Muslimah News, NASIONAL — Presiden Prabowo Subianto menitipkan pembinaan kampus kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto. Prabowo berpesan agar jangan sampai mahasiswa dihasut kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit.
“Terima kasih Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita supaya benar-benar mengabdi pada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit,” tutur Prabowo dalam peresmian Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A lantai 1, Kantor Kemendikdasmen Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta.
Hipokrit
Menurut aktivis mahasiswa Miftah Karimah Syahidah, negeri ini hipokrit karena sebagai negara penganut demokrasi, justru membungkam kebebasan pendapat. “Aspirasi mahasiswa diamputasi, bukti hipokrisi di alam bebas demokrasi. Katanya demokrasi adalah sistem politik yang berasas paham kebebasan yang mengampanyekan kebebasan berpendapat, berbicara, dan berperilaku, tetapi kenyataannya justru sebaliknya,” ucapnya kepada MNews, Jumat (21-3-2025).
Kondisi ini, lanjutnya, persis seperti yang diramalkan Plato, penulis dan pemikir awal tentang demokrasi. “Dalam tatanan demokrasi yang meniscayakan legislasi berada di tangan penguasa (yang dipilih rakyat), justru menjadi bumerang bagi rakyat,” bebernya.
Ia menjelaskan, hukum yang ada justru menjadi alat gebuk yang efektif terhadap rakyat yang berseberangan dengan penguasa. “Realitas ini, makin memperjelas bahwa demokrasi hanyalah sistem buatan manusia yang akan melahirkan penguasa tiran dan hukum represif,” jelasnya.
Wajar
Miftah mengatakan, mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat, kepadanyalah harapan besar masyarakat disandarkan. “Jadi wajar, jika mahasiswa hadir menyuarakan aspirasi masyarakat kepada penguasa dan setiap kritik terhadap penguasa, bukan karena tidak suka Indonesia bangkit, tetapi karena memang kebijakan-kebijakan yang dibuat penguasa tidak pro rakyat, bahkan menzalimi rakyat,” jelasnya.
Kritik, ungkapnya, semestinya menjadi hal yang wajar terjadi karena manusia makhluk yang tidak mungkin terlepas dari kesalahan. “Apalagi seorang penguasa negara yang kebijakannya berpengaruh untuk seluruh rakyat. Oleh karenanya, kritik adalah hal yang sangat wajar didapatkan oleh penguasa. Bahkan merupakan kebutuhannya agar bisa melahirkan kebijakan yang sejalan dengan harapan masyarakat yang dipimpinnya,” bebernya.
Urgen
Dalam Islam, papar Miftah, kritik terhadap seorang pemimpin merupakan perkara urgen dalam kepemimpinan, mutlak harus berjalan, bahkan menjadi hak penguasa dan kewajiban rakyat. “Pemimpin menjalankan kekuasaan diiringi rasa khawatir (khauf) tidak mampu menunaikan amanahnya apabila tidak dikritik. Rakyat melakukan kritik untuk menjaga keberlangsungan negara agar sesuai dengan aturan Allah Swt.,” terangnya.
Ia mencontohkan, yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ra., meskipun kedudukannya sebagai khalifah, ia tidak segan meminta masukan secara jujur kepada sahabatnya untuk mengoreksi dirinya. “Ia menanyakan kepada sahabatnya di mana letak kekurangan dirinya, baik yang bersifat pribadi maupun bersifat kebijakan publik. Bahkan, Umar bin Khaththab ra. mendoakan orang-orang yang mengoreksi dirinya dan menunjukkan kekurangannya,” jelasnya.
Namun tampaknya, lanjutnya, sikap ini tidak dimiliki oleh penguasa negeri ini. “Ketika kritik itu disuarakan, bukannya intropeksi diri, tetapi justru dibalas dengan arogansi yang membuat rakyat makin sakit hati. Bahkan tidak jarang, kritik berujung represi dan kriminalisasi, yakni para pelakunya diburu tanpa ampun, dijerat dengan pasal-pasal yang tidak masuk akal,” ulasnya.
Islam
Miftah berharap, mahasiswa sebagai leader of change, sudah saatnya menjadikan Islam sebagai arah perjuangan. “Ini karena Islam sebagai ideologi memiliki atauran yang kompleks yang mengatur dari bangun tidur hingga bangun negara. Islam memiliki tatanan politik yang menjamin praktik perpolitikan pasti bebas dari kepentingan nafsu duniawi,” paparnya.
Ia menjelaskan, dengan perjuangan ke arah Islam, kepentingan rakyat akan diakomodasi karena fungsi penguasa dalam Khilafah (sistem pemerintahan Islam) adalah sebagai pelayan rakyat, bukan pelayan korporasi. “Islam juga akan menjaga budaya kritik warga negara karena kritik terhadap penguasa adalah sunah Rasul saw. dan tabiat dalam Islam, bentuk rasa cinta rakyat terhadap pemimpin agar tidak tergelincir pada keharaman yang dimurkai Allah Swt.,” pungkasnya. [MNews/IK]
