[Kabar] LHKPN Mencegah Korupsi, Akademisi: Ada Tiga Faktor Penyebab Korupsi

[Kabar] LHKPN Mencegah Korupsi, Akademisi: Ada Tiga Faktor Penyebab Korupsi

Muslimah News, NASIONAL — Anggota Tim Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengungkapkan, kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan data per 31 Januari 2025, penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2024, tercatat dari total 418.665 wajib lapor, baru 145.320 wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN-nya, atau sekitar 33,45%.

Angka tersebut sudah termasuk para wajib lapor baru yang sudah menyampaikan LHKPN khusus pada jabatan barunya, seperti wajib lapor pada Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan anggota legislatif terpilih.

KPK mengimbau para penyelenggara negara aktif di bidang eksekutif, legislatif, yudisiil, dan BUMN/BUMD dapat segera menyampaikan LHKPN-nya secara benar dan lengkap.

LHKPN ini dimaksudkan untuk membantu mencegah korupsi dengan memantau perubahan harta kekayaan pejabat.

Tiga Persoalan

Merespons hal di atas, akademisi Dr. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., C.Me. menilai, dalam sistem demokrasi seperti yang dianut Indonesia, setidaknya ada tiga persoalan dasar yang mendorong terjadinya korupsi.

”Pertama, biaya politik demokrasi yang sangat tinggi,” ungkapnya kepada MNews, Selasa (18-2-2025).

Ia mencontohkan, syarat pendirian partai dan pemenuhan syarat formal dalam kepesertaan partai politik (parpol) dalam pemilu sangat berat yang berakibat setiap calon terpilih dalam pileg, pilpres, atau pilkada akan berlomba mendapatkan dukungan fasilitas dan dana dari oligarki atau bahkan penyelenggara negara yang menjabat saat itu.

”Kedua, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pembiayaan parpol. Hal ini mengakibatkan adanya persekongkolan antara pemberi dana dan para politisi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk balas budi yang sering kali menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara,” bebernya.

Ketiga, ia melanjutkan, minimnya pendidikan politik dan agama pada partai politik, menjadikannya lemah iman, takwa, akuntabilitas, integritas, dan moralitas anggota, bahkan pejabat partai politik.

”Menjadi politisi bertujuan hanya untuk meraih gemerlap dunia dan hidup bergelimang harta kekayaan. Mereka pun menganggap bahwa peluang meraih gelimang harta kekayaan lebih besar dari pada peluang tertangkap oleh KPK. Buruknya sistem demokrasi dengan mudah menyeret orang-orang yang shalih untuk turut berbuat salah,” sedihnya.

Ia berkesimpulan bahwa sistem demokrasi terbukti merupakan sistem yang berbiaya mahal dan memberi peluang bagi celah korupsi yang sulit untuk diberantas.

”Aji mumpung menjadi pejabat seringkali digunakan untuk mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Hal ini yang menjadi ratio legis [tujuan di balik pembuatan undang-undang] adanya kewajiban pejabat negara wajib lapor harta kekayaannya setiap tahun,” ulasnya.

Islam

Ia lalu membandingkannya dengan sistem Islam. ”Para penyelenggara negara pada masa kejayaan Islam tidak perlu direpotkan dengan kewajiban LHKPN seperti saat ini,” bandingnya.

Ia menyebut, ada dua faktor penyebabnya. “Pertama, faktor individu pejabat negaranya itu sendiri. Pejabat negara merupakan individu yang memang berkualitas, ahli dalam mengatur/memimpin/menyelenggarakan negara, serta disempurnakan dengan sosok individu-individu yang memiliki keimanan yang kuat dan ketakwaan paripurna,” jelasnya.

Ia melanjutkan, pejabat negara sesuai syariat Islam merupakan individu yang beriman dan bertakwa, memberikan keteladanan yang baik, antinepotisme atau tidak memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi/keluarga/golongan, pola hidup sederhana, amanah dalam menjaga harta rakyat, menegakkan hukum secara tegas sesuai syariat.

“Kedua, faktor penegakan sistem yang sahih. Rasulullah saw. telah memberikan teladan dalam penyelenggaraan negara secara sistemis dengan menegakkan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah di Madinah,” bebernya.

Setelah Rasulullah saw. wafat, lanjutnya, negara Islam dilanjutkan oleh khulafaurasyidin dan para khalifah setelahnya yang kemudian disebut dengan Khilafah Islamiah.

“Sistem pemerintahan Islam ini pernah berlangsung dengan segala kecemerlangannya tidak kurang dari 13 abad, yaitu sejak era khulafaurasyidin, era Khilafah Umayah, era Khilafah Abasiyah, dan terakhir era Khilafah Utsmaniyah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pejabat dituntut untuk amanah dalam menjaga harta rakyat, tidak boleh sedikit pun harta rakyat hilang atau tersia-siakan. Ia mengutip hadis riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, “Manusia akan menjumpai suatu masa yang di masa tersebut orang tidak lagi memiliki kepedulian apakah ia mendapatkan harta dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram.”

Ia juga menyampaikan hadis riwayat Muslim, dari ‘Adi bin ‘Amirah al-Kindi, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa di antara kalian yang kami beri amanah dengan suatu pekerjaan, lalu ia tidak menyerahkan sebuah jarum atau yang lebih bernilai daripada itu kepada kami, maka harta tersebut akan ia bawa pada hari kiamat sebagai harta ghulul (korupsi).”

”Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah, Nabi saw bersabda, ’Siapa saja yang kami pekerjakan, lalu iia telah kami beri gaji, maka semua harta yang ia dapatkan di luar gaji (dari pekerjaan tersebut -pent) adalah harta yang berstatus ghulul (korupsi),’” pungkasnya membacakan hadis riwayat Abu Dawud. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *