Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Di tengah sulitnya ekonomi rakyat yang terus mencekik karena berbagai kebutuhan pokok naik, para wakil rakyat justru sibuk “mempercantik” aksesoris Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR.
Anggarannya pun cukup mewah. Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR menganggarkan Rp48,7 miliar untuk gorden di rumah jabatan anggota dewan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 505 unit rumah dan setiap rumah mendapat Rp90 juta.
Selain gorden, DPR mengalokasikan anggaran Rp11 miliar untuk pengaspalan area kompleks parlemen, Rp3,03 miliar untuk penggantian AC ruang keluarga rumah jabatan anggota, dan Rp3,5 miliar untuk pengembangan sarana olahraga RJA DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan.
Tidak ayal, anggaran berbagai perlengkapan rumah jabatan anggota DPR menuai kritik masyarakat. Segenting dan sepenting apa penggantian gorden, AC, aspal, dan sarana olahraga hingga menghabiskan dana sebanyak itu? Inikah tanda sense of crisis wakil rakyat telah sirna?
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan soal anggaran tersebut. Ia menyebut anggaran itu merupakan usulan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menerima keluhan dari para anggota. Menurutnya, gorden yang katanya mirip kain pel tersebut tidak diganti sejak 2015. Adapun pelapisan aspal di area kompleks DPR RI dibutuhkan karena ia ingin area tersebut terkesan baik saat dikunjungi delegasi dari 40 negara pada Juli nanti.
Anggaran dan Fasilitas Mewah
Jamak kita ketahui, berbagai fasilitas mewah memang melingkupi kehidupan anggota DPR mulai dari rumah jabatan, tunjangan, hingga kunjungan kerja. Kita tentu masih ingat kehebohan gaji anggota DPR yang pernah diungkap seorang wakil rakyat yang juga artis. Saat itu, ia secara blak-blakan menuturkan jumlah gaji yang diterima anggota DPR, yaitu gaji pokok (Rp16 juta), tunjangan bulanan (Rp59 juta), dana aspirasi sebanyak 5 kali dalam setahun (Rp450 juta), serta dana kunjungan dapil (Rp140 juta setahun).
Di Mana Sense of Crisis?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Nailul Huda menilai usulan anggaran tersebut tidak etis karena ekonomi rakyat sedang mengalami kesulitan. Ia pun menyinggung anggaran pembangunan gedung DPR RI 2016 yang mencapai Rp500 miliar. Ia menilai anggota DPR seperti sedang menghambur-hamburkan uang negara.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga berpendapat sama. Anggaran Rp48,7 miliar untuk mengganti gorden di rumah jabatan anggota dewan sangatlah fantastis. Ia mempertanyakan, jenis gorden seperti apa yang akan dibeli? Ini karena setiap rumah jabatan disebut akan mendapat set gorden senilai Rp90 juta jika dihitung dengan pajak. (Kompas, 29/3/2022)
Wajar jika berbagai pihak mengkritik DPR karena anggaran sebanyak itu benar-benar melukai hati rakyat. Gaji dan fasilitas begitu tinggi, tetapi kinerja tidak sesuai ekspektasi. Para wakil rakyat itu mestinya malu kepada rakyat yang mereka wakili. Sebab, yang mereka nikmati saat ini sejatinya berasal dari pajak rakyat.
Seharusnya, DPR benar-benar mewakili suara rakyat, tetapi fakta yang terjadi sebaliknya. Ketika rakyat menolak UU Cipta Kerja, mereka malah mengesahkannya. Ketika rakyat ingin harga-harga bahan pokok turun, mereka tidak sepenuh hati menyuarakannya pada penguasa. Kalaupun ada yang memihak kepentingan rakyat, jumlahnya minoritas. Pantaslah bila banyak sindiran dan kritik tajam untuk para anggota dewan terhormat.
Wakil rakyat kok tidak merakyat. Kekecewaan publik barang kali terwakili dengan sindiran berikut, “DPR telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Rakyat ingin hidup mewah, sudah mereka wakili. Rakyat ingin dihormati, sudah mereka wakili. Rakyat ingin tidur nyenyak dan makan enak, sudah mereka wakili. Rakyat ingin pelesiran ke luar negeri, pun sudah mereka wakili.”
Mungkin karena seringnya mendapat banyak fasilitas “wah”, sense of crisis para wakil rakyat pun turut sirna. Kepekaan dan empati yang tinggi entah ada di mana. Di sistem sekuler kapitalistik, sungguh sulit menemukan sosok wakil rakyat atau penguasa yang benar-benar peduli rakyatnya.
Kebanyakan, para pejabat itu hanya cari muka ke rakyat saat kontestasi pemilu. Setelah terpilih, rakyat dilupakan dan diabaikan bagai kacang lupa kulitnya.
Kesederhanaan Pejabat di Sistem Islam
Hidup sederhana sepertinya bukan menjadi kamus hidup dalam sistem sekuler kapitalis. Sistem ini memang mengajarkan gaya hidup hedonis dan konsumtif. Tidak terkecuali para pejabat negara. Mereka merasa harus mendapat kemudahan sarana dan prasarana selama menjabat amanah sebagai wakil rakyat.
Padahal, jika kita becermin pada gaya dan pola hidup para pemimpin dan pejabat pada masa sistem Islam, mereka lebih banyak hidup sederhana dan hemat. Terlebih jika kita menyebut sosok paling teladan di antara manusia, yaitu Rasulullah saw.. Kehidupan beliau dan para sahabat sangat jauh dari kemewahan.
Di sistem Islam, rakyat adalah pihak yang wajib dilayani, sedangkan pemimpin dan pejabat adalah pihak yang melayani. Hal ini berkebalikan di sistem demokrasi kapitalistik, malah rakyat yang melayani penguasa dan pejabatnya. Pejabat hanya bisa membuat susah rakyat dengan kebijakan dan UU yang dihasilkan, juga hanya memihak kepentingan pemodal.
Kita tentu banyak mendengar kisah kesederhanaan para penguasa di sistem Islam. Sebagai contoh, sepanjang menjadi khalifah, Umar bin Khaththab hanya memiliki dua baju sederhana yang dipakai secara bergantian. Ia bahkan tidak mau memakan makanan enak pada saat rakyatnya sedang kelaparan.
Ali bin Abi Thalib juga pemimpin bijaksana, sederhana, dan adil dalam bertindak. Pada hari raya, makanan yang tersedia di rumahnya hanya makanan rakyat kecil berupa hidangan daging rebus bercampur tepung (al-khazirah). Ada pula potret kesederhanaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tidak mau menggunakan uang negara sekadar untuk membeli makanan bagi dirinya sendiri.
Contoh lainnya ialah Muhammad Natsir, tokoh yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan. Selama menjabat, jasnya penuh tambal dan terlihat kusam.
Begitulah, pejabat yang senantiasa taat pada Allah dan Rasul-Nya akan selalu berhati-hati mengemban amanah. Sayangnya, sistem demokrasi kapitalistik mereduksi ketaatan tersebut lantaran penerapan akidah sekuler.
Walhasil, pejabat sederhana dan bertakwa dapat terbentuk jika sistem Islam kafah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di bawah kepemimpinan Islam, rakyat mendapat haknya dan pejabat menjalankan kewajibannya dengan amanah. Insyaallah. [MNews/Gz]
