Muslimah News, FOKUS — Usulan legalisasi kasino sebagai alternatif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencuat ke tengah publik. Desakan untuk mencari sumber pendapatan baru membuat sejumlah anggota dewan berpikir untuk membuka kemungkinan legalisasi kasino.
Usulan ini dilontarkan oleh anggota Komisi XI DPR dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita menyinggung langkah inovatif yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) dalam mencari sumber pendapatan baru. Ia menjelaskan bahwa negara tersebut mulai menjajaki legalisasi kasino sebagai bagian dari strategi fiskal yang out of the box.
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” kata Galih Kartasasmita, Jumat (16-5-2025).
Menurut Galih, Indonesia memiliki kemiripan karakteristik ekonomi dengan UEA yang selama ini bergantung pada sektor sumber daya alam sebagai penyumbang utama penerimaan negara. Oleh karena itu, ia menganggap Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang mulai mencari alternatif di luar sektor sumber daya alam.
Ia menyampaikan bahwa sektor-sektor nonkonvensional seperti jasa pariwisata dan hiburan dapat menjadi sumber potensial PNBP, asalkan dikelola secara serius dan profesional. Salah satu contoh yang disebut adalah kasino sebagai bagian dari industri pariwisata terpadu.
Usulan ini mendapat penentangan dari banyak pihak. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai usulan ini tidak sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Ia meminta anggota DPR yang mengusulkan kasino jadi sumber PNBP untuk membaca Pancasila dan UUD 1945.
“Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa jelas-jelas melarang praktik perjudian. Judi dalam bentuk apa pun, termasuk kasino, tidak sejalan dengan nilai-nilai religius yang menjadi fondasi bangsa ini,” kata Fickar.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah K.H. Cholil Nafis juga angkat bicara. “Jangan pernah berpikir melegalkan judi untuk alasan apa pun, termasuk menambah pendapatan negara. Negara kita punya banyak potensi alam yang bisa dimaksimalkan. Jangan jual moral bangsa hanya demi uang,” tegas Kiai Cholil.
Menghancurkan Bangsa
Kasino adalah perusahaan perjudian yang menawarkan berbagai jenis permainan judi seperti permainan kartu, mesin slot, rolet, dan lain-lain. Terbayang dampak kehancurannya andai kasino ini dikelola oleh negara. Judi online yang negara melarangnya saja sudah sangat berdampak buruk bagi masyarakat.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat kuartal pertama 2025 menunjukkan pemain judi online pada rentang usia 10—20 tahun sudah mencapai 1,67%. Usia 30—50 tahun mendominasi dengan jumlah 55,4% dan 21—30 tahun sebesar 37,6%. Mayoritas (70%) pemain judi berasal dari golongan dengan penghasilan Rp5 juta per bulan. Pada 2024 tercatat jumlah pemain judol 8,8 juta orang, sebagian besar (80%) adalah anak muda dan masyarakat bawah.
Berdasarkan data di atas, pemain judi online mayoritas berada pada usia produktif. Banyak sumber menyebut bahwa dampak negatif judi meliputi kerugian finansial, kesehatan mental, kerusakan hubungan sosial, peningkatan kriminalitas, dan penurunan produktivitas.
Bagaimana jadinya sebuah negara jika penduduk usia produktif justru terbelit dengan berbagai masalah di atas? Bukankah ini pertanda kehancuran bangsa? Belum cukupkah dampak buruk judol bagi masyarakat Indonesia sehingga harus ditambah kasino?
Kekeliruan Paradigma Berpikir
Sesungguhnya masalahnya bukan karena ketiadaan sumber pendapatan APBN, tetapi lebih karena kekeliruan paradigma berpikir. Paradigma berpikir sekularisme yang meniscayakan pemisahan agama dari kehidupan bernegara membuat penyelesaian semua masalah, termasuk dalam merancang APBN, diserahkan kepada akal manusia yang bersifat lemah dan terbatas.
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah. SDA yang melimpah itu seharusnya bisa menjadi sumber pemasukan terbesar APBN, tetapi penerapan sistem ekonomi sekuler meniscayakan SDA diserahkan kepada swasta atau korporasi asing. Indonesia hanya mendapat royalti yang masuk dalam PNBP dari tambang, minyak, gas, kehutanan, dan perikanan yang jumlahnya tidak seberapa, sedangkan hasil terbesarnya justru dinikmati oleh korporasi asing yang menguasai SDA di Indonesia.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pendapatan negara memang hanya bertumpu kepada dua pemasukan utama yaitu pajak dan utang. Postur terbesar pemasukan APBN justru dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara.
