[Kabar] Aceh Menjadi Model Penerapan Islam, Akademisi: Syariat Islam Seharusnya Didalami secara Komprehensif

[Kabar] Aceh Menjadi Model Penerapan Islam, Akademisi: Syariat Islam Seharusnya Didalami secara Komprehensif

Muslimah News, NASIONAL — Bea Cukai Banda Aceh memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai kepada Universitas Syiah Kuala (USK). Pemberian kemudahan berupa bebas pungutan negara ini untuk kebutuhan berbagai barang yang terkait pengembangan ilmu pengetahuan.

Bea Cukai membebaskan bea masuk dan cukai bagi USK yang membutuhkan berbagai barang, alat laboratorium, bahan kimia, peralatan teknologi, serta komponen lain yang digunakan dalam kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Komprehensif

Keputusan Bea Cukai untuk membebaskan bea masuk dan cukai bagi USK Aceh dalam pengadaan barang, alat laboratorium, bahan kimia, serta peralatan teknologi menunjukkan upaya mendukung riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, menurut akademisi Luthfi, S.Pd.I., M.Pd., CPPS., hal tersebut membuka pertanyaan lebih mendalam terkait komitmen Aceh dalam menjadi model penerapan Islam.

“Apakah Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam sudah memiliki regulasi yang benar-benar berbasis Islam kafah atau masih berkiblat pada sistem ekonomi sekuler? Jika Aceh ingin menjadi model penerapan syariat Islam, maka regulasi yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip Islam dalam seluruh aspek, termasuk dalam sistem keuangan publik,” terangnya kepada MNews, Jumat (7-3-2025).

Hal ini, lanjutnya, menjadi tantangan bagi para ulama dan intelektual Aceh untuk mendalami regulasi syariat secara komprehensif di setiap bidang agar Aceh tidak sekadar menjadi jargon tanpa substansi. “Sebabnya, tanpa pemahaman mendalam terhadap aturan Islam, sistem yang diterapkan tetaplah berakar pada sekularisme dan kapitalisme,” ujarnya.

Dalam Islam, ungkapnya, mekanisme pembiayaan publik telah diatur secara rinci melalui baitulmal yang berfungsi sebagai lembaga keuangan negara berdasarkan syariat. “Baitulmal yang memiliki sumber pendapatan tetap seperti fai, kharaj, jizyah, kepemilikan umum, dan zakat. Islam tidak mengandalkan sistem pajak permanen ala sistem sekuler yang terbukti gagal membangun ekonomi dan malah membebani rakyat,” jelasnya.

Ia mengutip pendapat Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, “Sesungguhnya pemasukan negara dalam Islam tidak boleh didasarkan pada pajak tetap sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Sebabnya, Islam telah menetapkan sumber pemasukan negara yang tetap dan mencukupi kebutuhan negara tanpa perlu membebani rakyat secara terus-menerus.”

Ekonomi

Luthfi menyampaikan, jika Aceh benar-benar ingin menerapkan syariat Islam, maka regulasi yang dibuat harus mencerminkan sistem ekonomi Islam yang kafah. “Mengandalkan kebijakan ekonomi sekuler sambil mengeklaim menerapkan syariat Islam adalah kontradiktif dan hanya akan membuat Aceh kehilangan identitasnya,” jelasnya.

Pembangunan dalam Islam, lanjutnya, bukan bergantung pada pajak seperti kapitalisme, tetapi melalui kebijakan APBN berbasis baitulmal yang mengelola kekayaan negara dengan syariat. “Keunggulan sistem Islam dibanding kapitalisme adalah tidak adanya defisit anggaran karena negara mengelola kekayaan umat dengan adil. Oleh karena itu, ulama dan intelektual Aceh harus lebih serius dalam mendalami regulasi syariat di berbagai bidang agar Aceh tidak sekadar menjadi simbol tanpa esensi,” terangnya.

Ia mengutip firman Allah Swt. dalam surat Al-Maidah: 44, “Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Oleh karena itu, katanya, solusi satu-satunya bagi Aceh bukanlah meniru regulasi ekonomi sekuler atau hanya fokus pada pembebasan pajak tertentu. “Namun, menerapkan sistem keuangan Islam secara menyeluruh dalam bingkai baitulmal sebagaimana yang telah diterapkan oleh Khilafah Islam selama berabad-abad,” pungkasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *