Suap di Lembaga Peradilan, Keniscayaan dalam Sistem Buatan Manusia

Suap di Lembaga Peradilan, Keniscayaan dalam Sistem Buatan Manusia

Muslimah News, FOKUS — Tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum kembali terjadi. Pada akhir pekan ini Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dugaan suap sebanyak Rp60 miliar untuk mengatur putusan ontslag kasus korupsi crude palm oil (CPO).

Sebelumnya, selama kurun waktu 13 tahun, sejak 2011 hingga 2024,  Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 29 hakim telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Para hakim tersebut diduga menerima suap yang nilainya mencapai hampir Rp108 miliar untuk mengatur hasil putusan.

Kasus-kasus ini jelas menodai integritas, kredibilitas, dan keagungan lembaga peradilan. Tempat yang seharusnya bisa memberikan dan menjamin harapan semua pihak untuk mendapatkan keadilan, justru menjadi sarang pengkhianatan. Miris, penegak hukum pun menjelma menjadi mafia. Jelas ada masalah kronis dalam supermasi hukum di negara kita.

Karena Uang Lupa Sumpah Jabatan

Suap yang merajalela di kalangan penegak hukum, tentu tidak bisa dipisahkan dengan fakta negara kita yang menganut sistem demokrasi kapitalisme. Sistem yang tegak di atas sekularisme ini telah menjadikan agama hanya berperan di ranah pribadi. Untuk pengaturan urusan publik diserahkan pada aturan yang lahir dari akal manusia yang lemah dan terbatas. Standar halal dan haram tidak menjadi acuan penegakan aturan. Asalkan menguntungkan dan bermanfaat, apa pun bebas dilakukan. Termasuk sumpah jabatan yang diucapkan di bawah kitab suci, tampak hanya seremonial dan formalitas dalam acara pelantikan pejabat, bukan janji suci yang mengikat.

Sistem ini juga memandang kebahagiaan sebagai teraihnya kesenangan materi yang sebesar-besarnya. Artinya, yang menjadi tolak ukur kebahagiaan adalah materi, khususnya uang. Secara alami, hal itulah yang membentuk tabiat serakah pada manusia, karena kepuasan pada materi memang tidak pernah ada habisnya. Saat seseorang sudah memiliki segunung uang, niscaya ia akan menginginkan gunung yang kedua, ketiga, dan seterusnya hingga perutnya diisi oleh tanah. Demi uang, apa pun rela dilakukan, termasuk melanggar sumpah jabatan.

Nyatanya meski besaran gaji para penegak hukum ditambah demi mencegah kasus serupa, kasus suap masih tetap marak. Permasalahan mafia hukum makin parah. Hal itu membuktikan, tanpa takwa dan sistem pengawasan yang ketat, walaupun angka pendapatan hakim telah dinaikkan, godaan suap akan tetap menemukan jalannya.

Saling Sandera

Sebenarnya komitmen untuk mereformasi sistem hukum dan peradilan agar lebih profesional dan terpercaya sudah ada sejak zaman reformasi. Seluruh model dan format kajian terhadap independensi, kemandirian, maupun upaya untuk meningkatkan integritas dan kualitas peradilan yang tinggipun telah dicoba untuk digalakkan. Namun, alih-alih berhenti, kasus suap di lembaga peradilan justru terus-menerus terjadi, layaknya gunung es, yang tidak kasat mata dan luput dari catatan pasti lebih banyak lagi.

Anggota Komisi III DPR RI Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H. mengatakan bahwa sistem rekrutmen dan seleksi hakim yang  sering kali tidak transparan dan banyak “titipan”, menjadi salah satu penyebab masih gagalnya upaya reformasi di lembaga peradilan ini. Koneksi masuknya mafia hukum dan peradilan menjadi langgeng dan banyak yang tersandera dengan “utang budi” tersebut. Persoalan ini juga diperparah dengan sistem pembinaan karir yang tidak meritokratis (prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas dan moralitas, bukan berdasar pada kekayaan atau status sosial).

Pakar hukum Eddy Os Hiariej menganggap lembaga peradilan selama ini belum mampu memberikan efek jera pada hakim yang menerima suap. Bahkan dalam Forum Rektor Indonesia pada November 2022 lalu, Mahfud MD pernah mengungkapkan bahwa selalu ada upaya untuk menyingkirkan orang yang ingin memperbaiki hukum. Ia mencontohkan adanya jaksa dan polisi yang dipindahtugaskan setelah mengusut kasus korupsi. Sedangkan anggota Komisi Hukum DPR RI, Dr Hinca Panjaitan, mengatakan bahwa pengawasan di lingkungan peradilan saat ini nol besar dan sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kinerja Komisi Yudisial yang dinilainya tidak membuat para hakim jera.