RAPBN 2025 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun atau 12,32% terhadap PDB. Penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun atau 72,85% dari target pendapatan negara, naik sebesar 13,8% dari outlook 2024. Penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 ditargetkan mencapai Rp301,6 triliun, sedangkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp513,64 triliun.
Pemasukan APBN lain berasal dari utang. Utang sudah dimulai sejak negeri ini berdiri. Indonesia harus membayar sekitar 4,3 miliar gulden kepada Belanda sebagai bagian dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949. Pembayaran ini merupakan salah satu syarat agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Sukarno membayar sekitar 4 miliar gulden antara tahun1950—1956. Sisanya dilanjutkan oleh Suharto dan baru lunas pada 2003.
Besaran utang yang dianggarkan di APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun. Tidak heran jika sampai Februari 2025 jumlah utang sebesar $427,2 miliar (setara Rp7.191 triliun berdasar kurs yang berlaku saat itu).
Utang yang sudah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun dan merujuk pada dokumen Nota Keuangan 2025 bunga utang Indonesia mencapai Rp552,85 triliun. Artinya pengeluaran terbesar APBN justru untuk membayar utang.
Imbauan Prabowo dalam beberapa pidatonya agar seluruh jajaran yang ada di pemerintahannya melakukan efisiensi dalam mengelola APBN menunjukkan bahwa pengelolaan APBN selama ini tidak efisien dengan sejumlah problem seperti defisit anggaran yang terus meningkat, serapan anggaran yang buruk akibat korupsi, dan penerimaan pajak yang selalu meleset dari target. Ini menunjukkan landasan pembangunan ekonomi di Indonesia memang rapuh.
Saat pajak sudah mencekik rakyat, utang menggunung, dan tidak ada pemasukan yang diharapkan lagi, usulan membuka kasino sebagai alternatif PNBP pun mencuat berdasarkan manfaat sebagai asas sistem sekuler kapitalisme yang abai terhadap halal dan haram.
Di Depan Mata
Andai para anggota dewan, pakar ekonomi, atau siapa pun yang peduli terhadap kondisi ekonomi bangsa ini mau membuka mata melihat solusi yang Islam berikan, sesungguhnya solusi itu sudah ada di depan mata. Solusi yang bukan sekadar teori, tetapi pernah diterapkan selama berabad-abad dan terbukti mampu mencukupi kebutuhan operasional negara, bahkan menjadikannya negara adidaya.
Dalam pandangan Islam, kasino hukumnya haram sehingga tidak mungkin menjadi alternatif pemasukan negara. Ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 90—91, ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”
Larangan Allah terhadap judi sangat tegas. Judi termasuk perbuatan setan yang akan menjauhkan pelakunya dari keberuntungan, baik pelakunya individu, masyarakat, maupun negara. Artinya negara yang melanggar larangan Allah ini sudah pasti tidak akan beruntung.
Sebaliknya, Islam telah memberikan panduan dengan sangat rinci terkait pengaturan APBN sebuah negara. APBN dalam Islam adalah hukum-hukum syariat tentang pendapatan dan pengeluaran harta negara yang ada di baitulmal. Sifat hukum syariat dalam hal ini qath’i (pasti) sehingga secara mutlak tidak membutuhkan pendapat untuk masing-masing pos yang ada, baik pos pendapatan maupun pos pengeluaran.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab An–Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam halaman 60 menyebut, “Pengelolaan APBN yang mengacu pada syariat disusun secara efisien sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. APBN sebagai instrumen utama pengelola keuangan negara tugasnya membantu negara mewujudkan pembangunan yaitu memecahkan masalah kebutuhan hidup yang dihadapi setiap individu di masyarakat, mendorong meningkatkan taraf hidup mereka, dan mengupayakan kemakmuran.”
APBN dalam sistem ekonomi Islam diperankan oleh baitulmal sebagai lembaga penyimpanan berbagai pemasukan sekaligus bertugas untuk mengalokasikan pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan pos-posnya berdasarkan syariat Islam.
Pos-pos pemasukan APBN Islam telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al–Amwal fi Daulah al-Khilafah sebagai berikut. Harta rampasan perang (al-anfal, ganimah, fai, dan khumus), beberapa pungutan dari tanah kharaj dan jizyah, harta milik umum, harta milik negara, harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri (‘usyr), harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diperoleh dengan cara haram, dan zakat.
