Muslimah News, NASIONAL— Indonesia dan negara yang menerapakan sistem ekonomi kapitalisme saat ini memberlakukan aneka pungutan pajak demi membiayai pembangunan. Dalam keadaan apa pun rakyat dipaksa mengeluarkan hartanya untuk membayar pajak seperti biaya materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Barang Mewah(PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berbagai pungutan itu sudah tentu makin menambah beban rakyat.
Bukan Pajak
Menyoroti hal di atas, aktivis dakwah nasional Iffah Ainur Rochmah menegaskan bahwa dalam Islam pembangunan tidak berbasis pada pajak. Hal itu ia sampaikan di acara Bincang Tokoh Muslimah dengan tema ”Membangun Negara Tanpa Pajak, Mungkinkah?” Jumat (10-1-2025) yang dilaksanakan secara hibrida dan diikuti ratusan tokoh lintas profesi dari seluruh penjuru Nusantara.
”Kunci berkah untuk negara dan umat dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 96,” tandasnya.
Ia lalu membacakan ayat itu, ”Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”
”Allah jadikan keberkahan turun dari langit dan memancar dari bumi dengan syarat penduduk negeri beriman secara benar dan bertakwa secara total,” tegasnya.
Sebaliknya, ia melanjutkan, Allah memberikan ancaman adanya kesempitan hidup dan kerusakan kehidupan, serta hilangnya peluang kesuksesan bagi mereka yang meninggalkan ketaatan dan bermaksiat atau melanggar syariat.
”Jika Aku ditaati maka Aku rida. Jika Aku rida, maka Aku berikan keberkahan. Dan keberkahan-Ku tidaklah terbatas,” imbuhnya membacakan hadis qudsi.
Iffah pun membeberkan penyebab negeri ini menghadapi kesempitan hidup di berbagai dimensi. ”Tiada iman yang sempurna terhadap Allah Swt. dan seluruh panduan-Nya. Pelaksanaan syariat secara kafah ditinggalkan dan lebih percaya kepada resep buatan manusia, bahkan menentang ketentuan wahyu untuk mengatur kehidupan sosial politik,” jelasnya.
Ia melanjutkan, menyakralkan rule of games (aturan main) sekuler demokrasi dan kapitalisme sehingga seluruh aspek kehidupan ditimpa problem krisis hingga bencana, termasuk bencana kehidupan ekonomi.
Hanya dengan Islam
Iffah menegaskan, seharusnya pemimpin hanya memerintah dengan Islam. “Asy-Syaari’ [Allah Swt.] telah memerintahkan pemimpin agar memperhatikan rakyatnya, memberinya nasihat, memperingatkannya agar tidak menyentuh sedikit pun harta kekayaan milik umum, dan mewajibkannya agar memerintah rakyat dengan Islam saja tanpa yang lain,” bebernya mengutip pendapat Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Syakhshiyah al-Islamiyyah juz 2.
Dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid, kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf, kitab Al-Amwal fii Daulah Khilafah, ucapnya, disebutkan bahwa pemasukan dan pengeluaran negara ditetapkan syarak, tidak berbasis pajak dan utang.
“Ketentuan atas harta yang haram dimiliki penyelenggara negara akan mencegah korupsi, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” imbuhnya.
Masih bersumber dari kitab yang sama, Iffah melanjutkan, negara wajib mengelola harta milik umum, tidak diserahkan pada swasta sehingga negara mampu membiayai jihad fi sabilillah dan menyejahterakan rakyat.
“Pos pendapatan dalam APBN (baitulmal) Khilafah terdiri dari 12 kategori. Pendapatan harta dari rampasan perang, pungutan dari tanah yang berstatus kharaj, pungutan dari nonmuslim (jizyah) yang hidup dalam negara Islam, harta milik umum, harta milik negara, harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri (usyur), harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diperoleh dengan cara haram, harta rikaz dan tambang, harta yang tidak ada pemiliknya, harta orang-orang murtad, pajak, zakat,” jelasnya mengutip dari kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah [karya Syekh Abdul Qadim Zallum].
Kegemilangan Islam
Iffah lalu membeberkan bagaimana kegemilangan Islam saat dulu Islam diterapkan secara kafah. “Umar bin Abdul Aziz berkuasa selama 29 bulan memerintah wilayah seluas 15 juta km² berpenduduk kurang lebih 62 juta orang (sepertiga penduduk dunia pada waktu itu) yang sekarang setara dengan 39 negara dan menghasilkan nol mustahik,” paparnya.
Ia melanjutkan, Ibnu Abdul Hakam dalam kitabnya Sirah Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan, Yahya Bin Said seorang petugas zakat masa itu berkata, “Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.”
“Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal mengisahkan, Khalifah Umar bin Abdul Azis mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman Gubernur Irak agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. Dalam surat balasannya Abdul Hamid berkata, ‘Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka, tetapi di baitulmal masih terdapat banyak uang.’,” bebernya.
Iffah melanjutkan, Umar memerintahkan, “Carilah orang yang dililit hutang, tetapi tidak boros. Berilah ia uang untuk melunasi utangnya.” Abdul Hamid kembali menyurati Umar, “Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di baitulmal masih banyak uang.” Umar memerintahkan lagi, “Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu ia ingin menikah, nikahkan ia dan bayarlah maharnya.” Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar, “Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah, tetapi di baitulmal ternyata masih juga banyak uang.” Akhirnya, Umar memberi pengarahan, “Carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj, kalau ada yang kekurangan modal berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya, kecuali setelah dua tahun atau lebih.”
Terakhir, Iffah kembali menandaskan kepada para penguasa agar dalam mengurus rakyat mengikuti resep yang sudah digariskan oleh Allah Swt. sehingga akan memperoleh bukan hanya kesejahteraan, tetapi rida-Nya.
”Kita wajib bersungguh-sungguh mewujudkan sistem yang sudah digariskan Allah Swt., yaitu sistem Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IA]
