secara sempurna.
—
Keharusan adanya mujtahid di sepanjang zaman ini karena beberapa hal:
Pertama, nas-nas syarak diturunkan secara mujmal (global) dan tidak terperinci (tafshili) sehingga membutuhkan ijtihad untuk memahami dan menggali hukumnya.
Kedua, berbagai peristiwa dalam kehidupan selalu baru dan terus berkembang. Oleh sebab itu, apabila tidak melakukan ijtihad, sementara ada peristiwa baru, tidak bisa menerapkan hukum syarak terhadapnya. Padahal, menerapkan hukum syarak merupakan kewajiban.
Firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah: 49, “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (Syekh ‘Atha bin Khalil, Ushul Fikih, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003).
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Juz I mendefinisikan “ijtihad” sebagai ‘pengerahan segenap daya upaya dalam menggali hukum-hukum syarak dari dalil-dalil yang terperinci’.
Dari definisi ini, seseorang dikatakan berijtihad jika ia bersungguh-sungguh mengerahkan segenap tenaga dan pikirannya secara maksimal untuk mengetahui hukum syarak. Hukum yang diistinbat oleh seorang mujtahid adalah hukum syarak. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memahami ilmu-ilmu sebagai perangkat untuk berijtihad.
Secara ringkas, syarat ijtihad menurut Muhammad Husain Abdullah dalam kitab Dirasah fi al-Fikr al-Islam antara lain
(1) mempunyai pengetahuan tentang bahasa Arab secara mendalam, yaitu pemahaman tentang lafal-lafal dan susunannya;
(2) mempunyai pengetahuan tentang syarak, yaitu nas-nas syarak, dari Al-Qur’an dan Sunah yang berkaitan dengan masalah hukum (usul fikih, hadis, ilmu hadis, tafsir, dan ilmu tafsir);
(3) memahami suatu fakta yang hendak dihukumi secara mendalam.
Berkaitan dengan pemahaman bahasa Arab, yaitu pemahaman tentang lafal-lafal dan susunannya, saat berijtihad, mujtahid harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang bahasa Arab karena menjelaskan makna Al-Qur’an dan Hadis harus mengenal lafal dan dilalah lafal (makna yang ditunjukkan lafal) dalam bahasa Arab, baik yang ditunjukkan itu adalah makna hakiki (sebenarnya) atau makna majazi (kiasan).
Untuk lafal isytirak, yaitu lafal yang bermakna lebih dari satu, ditunjukkan oleh lafal makna yang sama. Demikian pula penggunaan isim (kata benda), fiil (kata kerja) dan harf (huruf) sangat menentukan makna nas/teks.
—
Ada beberapa hal penting yang harus mujtahid kuasai mujtahid, antara lain sebagai berikut:
(1) Memahami isim (kata benda), fiil (kata kerja), dan harf /huruf (kata bantu). Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Juz III menjelaskan tentang bahasa Arab.
Pemilihan makna yang tepat bagi suatu harf sangat berpengaruh terhadap makna dan pengambilan hukum. Misalnya ”ب”/ba’ mempunyai makna yang sangat banyak, misalnya bersentuhan, meminta bantuan, beserta, menjadikan fiil lazim (kata kerja aktif) menjadi fiil mutaaddi (kata kerja pasif), semakna dengan ‘alaa (عَلَى = di atas), sababiyah (sebab akibat), dan dharfiyyah (ada di tempat).
Misalnya” ب”/ba‘ yang terdapat dalam QS An-Nisa: 34 bukanlah “ب”/ba’ yang menunjukkan ilat. Oleh karenanya, akan terjadi kesalahan jika menerjemahkan “ب”/ba’ tersebut dengan “ب”/ba’ ilat (yang memunculkan hukum syarak), yaitu laki-laki sebagai kepala keluarga/memimpin keluarga karena menafkahi keluarga. Adapun yang benar adalah laki-laki sebagai pemimpin keluarga berkewajiban memimpin dan memberi nafkah pada keluarganya.