Sumber terbesar APBN Islam adalah harta milik umum. Semua SDA yang depositnya melimpah menjadi milik umum. SDA ini wajib dikelola negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta haram diserahkan ke swasta, apalagi swasta asing.
Bisa dibayangkan jika Indonesia serius menerapkan sistem ekonomi Islam, betapa APBN dalam pos penghasilannya sangat melimpah. Pendapatan APBN Indonesia jika menggunakan sistem Islam adalah sebesar Rp5.216,275 triliun per tahun dengan rincian dari potensi zakat Rp217 triliun dan dari pos kepemilikan umum sebesar Rp4.999,275 triliun (Dwi Condro Triono, Perbandingan Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme, 2014). Itu belum termasuk harta-harta sitaan akibat penyelewengan pejabat seperti korupsi, suap, dan sebagainya.
Dalam hal pos pengeluaran, syariat Islam juga memberikan ketentuan jelas yang dapat dijadikan pegangan oleh kepala negara untuk mengalokasikan pengeluarannya. Ada enam kaidah utama dalam pengalokasian anggaran, yaitu:
1. Khusus untuk harta di dalam kas APBN yang berasal dari zakat maka pos pengeluarannya wajib hanya diperuntukkan bagi delapan golongan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60.
2. Pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap dari APBN Islam untuk keperluan jihad dan menutup kebutuhan orang-orang fakir dan miskin.
3. Pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap dari APBN Islam untuk memberikan gaji (kompensasi) atas jasa yang telah dicurahkan untuk kepentingan negara, yaitu pegawai negeri, hakim, tentara, dan sebagainya.
4. Pos pembelanjaan untuk pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat wajib, dalam arti jika sarana tersebut tidak ada, akan menimbulkan kemudaratan bagi rakyat. Contoh, pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, masjid, air bersih, dan sebagainya.
5. Pos pembelanjaan wajib yang bersifat kondisional, yaitu untuk menanggulangi musibah atau bencana alam yang menimpa rakyat, seperti paceklik, gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, pandemi, dan lain lain.
6. Pos pembelanjaan untuk pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat tidak wajib, dalam arti sarana tersebut hanya bersifat penambahan dari sarana-sarana yang sudah ada. Jika sarana tambahan tersebut tidak ada, tidak akan menimbulkan kemudaratan bagi rakyat.
Alokasi APBN Islam dari masing-masing pos pendapatan dan pengeluarannya bersifat fleksibel. Jika di tengah jalan ternyata penerimaannya kurang, dengan mudah kepala negara akan menggenjot penerimaan tersebut. Begitu juga dengan pemasukannya, jika alokasi yang dianggarkan lebih, kelebihan tersebut tidak harus dihabiskan, tetapi bisa dikembalikan kepada pemerintah pusat atau ditahan di masing-masing daerah sebagai saldo anggaran untuk dimasukkan dalam alokasi anggaran berikutnya.
APBN Islam menganut prinsip sentralisasi, artinya dana dari seluruh wilayah ditarik ke pusat kemudian distribusikan ke masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhannya, bukan berdasarkan jumlah pemasukannya. Jika ada daerah yang sedang membangun dan membutuhkan dana besar, sedangkan pemasukannya tidak sebesar yang dibutuhkan, negara dapat menyubsidi daerah tersebut. Dengan cara ini tidak ada satu alokasi anggaran pun yang menguap atau tidak tepat sasaran. Pemerataan pembangunan pun bisa dilakukan dengan baik sehingga tidak ada ketimpangan antar daerah.
Hanya saja penerapan APBN Islam memerlukan keberadaan negara yang kompatibel, yaitu sebuah negara yang menerapkan Islam kafah. Baitulmal sebagai pelaksana ri’ayah syu’unil ummah (mengelola urusan-urusan masyarakat) akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara tidak akan membiarkan ada satu individu warga negara yang terlewat, semua wajib terpenuhi dengan standar kecukupan masing-masing negara.
Jika negara ini ingin mendapatkan curahan berkah dari langit dan bumi, tidak ada jalan lain kecuali melakukan perubahan dari paradigma berpikir sekuler menuju paradigma berpikir Islam serta memperjuangkan penerapan Islam kafah dalam negara Khilafah. [MNews/IA-RR]
