Pernyataan “Penguasa Jengkel dengan Kebiasaan Impor” Cuma Prank?

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi mengaku jengkel dengan kebiasaan belanja dari luar negeri atau impor oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda). Ia pun mengancam akan membeberkan mereka yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” yang juga dihadiri para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia. Katalog-el yang dimaksud olehnya adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Ia pun, katanya, heran karena berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tetapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN. Mereka justru malah lebih memilih produk-produk impor. Produk-produk impor tersebut antara lain closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu, hingga onderdil untuk traktor pertanian.

Hal ini tentu saja bak meniupkan angin segar di tengah masyarakat. Tampak penguasa sangat mengutamakan dan menggaungkan tentang kedaulatan. Bahkan, ia pun sering kali berkoar-koar terkait keutamaan mencintai produk dalam negeri. Lalu benarkah realitasnya demikian?

Kebijakan Pro Impor

Sayangnya, pernyataan tersebut sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Sebut saja dalam beberapa kebijakan yang justru meloloskan upaya impor. Ya, bahan pangan yang semestinya dapat diproduksi sendiri seperti beras, kentang, teh, dan jagung nyatanya Indonesia masih mengimpor bahan pangan tersebut.

Setiap tahun Indonesia memang mendatangkan beras dari beberapa negara, termasuk negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan domestik. Berdasarkan data BPS Oktober 2019, impor beras dari Vietnam mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16.599,9 ton menjadi 767.180,9 ton diikuti jumlah impor dari Thailand 108.944,8 ton (2017) menjadi 795.600,1 ton (2018). (Antara News).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada Juli 2021 Indonesia diketahui melakukan impor beras sebanyak 41,6 ribu ton dengan nilai mencapai US$ 18,5 juta atau setara dengan Rp 266,4 miliar (kurs Rp 14.400/US$). (CNBC Indonesia)

Ketergantungan Indonesia terhadap impor beras selama ini apakah karena produksi dalam negeri yang terbatas? Ataukah sebenarnya karena adanya motif ekonomi yakni keuntungan dalam perdagangan luar negeri? Tentu saja sebagai negara agraris, lahan pertanian Indonesia diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh.  Bahkan, dengan julukan tersebut, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan bahan pangan sendiri.

Pada aspek lain, pelaku industri di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) pun mengeluhkan hambatan investasi dan serapan tenaga kerja di industri TPT karena kebijakan pemerintah yang dinilai memihak importasi produk garmen.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, jaminan pasar merupakan permasalahan utama sektor tekstil dan produk tekstil. (Kontan)

Lemahnya Visi Politik

Negara berkembang yang terjajah oleh adikuasa lazim apabila mengalami deindustrialisasi, terjadi kondisi penurunan porsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Faktor yang menyebabkan deindustrialisasi ini adalah karena negara lalai melakukan revitalisasi industri. Negara tersebut pada akhirnya kurang mampu mengolah komoditas mentah menjadi produk setengah jadi terlebih lagi produk jadi.

Di samping itu, produk dalam negeri yang sudah ada walaupun variannya masih sedikit, makin tidak kompetitif. Makin diolah maka makin tidak ada marketnya karena tidak bisa berkompetisi dengan produk asing. Akhirnya, kecenderungan negara akan lebih memilih bahan mentah untuk diekspor. Sebaliknya, barang jadi justru diimpor. Itulah yang terjadi di negara terjajah karena tidak ada strategi kebijakan yang utuh.

Negara yang mengalami deindustrialisasi tidak lain akibat dari lemahnya visi politik, di mana penguasa meletakkan negara sebagai pasar bagi perusahaan multinasional Barat dengan konsep perdagangan bebas dan pasar bebas.

Negara tidak memiliki strategi untuk mempersatukan masyarakat dalam satu visi politik. Jika persepsi politik telah disamakan maka masyarakat juga akan berupaya untuk mencapai target tersebut. Visi politik ini bertujuan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan bagi negara.

Krisis Integritas

Para pemimpin dalam demokrasi selalu menjajakan kata-kata manis di hadapan publik. Namun, fakta integritas pemimpin (kejujuran/kesesuaian antara kata dan perbuatan) menjadi barang mahal bahkan musykil. Contohnya janji untuk tidak membuka keran impor di berbagai lini, nyatanya hingga kini impor makin merajalela.

Kebijakan ini sangat merugikan produk dalam negeri. Contohnya pada impor bahan pokok makanan, disinyalir impor dilakukan justru ketika petani sedang masuk waktu panen. Di sisi lain, impor juga akan membahayakan ketahanan dalam negeri bahkan kedaulatan negara apabila kita sudah dibuat untuk terus tergantung dengan negara lain.

Pemimpin yang memiliki krisis integritas sejatinya akan melahirkan berbagai dampak buruk. Di antaranya ialah pertama, tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Pada akhirnya tidak memiliki target dan tujuan yang jelas sehingga mudah dikendalikan oleh pihak lain. Kedua, tidak memiliki pendirian dan mudah untuk ingkar janji. Ketiga, tindak-tanduknya penuh dengan dusta dan mengedepankan pencitraan belaka.

Keempat, ada atau tidaknya pemimpin tersebut tidak memberikan pengaruh bagi kebaikan rakyatnya. Contohnya rakyat kecil tetap hidup sengsara, pendidikan dan moral terbelakang, angka kriminalitas kian melambung, dsb. Kelima, umat terus menerus hidup di bawah kezaliman dan penderitaan. Keenam, negara dalam kondisi berbahaya. Munculnya disintegrasi atau dikuasai dan menjadi santapan lezat bagi negara lain.

Cuma Prank?

Prank sebagai lelucon tidak hanya dikait-kaitkan pada aktivitas senda gurau para remaja. Istilah prank yang kini kian menjadi tren pun apabila kita telusuri dengan jeli, juga merambah pada dunia politik, tidak terkecuali bahkan dilakukan oleh penguasa sendiri. Contohnya seperti pernyataan atau sikap yang seolah mengecam impor, tetapi nyatanya kebijakan yang dilahirkan sangat kental dan mendukung aktivitas impor tersebut.

Tentu, prank jenis ini menimbulkan kerugian tidak hanya pada satu, dua dan beberapa orang, melainkan berdampak pada seluruh masyarakat. Prank oleh penguasa kepada rakyatnya akan berdampak sistemik. Ketidaksesuaian antara pernyataan dan realitas oleh penguasa ini dianggap wajar bahkan dianggap budaya turun-temurun penguasa negeri demokrasi. Ingkar janji dan tidak amanah menjadi sah-sah saja demi kekuasan di alam demokrasi.

Prank yang dilakukan oleh penguasa tidak lain demi terwujudnya pencitraan ala demokrasi kapitalisme sekularisme. Pencitraan politik oleh penguasa atas upayanya mengedepankan sebuah “citra” yang positif untuk memperkuat kedudukannya dan menggalang dukungan dari massa. Tentu kita tahu, pencitraan ini tidak didasarkan oleh realitas atau hasil yang substantif, tetapi dari tampilan luar saja.

Integritas Pemimpin dalam Islam

Islam sebagai ideologi telah mengajarkan terkait integritas dalam kepemimpinan. Terbukti dalam catatan sejarah, peradaban Islam mampu melahirkan pemimpin berintegritas. Dalam Al-Qur’an sangat jelas dinyatakan bahwa Allah Swt. murka dengan seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia lakukan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Shaff ayat 2 dan 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

Begitupun dengan kepemimpinan, Islam dengan tegas menuntut integritas seorang pemimpin. Bahkan, pemimpin akan bertanggung jawab terhadap sebesar biji dzarah pun kepengurusan terhadap rakyatnya. Alih-alih prank dan tebar pencitraan, pemimpin yang lahir dari ideologi Islam sangat takut jika ia tidak bisa menjadi pemimpin yang amanah. Maka ia pun senantiasa bersungguh-sungguh menjadi pelayan bagi umatnya.

Pemimpin tersebut akan merealisasikan terwujudnya peradaban gemilang, mengembalikan kondisi umat yang terbelakang. Menjadi pemimpin yang merdeka dan tidak sudi menjadi boneka bagi antek-antek asing. Mencampakkan sistem demokrasi. Melepaskan cengkeraman penjajahan kapitalisme sekularisme yang mengakar kuat di tubuh umat.

Maka realitas kesesuaian antara pernyataan dan janji seorang pemimpin dengan kebijakan yang dilahirkan akan terwujud. Sosok pemimpin seperti ini hanya akan lahir dengan diterapkannya ideologi Islam secara sempurna dalam naungan Khilafah Islamiah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh segenap umat. Tegaknya institusi ini adalah sebuah kepastian sesuai dengan bisyarah Rasulullah saw. dan janji Allah Swt. Wallahualam. [MNews/Has]