Allah Swt. berfirman dalam QS An-Nisa : 34
ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ٣٤
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”
—
(2) Makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki adalah makna lafal yang digunakan sesuai pengertian yang pertama kali dibuat dalam bahasa. Adapun makna majazi, yaitu makna kiasan, ungkapan yang digunakan tidak sesuai dengan asal penggunaannya karena adanya indikasi yang menghalangi dinyatakan makna yang hakiki.
Misalnya “ٱلرِّجَالُ” dipakai untuk menyebut ‘laki-laki dewasa’. Contoh QS An-Nisa: 34, makna hakiki kata ”ٱلرِّجَالُ” adalah ‘laki-laki’, sedangkan makna majazi-nya adalah ‘sifat kelelakian’. Kata “ٱلرِّجَالُ” dalam ayat ini bermakna hakiki, karenanya menjadi sebuah kesalahan jika memahaminya dengan makna majazi, yaitu sifat kelelakian. Hal ini akan mengakibatkan perubahan peran dan hukum suami dan istri dalam keluarga.
—
(3) Ta’rib, yaitu arabisasi (pengaraban kata non-Arab). Contohnya:
وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣
“… dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
“ٱلۡقِسۡطَاسِ” berasal dari bahasa Yunani. Oleh karenanya, harus mengikuti kaidah ta’rib/arabisasi dan maknanya mengikuti bahasa asal, yaitu ‘neraca’.
—
Selanjutnya, seorang mujtahid wajib menguasai ilmu-ilmu Islam, antara lain usul fikih, asbabul wurud hadis, hadis, ilmu hadis, asbabun nuzul, tafsir, dan ilmu tafsir. Tentu saja mujtahid harus memahami ilmu usul fikih untuk berijtihad serta memahami nas-nas Al-Qur’an dan Hadis terkait masalah hukum dan bagian-bagiannya: al-umum wa al-khusush, al-muthlaq wa al-muqayyad (nas yang membatasi dan yang dibatasi), an-nasikh wa al-mansukh (nas yang dihapus dan yang menghapus).
Syekh Muhammad bin Shalih bin Muhammad Alimin dalam kitab usul fikih (Ushul min Ilm al-Ushul) menetapkan syarat berijtihad sebagai berikut: Memahami dalil-dalil syarak yang dibutuhkan untuk berijtihad, seperti ayat-ayat tentang hukum dan hadis-hadis tentang hukum; memahami mana hadis sahih, hasan, dan daif; serta memahami hanya hadis sahih dan hasan bisa dipakai sebagai sandaran hukum syarak. Oleh karenanya, mujtahid harus menguasai ilmu hadis, baik tentang sanad hadis, matan, maupun perawinya.
Di samping itu, mujtahid harus memahami nasikh-mansukh dan fakta hukum yang berdalilkan pada ijmak agar tidak berijtihad dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh ijmak atau hukum yang sudah dihapus; memahami dalil-dalil yang dipakai penetapan hukum berupa pengkhususan atau pembatasan agar ijtihadnya tidak menghasilkan hukum yang bertentangan dengannya; memahami bahasa Arab dan ilmu usul fikih yang berkaitan dengan dalil-dalil lafal, misalnya umum-khusus, mutlak-muqayyad, dan mujmal, al-bayan-al-mubayyan (penjelasan-yang dijelaskan) untuk mengistinbat hukum sesuai penetapan dalil-dalil ini.
Khatimah
Makin jelas, kaidah kebahasaan dan penyusunan syariat versi Mubadalah tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum syarak. Islam telah menjadikan ijtihad sebagai metode untuk menetapkan hukum syarak berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Hukum yang dihasilkan adalah hukum syarak terkait halal-haram sebagai pedoman kaum muslim dalam beraktivitas. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
Sumber foto sampul: Unsplash

Alhamdulillah dapat ilmu baru