[Kabar] Pakar: Tarif Perang Dagang AS Memukul Berbagai Sektor Perekonomian

[Kabar] Pakar: Tarif Perang Dagang AS Memukul Berbagai Sektor Perekonomian

Muslimah News, INTERNASIONAL— Tarif baru perang dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, resmi berlaku Rabu (9-4-2025). Tarif yang lebih tinggi dari tarif dasar 10% dikenakan ke hampir 60 negara termasuk Indonesia.

Tarif ini disebut Trump sebagai tarif timbal balik (resiprokal) dan menyasar negara-negara yang mengalami surplus perdagangan dengan AS.

Pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I. mengulas terkait perang dagang ini. “Diperkirakan dampak dari perang dagang Trump terhadap semua negara, termasuk Indonesia dengan tarif yang beragam, akan memukul berbagai sektor perekonomian di Indonesia karena yang terkena perang tarif ini adalah sektor-sektor ekonomi yang padat karya,” ungkapnya, dalam Economic Understanding “Dampak Perang Dagang Trump dan Solusi Islam”, Kamis (10-4-2025) di kanal Muslimah Media Hub.

Ia menyebut, sektor yang mengalami surplus perdagangan Indonesia terhadap AS terjadi di pakaian dan asesoris dengan surplus 215 juta$, alas kaki 207,7 juta$, serta produk laut seperti udang, dan ikan.

“Apabila tarif ini diberlakukan, maka perkiraan efek dominonya harga jual di Amerika naik sehingga akan terjadi penurunan permintaan yang menyebabkan pengurangan ekspor,” prediksinya.

Ia melanjutkan,apabila dilakukan pengurangan ekspor karena turunnya permintaan, diduga akan terjadi PHK. Ia membeberkan, sebelum terjadi perang dagang saja gelombang PHK massal di sektor tekstil telah terjadi akibat pemberlakuan kebijakan dalam negeri.

”Dari data Kementerian Tenaga Kerja, kita lihat angka pemutusan hubungan kerja di tahun 2024 naik sekitar 20,21% jika dibandingkan dengan tahun 2023,” jelasnya.

Regulasi Detail

Untuk keluar dari persoalan di atas Nida menawarkan solusi Islam yang memiliki regulasi detail. ”Setidaknya bisa kita bahas dari empat hal. Pertama, kalau membahas tentang hubungan antar negara, maka Islam telah memberikan regulasi tentang panduan dalam politik luar negeri,” terangnya.

Rasulullah saw., lanjutnya, telah mencontohkan bahwa hubungan luar negeri dilakukan berdasarkan prinsip politik luar negeri, yaitu dakwah dan jihad.

“Artinya, semua negara yang ada di luar dari negara yang memberlakukan risalah Islam ini, meskipun tidak dalam keadaan memerangi [Islam] tetapi berpotensi untuk memerangi Islam. Jadi kesiapsiagaan selalu dibangun apabila politik luar negeri dibangun dijalankan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Islam,” jelasnya.

 Kedua, ia menyebut, perdagangan dipandang sebagai sektor strategis yang dikelola untuk menjalankan prinsip dakwah dan jihad. “Bagaimana menyebarkan Islam itu bisa dilakukan lewat transaksi perdagangan,” ujarnya.

Ketika satu negara memberlakukan tarif terhadap barang dagangan yang masuk ke negara Islam, ucapnya, Islam telah memberikan panduan.

”Pertama-tama dipetakan dulu posisi negara ini negara yang bagaimana? Kalau negara itu terlihat jelas membangun permusuhan terhadap umat Islam dengan berbagai macam langkah yang terlihat dengan kasat mata, maka yang diajarkan Islam adalah tidak membangun hubungan dagang apa pun dengan negara yang semacam ini,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, adapun jika satu negara tidak membangun permusuhan terhadap umat Islam, maka bisa dibuat agreement (perjanjian) kepada negara yang semacam ini.

”Kalau mengenakan tarif, maka sebagaimana yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khaththab bisa diperlakukan tarif yang juga bersifat resiprokal. Jadi sekedar untuk ”membalas” apa yang dilakukan,” paparnya.

Ketiga, sambungnya, bagaimana membangun pasar secara mandiri. ”Apabila sektor perdagangan di dalam negeri itu dijaga daya beli masyarakat, maka sebetulnya negeri Islam itu adalah negeri yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Mayoritas dari penduduk bumi ini bahkan ada di kawasan negeri Islam,” ulasnya.

Ia menyatakan, kalau negeri kaum muslim ini bersatu dalam satu kepemimpinan yang memberlakukan risalah Islam secara sempurna dan menyeluruh, maka sudah pasti pasar dalam negerinya adalah pasar yang sangat besar sehingga tidak membutuhkan pasar negara lain untuk mengonsumsi produk yang dihasilkan dalam konteks satu negara yang menerapkan syariat tadi.

”Keempat, yang juga penting untuk kita bahas adalah bagaimana sampai ada ketergantungan terhadap pasar negara luar? Ini karena ada ketergantungan terhadap dolar Amerika,” bebernya.

 Ia mencontohkan, Indonesia diikat dengan utang bahkan masuk dalam jebakan utang sehingga mau tidak mau ada kebutuhan untuk mengumpulkan dolar agar bisa membayar utang-utangnya.

”Ini tidak akan terjadi kalau menerapkan syariat Islam kafah, yakni dengan menerapkan sistem mata uang yang mandiri berupa emas dan perak, dan menutup semua proses pembiayaan luar negeri yang berasal dari utang apalagi utang ribawi,” urainya.

Terakhir ia menegaskan, syariat Islam sudah secara jelas mengatur segala aspek kehidupan, sehingga situasi apapun bisa diselesaikan jika kembali kepada risalah Islam. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *