Muslimah News, FOKUS — Makin hari, kondisi Indonesia makin tidak baik-baik saja. Selasa (25-3-2025) lalu, seperti yang dikutip dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.622 per dollar AS. Artinya rupiah telah mencatatkan level terendahnya sepanjang 2025, dengan koreksi sebesar 2,79 persen dibandingkan akhir 2024.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa kekhawatiran investor terhadap kebijakan fiskal pemerintah terutama terkait rencana belanja pemerintah, menjadi salah satu faktor penyebab turunnya nilai rupiah. Prioritas belanja negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggarkan sebesar Rp171 triliun. Untuk mencapai target itu pemerintah melakukan efisiensi anggaran termasuk memangkas belanja barang hingga 40% dan realokasi subsidi yang kurang tepat sasaran. Hal itu berdampak pada ketidakpastian mengenai kesehatan fiskal Indonesia yang mendorong turunnya kepercayaan diri dari investor.
Faktor kedua adalah pembentukan super holding BUMN, Danantara. Menurutnya, para investor sangat berhati-hati bahkan cenderung memandang negatif perubahan tata kelola investasi ini karena dianggap terlalu terburu-buru dan petingginya tidak kredibel.
Faktor ketiga adalah penurunan konsumsi domestik. Menurut data Kemnaker, terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan selama periode Januari-Februari 2025 ini. Di sisi lain, turunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN 12% menjadi makin parah. Ujungnya, ekonomi menjadi lesu dan tidak bergairah.
Faktor keempat ialah potensi menguatnya peran militer setelah pengesahan UU TNI. Ia mengatakan, ketika militer menempati jabatan strategis maka akan ada “sentralisasi fungsi pemerintahan”. Artinya, tidak ada lagi independensi di lembaga-lembaga negara dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya mengganggu kebebasan pasar.
Demikianlah gambaran tentang fakta kondisi negara kita hari ini. Jika terus dibiarkan, visi Indonesia emas akan segera kandas dan berakhir dengan lahirnya masyarakat yang makin cemas.
Makin Suram dengan Solusi Tambal Sulam
Siapa pun yang mencermati sepak terjang pemerintah, akan mendapati bahwa aneka kebijakan yang diambil sama sekali tidak membawa dampak perbaikan. Jangankan menyentuh akar permasalahan, yang ada malah menambah masalah.
Hingga hari ini berbagai kebijakan serampangan muncul silih berganti. Solusi tambal sulam tanpa pemikiran yang mendalam membuat situasi makin suram. Kebijakan populis yang hanya manis di permukaan, meninggalkan tumpukan masalah baru yang membuat miris. Alih-alih menjadi solusi, berbagai kebijakan yang diambil justru membuat kehidupan rakyat kian berat.
Misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang salah satu tujuannya adalah menurunkan angka stunting. Pada kenyataannya jauh panggang dari api. Jika pemerintah serius untuk mengatasi masalah stunting, harusnya lebih fokus pada pemenuhan gizi sejak anak dalam kandungan, pemberian ASI eksklusif, MPASI yang tepat, dan pemantauan tumbuh kembang secara rutin hingga 1000 hari pertamanya, bukan sibuk dengan MBG di usia sekolah.
MBG mungkin bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi stunting, tetapi tidak bisa menjadi solusi tunggal. Program ini harus disokong dengan upaya-upaya lain yang komprehensif agar tercapai hasil yang optimal. Menjamin tersedianya lapangan kerja bagi para bapak agar bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga adalah hal yang lebih mendesak untuk dilakukan.
Miris, gelombang PHK justru kian ramai. Ketakmampuan pemerintah menjamin keamanan pasar dalam negeri, membuat sejumlah perusahaan akhirnya terpaksa gulung tikar. Alih-alih membuka lapangan kerja baru di dalam negeri, pemerintah justru sibuk dengan target pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi setelah menerbitkan kebijakan penghapusan moratorium. Sedangkan jaminan keamanan PMI di sana belum juga bisa diberikan.
Soal pendanaan MBG, situasinya bahkan lebih rumit lagi. Ketakjelasan sumber dana membuat pemerintah mencari alasan untuk menggenjot pajak, termasuk memberlakukan efisiensi yang salah sasaran. Ujungnya, masyarakat lagi yang dikorbankan.
Demikian halnya pengesahan UU TNI yang dinilai tergesa-gesa dan tidak transparan, merupakan gerbang menguatnya peran militer di ranah sipil. Di tengah konflik perbatasan dan gerakan separatis yang terus berulang, TNI malah diberi wewenang dan tanggung jawab pada hal-hal yang kurang relevan dengan fungsi utamanya. Wajar jika sejumlah kontroversi dalam revisi UU ini memicu protes dan keresahan masyarakat.
Menilik Akar Masalah
Terpuruknya rupiah dan banyaknya pengangguran yang berkorelasi dengan naiknya angka kemiskinan, sejatinya hanyalah buah dari buruknya sistem yang diterapkan pemerintah. Sedangkan akar masalahnya terletak pada sistem demokrasi kapitalisme itu sendiri.
Sistem yang tegak di atas asas pemisahan agama dari kehidupan ini telah memberikan kedaulatan kepada rakyat. Artinya rakyatlah yang memiliki hak dan wewenang untuk membuat hukum melalui mekanisme demokrasi. Namun kenyataan berwujud sebaliknya, demokrasi selalu berpihak pada para pemilik modal. Sebabnya, suara terbanyak adalah bagi mereka yang mampu mengeluarkan dana besar.
Kedaulatan rakyat hanya sebatas jargon. Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini nyatanya adalah kedaulatan bagi para penguasa dan pemodal. Para penguasa besar inilah yang berhak membuat aturan dan mereka pula yang sejatinya menjadi pengendali kekuasaan dan pemerintahan. Tentu suatu keniscayaan jika produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan tidak pro rakyat, bahkan cenderung lebih menguntungkan oligarki. Produk hukum demokrasi juga lebih sering menimbulkan masalah baru daripada jadi solusi.
Sistem ekonomi kapitalistik yang berbasis riba dan ditopang dengan beragam transaksi non-riil juga sangat berpeluang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semu. Sistem ekonomi itu tampak bagus pada angka, namun faktanya penuh dengan kontradiksi. Apalagi negara juga masih menjadikan pajak dan utang luar negeri sebagai sumber pemasukan rutin utama, membuat kondisi ekonomi negara kita menjadi makin rapuh saja.
Alhasil, selama sistem ini diterapkan, politik transaksional akan terus terjadi. Pihak yang telah mengongkosi demokrasi-lah yang akan memegang kendali, padahal sistem ini juga meniscayakan bahwa peredaran harta hanya terbatas di kalangan orang kaya. Rakyat hanya menjadi objek pelengkap, yang baru akan didengar suaranya tiap lima tahun sekali. Tidak pelak, berharap kebaikan dari demokrasi adalah ibarat mimpi dan bentuk kesia-siaan yang pasti.
Berkah dengan Penerapan Islam Kafah
Dalam Islam, pemimpin adalah perisai dan pengurus bagi rakyat. Mereka diangkat dan dibaiat untuk melaksanakan syariat, menjamin terwujudnya kesejahteraan, kemaslahatan, dan keamanan bagi seluruh warga negara.
Allah Taala telah memerintahkan kepada para pemimpin untuk senantiasa memperhatikan rakyatnya dengan memberikan nasihat, senantiasa bersikap lemah lembut, dan tidak menyusahkan mereka. Untuk urusan harta, Allah melarang keras para penguasa dari menyentuh sedikitpun harta kekayaan milik umum.
Sebagaimana dalam sistem pemerintahan, politik ekonomi Islam juga dibangun dengan landasan takwa. Riba dan segala macam transaksi non-riil dan manipulatif diharamkan secara mutlak. Integritas dan kejujuran menjadi ciri bagi tiap penguasa dan pelaku bisnis.
Sumber pemasukan negara diperoleh dari pos yang telah ditetapkan Allah seperti ganimah, kharaj, usyur, dan kekayaan milik umum berupa sumber daya alam (SDA). Pajak dan utang luar negeri hanya akan diambil pada kondisi terpaksa. Semua pemasukan tersebut akan dibelanjakan sebesar-besarnya demi kemaslahatan rakyat, bukan demi memperkaya pejabat. Dari anggaran belanja itu, negara juga akan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok pribadi maupun kolektif dengan sempurna.
Selain itu Islam juga mewajibkan penggunaan mata uang berbasis emas dan perak, bukan hanya di dalam negara. Namun, kelak melalui pelaksanaan politik ekonomi Islam, Khilafah juga akan mendorong dan memaksa agar sistem mata uang ini kembali dipergunakan di seluruh dunia. Mekanisme ini akan sekaligus menghentikan penjajahan ekonomi dan keuangan lewat mata uang yang saat ini dipraktikkan oleh negara penjajah kapitalis.
Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah di dalam kitab Al-Amwal fii Daulati al-Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) memaparkan bahwa penggunaan sistem mata uang yang berbasis emas dan perak merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan problematika mata uang dan menghilangkan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia. Sistem ini juga akan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan nilai tukar serta mendorong kemajuan perdagangan internasional.
Para pemimpin akan melaksanakan seluruh aturan Islam tersebut semata-mata karena dorongan ketakwaan dalam dirinya. Mereka sangat menjaga agar tidak termasuk pengkhianat. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id ra., dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Setiap pengkhianat memiliki panji pada hari kiamat yang diangkat sesuai kadar pengkhianatannya. Ingatlah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada pemimpin masyarakat.”
Dengan dorongan yang sama, rakyat pun akan sukarela memberikan ketaatan dan loyalitasnya. Hal inilah yang akan menjamin tidak hanya stabilitas nilai mata uang dan ekonomi negara, tetapi juga menjadi kunci turunnya keberkahan dari Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam QS Al-A’raf ayat 96 yang artinya, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”
Khatimah
Sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan oleh negara kita saat ini adalah sistem buatan manusia yang sarat dengan keburukan. Sistem ini juga terbukti telah menyeret Indonesia pada keterpurukan. Sedangkan dengan penerapan syariat Islam kafah, Allah Taala telah menjanjikan tidak hanya akan memberikan jalan keluar yang tepat bagi segala permasalahan negeri, namun sekaligus membukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ini sebagaimana di dalam ayat, “Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.” (QS Al-Hajj [22]: 47). Sungguh, perjuangan meraih janji Allah ini secara pasti akan mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan menuju hidup yang penuh keberkahan. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]
