Muslimah News, INTERNASIONAL — Inggris dan sekutu-sekutunya di Eropa, Prancis dan Jerman, beserta mitra regional mereka, Uni Emirat Arab (UEA), Kenya, dan Chad, berupaya menyelenggarakan konferensi internasional di London (15-4-2025), untuk membahas perang di Sudan. Utusan Inggris untuk Sudan, Crowder, menggambarkan konferensi tersebut sebagai pertemuan internasional terbesar untuk mendukung Sudan sejak Konferensi Paris 2024.
Pernyataan Crowder muncul setelah pertemuannya dengan Presiden Dewan Kedaulatan Transisi (TSC), Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan, Rabu (9-4-2025). Meskipun ia tidak senang dengan konferensi dan tindakan Inggris dan negara-negara Eropa, Crowder menyampaikan kepada utusan Inggris, “Rakyat Sudan membutuhkan komunitas internasional untuk mengatasi penderitaan mereka sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat dan pendukung mereka di El-Fasher dan kamp-kamp pengungsian lebih mereka butuhkan daripada konferensi yang diadakan di sana-sini.”
Khilafah
Menanggapi hal tersebut aktivis dakwah Ibrahim Othman (Abu Khalil) menyatakan, orang-orang yang ikhlas di semua lapisan masyarakat dan sektor-sektor vitalnya harus tahu, tidak ada kedaulatan di bawah negara-negara Sykes-Picot yang didirikan oleh penjajah sebagai negara fungsional, yang diperebutkan dan dikendalikan oleh penjajah. “Hanya khilafah yang dapat menghentikan campur tangan Inggris dan Amerika yang tak terduga dalam urusan dalam negeri kita,” ucapnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Rabu (16-4-2025).
Menurutnya, jika umat Islam ingin merasakan kedaulatan, kebanggaan, dan martabat, maka ia mengajak agar umat berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membawa Islam yang sesungguhnya ke pusat pemerintahan melalui metode syariat dengan mengembalikan ke sistem pemerintahan Khilafah Rasyidah. “Kekhalifahan yang dipimpin dengan benar dengan metode kenabian ini, akan mencabut pengaruh penjajah kafir dari tanah kita dan di seluruh dunia, dan membawa kebaikan bagi semua orang,” ujarnya.
Campur Tangan
Ia mengungkapkan, Al-Burhan tidak berani mengusir utusan Inggris itu atau setidaknya menolak bertemu dengannya, meskipun ia melihat campur tangan yang kurang ajar ini dalam urusan dalam negeri negaranya dan tanpa memberikan manfaat apa pun kepada pemerintahannya.
“Ini adalah posisi yang sama lemah dan memalukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri yang mengeluarkan pernyataan lemah, yakni ia menyesalkan kedaulatan negara itu dilanggar sebagai akibat dari pengumuman penyelenggaraan konferensi yang dimaksudkan ini,” jelasnya.
Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan dalam pernyataannya (6-4-2025) melalui Menteri Luar Negeri Dr. Ali Youssef yang mengirim surat tertulis kepada mitranya dari Inggris, David Lammy. Kemenlu Sudan menyampaikan keberatan Sudan terhadap negaranya yang mengadakan konferensi tentang Sudan tanpa mengundang pemerintah Sudan, sambil mengundang negara-negara lain yang secara efektif menjadi pihak dalam perang melawan Sudan, rakyatnya, dan negaranya.
Penjajah
Menurut Ibrahim, akan lebih baik jika Menlu tetap diam daripada menyalahkan Inggris kolonial karena tidak mengundang pemerintahnya untuk membahas masalah internal negaranya. “Menanggapi upaya Inggris dan Eropa untuk mengendalikan Sudan dan memperoleh keuntungan untuk mereka sendiri, penjajah baru, Amerika bergerak untuk mempertahankan cengkeramannya pada berkas perang Sudan melalui Forum Jeddah, yang diluncurkannya Mei 2024,” jelasnya.
Ia melanjutkan, dengan latar belakang pertemuan antara Menlu AS Marco Rubio dan Menlu Saudi Faisal bin Farhan di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce menyatakan, menlu sepakat bahwa Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat harus kembali ke perundingan damai, melindungi warga sipil, membuka koridor kemanusiaan, dan kembali ke pemerintahan sipil.
Ibrahim menilai, mereka membahas pentingnya hubungan AS-Saudi dan berkomitmen untuk mengeksplorasi cara-cara untuk lebih memperkuat kemitraan itu. “Semua ini menegaskan bahwa negara kita, yang kesuciannya telah dilanggar adalah arena konflik internasional antara Amerika, Inggris, dan Eropa. Pembicaraan yang tidak masuk akal tentang kedaulatan, mengingat hubungan para penguasa, politisi, dan pemimpin gerakan bersenjata dengan kekuatan asing, tidak lain hanyalah kemunafikan,” pungkasnya. [MNews/IK]
