[Kabar] Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, Pemerhati: Kelalaian Negara Menjamin Keselamatan Publik

[Kabar] Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, Pemerhati: Kelalaian Negara Menjamin Keselamatan Publik

Muslimah News, NASIONAL — Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam (2-7-2025) sekitar pukul 23.35 WIB, tidak lama setelah berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk dengan membawa 65 orang (53 penumpang dan 12 kru) serta 22 kendaraan, termasuk 14 truk tronton.

Kapal diduga mengalami kebocoran di ruang mesin yang menyebabkan black out dan akhirnya terbalik serta hanyut ke arah selatan. Kondisi cuaca buruk dengan ombak tinggi 1,7—2,5 meter dan jarak pandang rendah mempersulit evakuasi dan pencarian korban.

Tragedi kapal tenggelam yang merenggut jiwa manusia ini disorot pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati. “Miris!. Perjudian nyawa di perjalanan pelayaran membuktikan kelalaian negara dalam menjamin keselamatan publik pada transportasi laut,” ungkapnya kepada MNews, ahad (6-6-2025).

Ia menilai, negara hanya sibuk mencari penyebab kecelakaan pada setiap tragedi, padahal tragedi semacam ini telah menjadi fenomena.

“Bahkan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah membuat banyak laporan hasil investigasi berbagai tragedi kecelakaan kapal yang merenggut banyak nyawa manusia. Namun, negara tidak mengambil pelajaran dari semua kejadian tersebut,” kritiknya.

Pada tragedi yang terjadi sekarang pun, sambungnya, negara masih menduga-duga penyebab tenggelamnya kapal.

“Dugaan tersebut, antara lain ada kebocoran di ruang mesin yang menyebabkan air laut masuk ke dalam kapal, tidak adanya lashing (pengikatan) kendaraan-kendaraan yang ikut dalam pelayaran agar tidak bergerak bebas saat digoncang ombak, manifes yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah penumpang sesungguhnya yang menyebabkan kelebihan muatan, dan cuaca buruk,” urainya.

Di sisi lain, lanjutnya, korban yang banyak berjatuhan, diduga akibat tidak ada edukasi tentang keselamatan pelayaran kepada penumpang sehingga mereka tidak mengetahui prosedur menyelamatkan diri saat terjadi kecelakaan kapal.

“Meskipun demikian, dugaan apa pun mengenai penyebab tragedi ini, semuanya terjadi akibat kelalaian negara yang berlanjut,” ucapnya.

Konsep Good Governance

Menurutnya, ini karena negara menerapkan konsep good governance yang bersumber dari sistem kehidupan sekularisme kapitalisme yang batil. “Sistem ini melarang negara melayani/me-riayah rakyat. Lalu siapa yang melayani rakyat? Urusan pelayanan rakyat diserahkan negara kepada operator atau korporasi,” ungkapnya.

Negara, imbuhnya, hanya menjadi regulator yang melayani korporasi. “Sementara korporasi hanya berorientasi meraih keuntungan sebesar-besarnya dan keselamatan penumpang bukan hal utama yang menjadi perhatian,” ujarnya prihatin.

Ia mengungkapkan, keselamatan publik tidak dijamin oleh negara yang minus visi riayah. “Ketika ada tragedi kapal tenggelam, negara hanya diam tidak berbuat apa-apa, apalagi memberi solusi tuntas. Bahkan para penumpang kapal selalu dihantui rasa ketakutan yang mengancam keselamatannya di perjalanan,” paparnya.

Jadi, ia menegaskan, perjudian nyawa di perjalanan akan terus berlanjut selama negara tidak me-riayah rakyatnya. “Inilah konsekuensi buruk akibat penerapan konsep buruk good governance yang membuat publik menjadi sengsara,” terangnya.

Sistem Sahih

Padahal, ia mengingatkan, kesengsaraan yang menimpa publik tidak boleh terulang dan harus segera dihilangkan dengan mengganti sistem kehidupan kapitalisme yang diberlakukan di tengah kehidupan saat ini dengan sistem sahih yang melayani rakyat, yaitu sistem Khilafah.

“Ini karena Khilafah menjalankan sabda Rasulullah saw. riwayat Bukhari, “Pemerintah adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.’,” jelasnya.

Khilafah, tuturnya, akan menyediakan moda transportasi (kapal-kapal dan berbagai kelengkapannya) untuk kemaslahatan publik dengan moda terbaik dan teknologi terbaru yang dapat mencegah terjadinya dharar (bahaya) sebagaimana sabda Rasulullah saw. riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan.’,” urainya.

Hanya Khilafah, ucapnya, yang memiliki visi riayah tersebut, sebuah visi mulia yang dimiliki oleh orang-orang mukmin.

Ia menutup dengan firman Allah Swt. dalam QS Al-Munafiqun: 8, “Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui.” [MNews/RA]

Share

3 thoughts on “[Kabar] Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, Pemerhati: Kelalaian Negara Menjamin Keselamatan Publik”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *