Muslimah News, NASIONAL — Akibat penerapan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1/2025, dua kementerian atau lembaga yang membidangi riset dan inovasi, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut terdampak.
Kepala BRIN Tri Handoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI mengungkap bahwa lembaganya harus menghapuskan seluruh anggaran riset dan inovasi riset di 12 organisasi riset akibat pemangkasan signifikan tersebut. Di antaranya, Kebumian dan Maritim; Hayati dan Lingkungan; Pertanian dan Pangan; Kesehatan; Arkeologi, Bahasa dan Sastra; Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora; Tenaga Nuklir; Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat; Nanoteknologi dan Material; Elektronika dan Informatika; serta Penerbangan dan Antariksa.
Makin Mundur
Akademisi Dr. Nuhbatul Basyariah, S.E.I., M.Sc. menyatakan, pemangkasan dana riset menunjukkan bahwa pemerintah menganggap bidang riset tidak penting dan menjadikan negara makin mundur.
“Padahal, kebijakan yang baik adalah yang berbasis pada data riset. Anehnya, pada saat negara-negara lain terus meningkatkan investasi mereka dalam riset dan inovasi untuk mendongkrak daya saingnya, Indonesia justru melakukan pemangkasan anggaran riset,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (16-2-2025).
Dampaknya, ia menerangkan, talenta riset para peneliti yang potensial hilang karena kehilangan motivasi dan beralih ke bidang lain yang lebih menjanjikan secara finansial. “Bahkan, mereka bisa memilih untuk bekerja di luar negeri karena lebih dihargai,” tuturnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi keuangan ini tampak mulai mengkhawatirkan dan perlu pertimbangan matang. “Terlebih, sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa riset merupakan tulang punggung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah umat manusia,” ucapnya.
Berkurangnya dana riset, sambungnya, jelas akan menimbulkan dampak negatif karena riset-riset yang membutuhkan dana besar, seperti riset kesehatan, energi terbarukan, dan teknologi tinggi akan terhambat dan daya saing negara di kancah global akan makin menyusut.
“Di sisi lain, efisiensi anggaran yang tidak merata, bahkan tampak terbalik dengan kebijakan lainnya seperti penggemukan struktur negara dan penambahan staf khusus kementerian yang jelas akan berkonsekuensi pada pembayaran gaji dan tunjangan yanga makin besar pula,” bebernya.
Hal ini, terangnya, makin menguatkan bahwa dalam sistem demokrasi kapitalisme, setiap solusi yang diterapkan tidak solutif dan justru mendatangkan problem baru.
Sistem Islam
Namun, ia menyampaikan, berbeda dengan sistem Islam, khususnya sistem ekonomi Islam. “Seluruh kebijakan negara pada dasarnya adalah untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat atau warga negara secara adil.
“Setiap solusi yang diterapkan pun merupakan solusi yang solutif dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat,” jelasnya.
Ia menuturkan, penerapan politik ekonomi Islam—berupa jaminan pemenuhan kebutuhan mendasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan—mewajibkan negara mengalokasikan dana untuk melaksanakan jaminan tersebut. “Otomatis, negara melakukan riset atau kajian untuk hal itu,” ujarnya.
Apalagi, urainya, ketika visi negara adalah menjadi negara nomor satu dengan politik industri menekankan pada membangun industri berat yang unggul, maka menjadi suatu yang mustahil terwujud dengan kebijakan pemangkasan dana riset seperti hari ini.
“Sebaliknya, untuk mewujudkan visi negara nomor satu dunia, maka riset harus diperkuat, dana kebutuhannya juga harus disiapkan,” tegasnya.
Adapun kebijakan efisiensi, lanjutnya, dapat diterapkan pada sektor yang tidak berdampak besar pada layanan, tetapi pengeluaran yang bersifat fasilitas individu, seperti fasilitas mewah penguasa dan pejabat negara lainnya.
“Dengan demikian, dana pemasukan negara dapat dialokasikan pada sektor yang memberikan pengaruh positif yang lebih luas dan dirasakan oleh seluruh rakyat,” tutupnya. [MNews/RA]