Belum lagi soal penanganan permasalahan hakim dan aparat penegak hukum yang tidak memberikan efek jera, bahkan cenderung sekadar gertakan demi meredam amarah publik. Jikapun para tersangka dipenjarakan, terkesan hanya sebagai formalitas mengingat sel mewah yang  justru mereka didapatkan. Pada titik ini penyimpangan terhadap tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaaatan, makin terlihat. Adagium “keadilan hanya milik penguasa dan orang kaya,” atau “hukum tajam kebawah tumpul ke atas” kian menemukan faktanya.

Suap, Haram!

Dalam Islam, suap atau korupsi apapun bentuknya, baik sedikit maupun banyak, dengan cara apapun diserahkannya adalah haram. Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah dalam kitabnya Al-Amwalu fii Daulati al-Khilafah menjelaskan suap sebagai setiap harta yang diberikan kepada penguasa (wali), amil, kadi (hakim) atau pegawai negara dengan maksud untuk memperoleh maslahat (berupa keputusan) mengenai suatu kepentingan yang semestinya diputuskan oleh mereka tanpa pembayaran.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap di dalam kekuasaan/ pemerintahan.” Seluruh harta yang diperoleh dengan cara suap adalah harta haram dan bukan harta miliknya. Jadi harus dikembalikan kepada pemiliknya atau disita, dan disimpan di baitulmal. Pelakunya, baik yang menyuap, yang disuap, maupun perantara keduanya harus mendapatkan hukuman yang jenis dan kadarnya ditetapkan oleh khalifah.

Dalam hal ini, sanksi akan diberikan dengan tegas tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada sedikit pun tawar menawar hukum, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. saat menindak terdakwa kasus pencurian, yaitu seorang perempuan dari keluarga  terhormat dan disegani dari Bani Makhzum. Saat keluarga perempuan itu merasa keberatan dan berupaya untuk meminta keringanan hukuman, Rasulullah saw. dengan tegas menolak, “Apakah kau meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan Allah?”

Kemudian, beliau berdiri dan berkhotbah di hadapan kaum muslim hingga sampai pada sabdanya, “Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!”

Berbeda dengan mencuri, korupsi atau suap merupakan perbuatan khianat (karena dia menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepadanya), pelakunya disebut khaa’in. Dalam hukum Islam, sanksi untuk khaa’in bukanlah hukum potong tangan sebagaimana bagi pencuri, melainkan takzir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh khalifah  atau hakim.

Syekh Abdurrahman al-Maliki rahimahullah, telah menjelaskan dalam kitab An-Nizhamu al-Uqubat fii al-Islam, bahwa berat atau ringannya hukuman takzir ini disesuaikan dengan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan. Mulai dari yang paling ringan seperti sekadar nasihat atau teguran dari hakim, juga bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati.

Waskat Itu Bernama Takwa

Di samping pelaksanaan sistem sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar keharaman, Islam juga punya benteng-benteng penjagaan untuk mencegah seseorang dari melakukan berbagai kemaksiatan, termasuk suap. Benteng yang paling utama adalah takwa.

Islam menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang harus tunduk pada perintah Sang Pencipta sebagaimana yang telah disampaikan Allah Taala dalam QS Adz-Dzariyyat ayat 56 yang artinya, “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” Kapan dan di mana pun seorang muslim berada, ia akan membaktikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang-Nya. Itulah takwa.

Apa pun kedudukan dan profesinya, ia akan selalu ingat dengan tugas penciptaannya tersebut. Hal inilah yang secara alami akan melahirkan perasaan selalu diawasi. Saat diangkat sebagai pejabat, misalnya, ada pengawasan melekat (waskat) yang senantiasa  disadari hingga ia akan senantiasa bersikap jujur, amanah, dan profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Dari sisi institusi, negara islam (Khilafah) jelas wajib berdiri dengan landasan takwa. Seluruh perangkat negara termasuk mekanisme perekrutan pejabat dan pegawai negara harus dipastikan sejalan dengan asas ini. Rasulullah saw. tiap kali mengirim wali atau pegawai negara ke sebuah wilayah, senantiasa menasihati mereka dengan pesan ketakwaan. Mereka pun dipilih dan dipastikan berasal dari orang-orang terbaik yang memang mampu melaksanakan amanah yang akan diemban, bukan direkrut karena kekerabatan, uang, atau titipan.

Khatimah

Demikianlah, bobroknya sistem hukum yang lahir dari sistem kehidupan buatan manusia yang sama bobroknya dengan akar dari politik uang yang makin menggurita. Dalam sistem ini, semua pihak rentan terbeli idealismenya dan masing-masing berpeluang saling menyandera. Tanpa Islam yang akan memutus rantainya, siklus ini akan terus berulang seperti lingkaran setan yang tidak jelas ujungnya. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *