Muslimah News, NASIONAL— Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pemagaran laut di Tangerang, Banten, telah terbit 263 bidang SHGB, yang terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan sembilan bidang atas nama perseorangan.
Selain itu, ditemukan 17 bidang SHM. Ada dugaan, pemagaran ilegal dilakukan untuk proyek reklamasi. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kemudian menyatakan, beberapa sertifikat itu batal demi hukum.
Setelah pagar laut dicabut, Menteri Nusron Wahid baru menjatuhkan sanksi kepada delapan pejabat Kantor pertanahan Tangerang yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut itu.
Kejahatan Korporasi
Akademisi asal Ternate Nuryani Kaunar, S.Pi., M.Si. menilai, kasus pagar laut ini menunjukkan kuatnya kepentingan korporasi.
“Hal ini menunjukkan kuatnya elit politik dan ekonomi yang dikendalikan oleh beberapa kepentingan korporasi. Pemagaran laut adalah kejahatan korporasi, tetapi malah berdalih ini bagian dari proyek strategis nasional (PSN),” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (8-2-2025).
Menurutnya, kejahatan ini bisa terjadi karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme yang berasal dari akal manusia. ”Sistem kapitalisme berdiri di atas prinsip kebebasan kepemilikan, yang tujuannya meraih kekayaan sebanyak mungkin,” ungkapnya.
Ia menyesalkan, prinsip kebebasan kepemilikan ini telah mengakibatkan liberalisasi kian menjadi-jadi. ”Kekayaan alam yang sebenarnya milik rakyat dikuasai korporat. Korporat memiliki banyak uang, sementara negara tidak punya modal. Aparatur atau pegawai negara menjadi fasilitator kejahatan terhadap rakyat,” kritiknya.
Mereka, ia melanjutkan, berkerja sama melanggar hukum negara membawa kemudaratan, memandulkan kedaulatan negara. ”Hal ini memberi peluang terjadinya aturan yang berpihak pada oligarki,” cetusnya.
Raa’in dan Junnah
Ia meyakini, kezaliman kepada rakyat terus berlanjut selama sumber hukum berasal dari akal manusia. ”Kezaliman hanya bisa dihentikan manakala penguasa dalam sebuah negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai),” tandasnya.
Fungsi raa’in dan junnah ini, ucapnya, merupakan syariat bagi negara yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw. tatkala menjadi kepala negara di Madinah. ”Selanjutnya kepemimpin dalam Islam dikenal sebagai sistem Khilafah,” imbuhnya.
Dalam menyelesaikan pagar laut, ia menerangkan, Khilafah akan mengembalikan semuanya pada hukum syariat. ”Akar masalah pagar laut berkaitan dengan konsep kepemilikan,” jelasnya.
Ia mengutip pendapat Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Iqthisadiy yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam hanya mengakui tiga kepemilikan, yakni kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum.
”Rasulullah saw. bersabda, ’Tidak ada pagar pembatas, kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.’ Makna hadis ini adalah tidak ada hak bagi seorang pun untuk memberikan batasan atau pagar segala sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum,” bebernya.
Laut, jelasnya, juga termasuk harta yang harus digunakan secara berserikat (bersama) berdasarkan hadis, ”Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api.”
Oleh karena itu, sambungnya, pengelolaan laut berlaku syariat terkait kepemilikan umum, yakni haram dipagari oleh pihak tertentu.
”Konsep ini yang diterapkan oleh negara Khilafah dalam mengatur hak guna laut. Siapa pun yang melanggar, berlaku baginya uqubat [sanksi pidana] dan tidak pandang bulu. Semua sama di hadapan hukum Islam. Inilah solusi tuntas pagar laut yang seharusnya difahami umat,” pungkasnya. [MNews/IA]
