Muslimah News, NASIONAL — Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 99,99% meski terdapat kasus keracunan di berbagai daerah. Prabowo beralasan, korban keracunan akibat MBG berada di kisaran 200 orang, masih sebagian kecil dibandingkan jumlah penerima MBG yang mencapai 3 juta orang.
“Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta. Kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan), yang rawat inap hanya 5 orang,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5-5-2025).
Presiden Prabowo pun membandingkan jumlah kasus keracunan dan jumlah penerima MBG yang berada di bawah angka 1% sehingga ia menganggap program ini berhasil meski tidak 100%.
Klaim Berbahaya
Kepada MNews, Jumat (9-5-2025), pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri menegaskan, pernyataan Presiden Prabowo tersebut merupakan klaim berbahaya, juga menjadi penegas ketakpedulian negara terhadap kemaslahatan publik dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.
“Selain itu, menjadi petunjuk kuat bahwa konsep dan paradigma yang mendasari program MBG memang membenarkan perkara tersebut,” ungkapnya.
Padahal, jelasnya, setiap individu publik berhak terbebas dari ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa dari bahaya pangan beracun. “Ini di satu sisi. Di sisi lain, negara bertanggung jawab memberikan jaminan dan tidak boleh melalaikannya sedikit pun meski hanya satu orang, apalagi ada ratusan anak,” ujarnya.
Rini memandang, jika pemerintah tulus bermaksud mewujudkan generasi emas, maka semestinya, konsep dan paradigma yang mendasari program pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi MBG adalah yang menjamin hak setiap individu publik, tanpa ada yang diabaikan meski hanya satu orang.
“Yakni, ketika program MBG disterilkan dari unsur industrialisasi pangan dan gizi. Di saat yang bersamaan negara kembali pada fungsi aslinya sebagai raa’in (pelayan) dan junnah (perisai),” jabarnya.
Ia menjelaskan, maksud dari raa’in adalah keberadaan negara untuk mengurusi pemenuhan hajat hidup masyarakat, baik fisik maupun nonfisik.
“Sedangkan, junnah adalah negara berfungsi sebagai pelindung yang akan mencegah masyarakat jatuh pada kebinasaan,” ucapnya.
Namun, ungkapnya, hal ini tentu hanya akan terwujud dengan kehadiran kembali negara Khilafah. “Ini karena hanya politik pangan dan gizi negara Khilafah yang berkarakter demikian,” tandasnya. [MNews/RA]
