![[Kabar] QRIS dan GPN Mendapat Sorotan AS, Pakar: Hanya Melihat Keuntungan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/04/photo_2023-04-18_20-29-32.jpg)
Muslimah News, INTERNASIONAL— Kebijakan sistem pembayaran digital Indonesia QRIS (Quick Response Indonesian Standard) dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) menjadi sorotan utama dalam laporan tahunan National Trade Estimate 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat.
Laporan itu mengkritik kurang transparannya Indonesia dalam penyusunan kebijakan, adanya pembatasan kepemilikan asing, serta adanya proteksi hambatan terhadap integrasi pembayaran global QRIS yang dirilis Indonesia pada 2019.
GPN juga tidak lepas dari kritiknya karena GPN yang dirilis pemerintah Indonesia pada 2017 itu mewajibkan perusahaan asing jika ingin bermitra, maka kepemilikannya dibatasi 20%.
Komplain AS ini direspons pemerintah Indonesia dengan menyebut bahwa Indonesia akan melakukan perbaikan layanan keuangan terutama QRISdan GPN.
Pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I. angkat bicara terkait hal di atas. “Komplain AS ini bisa terjadi karena perdagangan dalam sistem ekonomi kapitalisme hanya melihat keuntungan materi. Kalau sebuah negara dipandang tidak menguntungkan, maka negara itu diposisikan sebagai musuh,” tuturnya dalam Economic Understanding: “Amerika Serikat Soroti QRIS dan GPN Indonesia” Jumat (25-4-2025) di kanal Muslimah Media Hub.
Menurutnya, ini bisa dilihat bagaimana AS memosisikan Cina yang diposisikan sebagai musuh karena tidak membawa keuntungan terhadap AS.
Islam
Menurutnya ini berbeda dengan perdagangan dalam sistem Islam. Mengutip penjelasan Syekh Taqiyyudin an-Nabhani dalam kitab Nizamul Iqtisodi fiil Islam, “Perdagangan luar negeri dalam Islam mengikuti politik luar negeri Islam, yaitu dalam rangka dakwah dan jihad.”
“Perdagangan dilakukan antar negara dengan mengacu kepada posisi negara tersebut terhadap negara Islam. Jika negara lain itu sebagai negara kafir muahid (yang melakukan perjanjian dengan negara Islam), maka lalu lintas orang dari negara kafir muahid ke negara Islam mengikuti kesepakatan yang dibuat,” imbuhnya.
Adapun negara kafir harbi fi’lan (negara yang memusuhi Islam) semacam Zion*s Yahudi hari ini, jelasnya, maka sama sekali tidak dilakukan hubungan apapun dengan negara yang membangun permusuhan secara riil terhadap negara Islam.
“Di samping itu, asas hubungan perdagangan antar negara tidak dilakukan berdasarkan komoditas,” ucapnya.
Ia mencontohkan perdagangan berbasis komoditas seperti hubungan dagang Indonesia dengan AS saat ini, yang diperhatikan adalah barang apa yang keluar masuk. “Hubungan dagang semacam ini tidak dilakukan di dalam negara Islam, tetapi mengacu kepada status kewarganegaraannya,” tandasnya.
Pemberlakuan Tarif
Terkait pemberlakuan tarif, Nida membeberkan, besaran tarif mengikuti besaran tarif yang diberlakukan oleh negara lain saat negara Islam melakukan ekspor. “Kalau mereka mengenakan tarif 1%, maka mereka juga akan dikenakan tarif 1%,” jelasnya.
Adapun terkait campur tangan negara lain terhadap pemberlakuan sistem pembayaran seperti QRIS atau GPN,menurut Nida, prinsipnya Allah Swt. memberikan panduan agar kaum muslim tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai dunia Islam.
”Ada regulasi untuk membangun kedaulatan moneter, yakni dengan memberlakukan sistem mata uang emas dan perak sehingga tidak tergantung kepada negara lain,” terangnya.
Selain itu, Nida membeberkan, negara Islam wajib membangun pasar mandiri dengan membangun kemandirian pangan, kemandirian ekonomi, kemajuan revolusi industri, sehingga tidak tergantung negara luar.
”Meski demikian Islam tetap memperhatikan politik perdagangan luar negeri sebagai hal yang sangat strategis untuk dikelola demi kepentingan dakwah dan seruan Islam kepada negara luar,” tuturnya.
Namun, sebelum terjun ke politik perdagangan luar negeri, ia menekankan pentingnya membangun kemandirian yang kukuh dalam industri alat berat, industri teknologi, kemandirian moneter, dan mandiri dalam kedaulatan pangan. ”Ini semua akan membangun posisi tawar yang tinggi pada saat negara berhadapan dengan negara lain,” cetusnya.
Terakhir ia meyakinkan, jika ingin menjadi negara yang besar solusinya hanya dengan memberlakukan syariat Islam secara sempurna dan menyeluruh yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw.. [MNews/IA]
