Pendidik Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual, Sisi Gelap Dunia Pendidikan

Pendidik Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual, Sisi Gelap Dunia Pendidikan

Muslimah News, FOKUS — Dunia pendidikan menjadi gelap. Begitu banyak permasalahan di dunia pendidikan yang masih menjadi PR utama negeri ini. Dari kasus perundungan, penganiayaan, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual menyelimuti dunia pendidikan. Terbaru, seorang Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) berinisial EM dibebastugaskan dari jabatannya sebagai dosen setelah terjerat kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi. Kekerasan seksual diduga terjadi sepanjang 2023—2024 dengan modus pertemuan seperti diskusi, bimbingan, maupun pembahasan lomba yang sebagian besar dilakukan di luar kampus.

Sementara itu, Satgas PPKS Universitas Mulawarman menangani 21 kasus kekerasan seksual dalam kurun 2023—2024. Kasus-kasus ini ditengarai melibatkan wakil dekan hingga guru besar. Ketua Satgas PPKS Universitas Mulawarman Haris Retno dalam keterangannya (5-8-2024) menyebutkan, dari 21 kasus kekerasan seksual, tiga kasus di antaranya melibatkan dosen yang merupakan pejabat kampus. Bahkan, di antara mereka ada yang memiliki gelar akademik tinggi. Pejabat yang dimaksud adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di salah satu fakultas di Universitas Mulawarman.

Fakta adanya guru, dosen, hingga guru besar yang menjadi pelaku kekerasan seksual merupakan aib terbesar dan tergelap dari dunia pendidikan. Belum selesai masalah maraknya perundungan antarpeserta didik, lalu degradasi moral generasi melalui perzinaan, kini sosok yang seharusnya memiliki tugas mulia mendidik, membina, dan membimbing generasi malah menjadi predator seksual di lembaga pendidikan tinggi. Sungguh miris, lembaga pendidikan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi moral dan akhlak malah mencoreng diri dengan perilaku tidak beradab.

Dunia Pendidikan Gelap

Ketika pelaku kekerasan seksual makin banyak dan ada di berbagai jenjang satuan pendidikan, ini artinya bukan lagi masalah individunya yang bejat atau sekadar oknum, tetapi sudah masuk ranah sistem yang rusak. Kita semua tahu bahwa sistem pendidikan hari ini berkiblat pada sistem pendidikan sekuler liberal.

Maraknya kasus kekerasan, kejahatan, penyimpangan, dan pelecehan seksual bukan hanya masalah individu yang tidak mampu menjaga diri. Bukan pula persoalan budaya patriarki. Bukan juga masalah ketaksetaraan dan ketimpangan gender. Namun, karena penerapan sistem sekularisme liberal.

Khusus kasus guru besar UGM menunjukkan adanya dekadensi moral individu akibat penerapan sistem sekuler. Benteng keimanan dan ketakwaan yang mestinya menjadi pencegah kekerasan dan pelecehan seksual telah runtuh.

Sistem sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan telah membentuk manusia-manusia amoral dan nirempati. Agama tidak lagi menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat sehingga mudah bagi siapa pun untuk melakukan kekerasan atau pelecehan seksual.

Masalah kekerasan seksual tidak akan selesai meski punya payung hukum sekalipun. Ini karena problem utamanya belum dituntaskan secara fundamental. Sebanyak apa pun payung hukum yang dibuat, itu hanya peredam sesaat dan sekadar tambal sulam.

Di sisi lain, mandulnya peran negara dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mengindikasikan bahwa masalah ini tidak bisa dilihat satu aspek, tetapi menyeluruh. Selain sistem pendidikan sekuler yang gagal membentuk ketakwaan komunal, sistem sanksi yang selama ini menjadi regulasi dalam penanganan belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Akibatnya, pelaku kekerasan seksual kian meluas dari berbagai kalangan dengan modus bermacam-macam. Sistem pendidikan salah arah, sistem sosial lemah, peran negara kalah, regulasi payah, dan sistem sanksi yang masih membuat resah karena hukuman tidak berefek jera.

Solusi Mendasar

Sistem Islam memiliki seperangkat aturan dalam melakukan pencegahan dan penindakan untuk berbagai kasus kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Secara paripurna, sistem Islam mengatur interaksi sosial dan pergaulan pada setiap level komunitas masyarakat. Untuk membentuk ketakwaan individual serta komunal, negara menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Islam memiliki langkah pencegahan dan penanganan berupa sistem sanksi yang berefek jera menutup celah terulangnya kasus serupa.

Pada aspek pencegahan, Islam membangun tata pergaulan sosial berdasarkan fitrah manusia. Sejatinya, Allah Swt. menciptakan naluri seksual pada pria dan wanita bukan untuk diumbar sembarangan dan dipenuhi secara liar, tetapi diatur berdasarkan ketetapan syariat Islam. Islam telah mengatur sistem pergaulan yang berkenaan dengan hubungan pria dan wanita. Merujuk kitab An-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah hlm.39, ketentuan tersebut di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Islam memerintahkan kepada manusia, baik pria maupun wanita, untuk menundukkan pandangan. Allah Swt. berfirman, “Katakanlah kepada pria yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.‘ Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.…‘” (TQS An-Nûr [24]: 30-31).

Kedua, Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian yang menutupi auratnya, yaitu seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, yakni mengenakan jilbab (gamis) (lihat QS Al-Ahzab: 59) dan khimar (lihat QS An-Nuur: 31).

Ketiga, melarang seorang wanita melakukan safar (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalam, kecuali jika disertai dengan mahramnya.

Keempat, larangan bagi pria dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duaan), kecuali jika wanita itu disertai mahramnya.

Kelima, melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya karena suami memiliki hak atas istrinya.

Keenam, Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus komunitas wanita terpisah dari komunitas pria; begitu juga di dalam masjid, sekolah, dan sebagainya. Artinya, Islam telah menetapkan bahwa wanita hendaknya hidup di tengah-tengah kaum wanita, sedangkan seorang pria hendaknya hidup di tengah-tengah kaum pria.

Ketujuh, Islam sangat menjaga agar hubungan kerja sama antara pria dan wanita bersifat umum dalam urusan-urusan muamalah, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan pria yang bukan mahramnya atau keluar bersama untuk berdarmawisata. Ini karena kerja sama di antara keduanya bertujuan agar wanita mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya, di samping agar mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Dengan hukum-hukum ini, Islam dapat menjaga interaksi pria dan wanita sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual.

Di antara langkah preventif lainnya adalah negara melakukan peran dan tugasnya secara nyata, yaitu menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Dengan sistem ini, seluruh perangkat pembelajaran mengacu pada Islam. Dengan begitu, anak-anak memiliki akidah yang kuat, orang tua memiliki pemahaman agama yang baik, dan masyarakat aktif berdakwah dengan saling memberi nasihat.

Negara juga mengoptimalkan fungsi lembaga media dan informasi dengan menyaring konten dan tayangan yang tidak mendukung terciptanya suasana iman dan takwa, baik di lingkungan pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi, seperti konten porno, film berbau sekuler liberal, media penyeru kemaksiatan, dan perbuatan apa saja yang mengarah pada pelanggaran terhadap syariat Islam.

Pada aspek penanganan, negara memberlakukan sistem sanksi yang tegas dan berefek jera. K.H. M. Shiddiq al-Jawi menjelaskan, jika seorang wanita menyatakan di hadapan hakim (kadi) bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang pria, sebenarnya dia telah melakukan qadzaf (tuduhan zina) kepada pria itu. Kemungkinan hukum syarak yang diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta (manath) yang ada, antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, jika wanita itu mempunyai bukti (al-bayyinah) perkosaan, yaitu kesaksian empat pria muslim, atau jika pria pemerkosa mengakuinya, maka pria itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika dia bukan muhshan dan dirajam hingga mati jika dia muhshan (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7 hlm. 358).

Kedua, jika wanita itu tidak mempunyai bukti (al-bayyinah) perkosaan, hukumnya dilihat lebih dahulu. Jika pria yang dituduh memperkosa itu orang baik-baik yang menjaga diri dari zina (al-‘iffah an zina), wanita itu dijatuhi hukuman menuduh zina (hadd al qadzaf), yakni 80 kali cambukan sesuai QS An-Nur: 4. Adapun jika pria yang dituduh memperkosa itu orang fasik, yakni bukan orang baik-baik yang menjaga diri dari zina, maka wanita itu tidak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina (Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Juz 6 hlm. 453; Imam Nawawi, Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, Juz 20 hlm.53; Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7 hlm. 346).

Demikianlah langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Sistem pergaulan, pendidikan, dan media massa dalam Islam akan menciptakan lingkungan dan pergaulan yang sehat, aman, dan jauh dari perilaku maksiat sehingga mencegah terjadinya kekerasan seksual. Sedangkan sistem uqubat (sanksi) dalam Islam tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga mencegah kasus serupa berulang terjadi.

Penyelesaian masalah kekerasan seksual di dunia pendidikan, utamanya pendidikan tinggi, haruslah merujuk pada tata cara Islam dalam mencegah dan menanganinya secara tuntas dan tegas. Selama solusi yang diberikan berkiblat pada paradigma sekuler liberal, kasus kekerasan seksual berpotensi terjadi kembali dengan ragam modus dan pelaku yang berbeda. Oleh karena itu, agar dunia pendidikan tidak lagi gelap, Islam harus menjadi solusi mendasar dalam pendidikan serta sistem lainnya, yakni penerapan sistem Islam secara kafah dalam bingkai negara Khilafah. [MNews/CJ-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *