Penulis: Ummu Nashir N.S.
Muslimah News, FOKUS — Kasus pemulangan terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, pada 18 Desember 2024, menarik perhatian masyarakat Indonesia. Kepulangannya dinilai menjadi tonggak penting dalam perjuangan kolektif dan solidaritas internasional dalam menegakkan keadilan dan perlindungan bagi pekerja migran seluruh dunia.
Mary Jane adalah pekerja migran Filipina yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Akan tetapi, pada 2010, ia ditangkap di Indonesia setelah diperdaya sebagai kurir narkotika. Hal yang ia alami sebenarnya juga dialami juga oleh pekerja migran Indonesia (PMI) lainnya yang bekerja di luar negeri melalui jalur nonprosedural.
Terkait hal itu, Kemlu RI mengajukan “Strategi 4P” untuk mencegah dan menangani TPPO yang menimpa WNI. Maksud dari Strategi 4P adalah protection-partnership-prevention-partnership atau perlindungan korban-pengembangan kerja sama-pencegahan-pengembangan kerja sama. (Antara News, 13-12-2024).
Menjadi pertanyaan, mampukah “Strategi 4P” ini mencegah atau menangani banyaknya kasus perdagangan orang yang menimpa PMI?
Menyolusi Kasus TPPO?
Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha menjelaskan tentang “Strategi 4P”. Strategi pertama adalah protection (perlindungan), meliputi pemberian tempat aman, konseling apabila dibutuhkan, pendampingan hukum, serta rehabilitasi dan reintegrasi dengan masyarakat. Strategi tersebut untuk mencegah kasus penipuan dan judi daring di luar negeri yang amat berkaitan dengan kasus TPPO.
Strategi kedua adalah prosecution (penegakan hukum), dilakukan melalui kerja sama dengan Bareskrim Polri yang kemudian berkolaborasi dengan penegak hukum di negara lain untuk kejadian di luar negeri.
Strategi ketiga adalah prevention (pencegahan), dilakukan melalui pelibatan pihak-pihak terkait, seperti pengelola media sosial untuk pengembangan filter yang dapat mendeteksi tawaran kerja palsu, atau penipuan maupun judi daring.
Strategi keempat adalah partnership(pengembangan kerja sama) antara Kemlu RI dengan pemangku kepentingan, seperti komunitas regional maupun rekan-rekan media di Indonesia.
Demikianlah empat strategi yang digulirkan Kemlu RI yang diharapkan bisa menyolusi permasalahan TPPO. Sebagian menilai jika strategi ini menjadi angin segar dan dianggap mampu menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di negeri ini. Dalam asumsi mereka, dengan melibatkan banyak pihak dalam menyelesaikan permasalahan, maka akan lebih dekat kepada penyelesaian. Namun, benarkah demikian?
Kasus TPPO, Persoalan Sistemis
Sebagian pihak menilai bahwa maraknya perdagangan orang adalah akibat permasalahan ekonomi dan kemiskinan, ataupun karena sanksi terhadap pelaku perdagangan orang tidak membuat jera. Seiring waktu, kasus perdagangan orang tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi sudah merambah ke luar negeri.
Nyatanya, adanya pengotak-kotakkan menjadi negara-negara kecil, di antaranya ada negara kaya dan miskin, serta kewajiban untuk memiliki surat-surat izin (paspor dan visa), menjadikan kasus ini makin sulit diantisipasi. Artinya, Strategi 4P tidak bisa menyolusi masalah perdagangan orang, melainkan sekadar tambal sulam yang belum menyentuh akar masalah.
Jika kita cermati lebih dalam, berbagai problem ini tidak bisa dilepaskan dari karut-marutnya sistem kehidupan yang sedang dijalankan di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sistem dimaksud adalah kapitalisme yang tegak di atas asas sekularisme (yang menafikan peran agama dalam pengaturan kehidupan).
Sekularisme dengan paham-paham turunan batilnya, seperti liberalisme dan materialisme, meniscayakan kehidupan yang serba sempit. Terlebih dengan kebijakan yang tidak memihak rakyat, makin membebani khususnya keluarga muslim dengan kehidupan yang serba sulit.
Berbagai permasalahan yang berakar pada rusaknya sistem kehidupan ini kemudian menjadikan rakyat mengambil jalan pintas. Di satu sisi mudah terbujuk imbalan materi yang diiming-imingi pelaku perdagangan orang, di sisi lain para pelaku pun mengambil jalan pintas untuk mendapatkan materi tanpa bahwa yang mereka lakukan itu mencelakakan orang atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak. Semua dilakukan semata agar bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya materi untuk bisa hidup enak.
Walhasil, maraknya perdagangan orang bukan semata terkait masalah kemiskinan, budaya, dan hukum, melainkan lebih bersifat sistemis, yakni akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme. Satu-satunya solusi untuk keluar dari permasalahan perdagangan ini hanyalah dengan mencampakkan sistem rusak ini dari pengaturan kehidupan dan memperjuangkan tegaknya sistem kehidupan yang sempurna, yakni sistem Islam.
Islam Punya Solusi Tuntas
Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem Islam tegak di atas paradigma yang sahih, yakni pemikiran mendasar yang meyakini bahwa di balik alam semesta, manusia, dan kehidupan, ada Allah Swt., Al-Khalik Al-Mudabbir.
Hakikat kehidupan manusia terkait dengan misi penciptaan sebagai khalifatullah fil-ardh yang kelak di kehidupan akhirat akan dimintai pertanggungjawaban sekaligus diberi balasan setimpal atas segala yang dilakukan. Pemikiran inilah yang bisa mencegah seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan, termasuk perdagangan orang.
Syariat Islam turun untuk mengatur kehidupan manusia sesuai misi penciptaannya. Oleh karenanya, syariat Islam merupakan solusi atas seluruh aspek kehidupan dengan solusi sempurna dan menyeluruh. Syariat Islam bersifat universal, lengkap, dan terpadu. Tatkala syariat ini diterapkan secara kafah, dapat dipastikan manusia bisa meraih kebahagiaan hakiki yang secara fitrah memang diinginkannya, baik di kehidupan dunia (dengan diraihnya kesejahteraan dan jaminan keadilan), maupun di kehidupan akhirat (berupa rida Allah Swt.).
Jika dilaksanakan secara sempurna, syariat Islam akan berfungsi menjaga hal-hal mendasar dan urgen bagi manusia tanpa kecuali, seperti jiwa, keturunan, akal, kehormatan, agama, harta, hingga keamanan dan negara. Contohnya, Islam mengharamkan pembunuhan dan kekerasan (termasuk perdagangan orang), perzinaan (apalagi menyuruh berzina sebagaimana sering terjadi pada kasus perdagangan orang), melarang tindakan yang mengganggu keamanan, dan lain-lain. Sebagai jaminan bagi tegaknya semua hukum tersebut, Islam menetapkan sistem sanksi yang sangat tegas, adil, dan konsisten.
Dengan gambaran ini, dapat dipastikan bahwa masyarakat yang menerapkan syariat Islam secara utuh akan menjadi masyarakat yang bersih, sehat, dan sejahtera. Kalaupun ada kemaksiatan, hanya akan bersifat kasuistik dan bukan menjadi potret buram seperti saat ini. Hak-hak setiap orang, tanpa kecuali, akan terlindungi. Alhasil, kasus-kasus kekerasan dan perdagangan orang—yang sebagian besarnya menimpa perempuan dan anak-anak—akan tercegah dengan sendirinya. Kasus-kasus seperti ini tidak akan muncul dalam sistem masyarakat yang menerapkan sistem kehidupan Islam secara sempurna, sebagaimana telah terbukti pada masa lalu.
Dalam sistem kehidupan Islam, bukan hanya individu dan masyarakat yang berperan mencegah perdagangan orang. Negaralah yang berperan paling utama dalam menjaga dan melindungi rakyatnya sehingga berbagai bentuk tindakan kejahatan dapat tercegah. Terlebih berkaitan dengan perdagangan orang. Lalu, bagaimana penjagaan Negara Islam (Khilafah) terkait hal ini?
Khilafah Melindungi Rakyatnya dari Perdagangan Orang
Dalam sistem Islam, negara adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam persoalan masyarakat, hingga individu per individu.
Dalam Islam, tanggung jawab negara diserahkan kepada kepala negara, yaitu khalifah. Ia adalah imam atau pemimpin kaum muslim. Sebagai raa’in, kepala negara harus melindungi rakyatnya dari segala mara bahaya. Kelak pada Hari Kiamat ia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah kepemimpinannya itu.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah raa’in atau penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
Selain itu, imam adalah junnah (perisai). Layaknya perisai, ia bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya al-imam itu perisai yang orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung (dari musuh). dengan (kekuasaan)nya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud).
Al-imam atau khalifah harus bisa menjadi junnah bagi orang yang dipimpinnya. Ia wajib melindungi dan menjaga agama rakyatnya agar tetap dalam ketakwaan kepada Allah Taala. Ia juga wajib memelihara agar sandang, pangan, papan rakyatnya, serta terpenuhinya kebutuhan kolektif mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, rakyat akan sejahtera dan terhindar dari berbagai tindak kejahatan yang menjadi jalan pintas untuk mendapatkan materi, termasuk perdagangan orang, sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme.
Selain itu, sebagai bentuk pencegahan negara agar tidak terjadi perdagangan orang, Khilafah wajib menerapkan syariat Islam secara kafah, termasuk bisnis yang dilakukan warganya mesti berdasarkan ketentuan syariat. Praktik prostitusi, klub malam, atau tempat-tempat maksiat lainnya (misal, menyajikan tarian mesum atau aktivitas bisnis yang mengeksploitasi penampilan perempuan dan lelaki) akan dilarang karena dapat mengantarkan pada perkara yang haram. Faktanya lagi, bisnis seperti ini justru menumbuhsuburkan prostitusi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak- anak, dan hal ini tentu saja dilarang oleh Islam berdasarkan kaidah syarak, “Sarana yang dapat mengantarkan pada yang haram adalah haram.”
Hal penting lainnya yang akan dilakukan Khilafah untuk mencegah perdagangan orang adalah menjatuhkan sanksi keras dan tegas kepada sindikat atau pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Sanksi yang diberikan akan dijatuhkan sesuai keterlibatan mereka sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan.
Siapa pun yang terlibat akan diberi sanksi atas setiap tindakan yang mereka lakukan, tanpa pandang bulu. Adapun bagi korban, mereka tidak akan dijatuhkan sanksi karena status mereka adalah korban dan dipaksa melakukan tindakan kriminal. Mereka terbebas dari segala sanksi, tetapi tetap akan diberikan ta’dib (pendidikan).
Abdurahman al-Maliky dalam kitabnya Nizhamul Uqubaat menjelaskan sanksi bagi orang yang membawa atau melarikan orang lain dengan tipu muslihat atau dengan paksaan dan tidak mengembalikannya selama tiga hari, maka dikenakan sanksi penjara lima tahun. Namun, jika disertai penyiksaan, akan dikenakan 15 tahun penjara ditambah hukuman jilid dan pengasingan.
Selain itu, siapa saja yang memperdaya perempuan atau laki-laki dengan pekerjaan fiktif atau dengan kekerasan, ancaman, ataupun pemberian uang, pelakunya dikenakan sanksi tiga tahun penjara dan dijilid. Sedangkan setiap orang yang memudahkan orang lain untuk berzina dengan sarana apa pun dan cara apa pun, akan dikenai sanksi lima tahun penjara dan dijilid. Jika pelakunya suami atau mahramnya atau lebih berat tindakannya, maka hukumannya lebih berat, yakni penjara 10 tahun.
Penerapan hukum secara kafah ini akan menyelesaikan masalah perdagangan orang secara tuntas. Namun, yang mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab ini tidak lain hanyalah negara yang menerapkan sistem Islam secara utuh, yaitu Daulah Khilafah Islamiah.
Dalam Khilafah, jangankan nyawa dan kehormatan manusia, nasib seekor anak domba saja sangat diperhatikan oleh pemimpin. Khalifah Umar bin Khaththab ra. berkata, “Jika ada anak domba mati sia-sia di tepi Sungai Efrat (di Irak), sungguh aku takut Allah akan menanyaiku tentang hal itu.” Nasib anak domba saja begitu dicemaskan oleh khalifah, apalagi nasib anak-anak manusia.
Demikianlah keunggulan sistem kehidupan Islam. Hanya sistem Islam yang mampu menyelesaikan tuntas masalah perdagangan orang. Oleh karenanya, wajib diwujudkan oleh umat Islam di muka bumi.
Inilah saatnya bagi kita berjuang bersama untuk mewujudkan sistem kehidupan unggul dalam bingkai Khilafah. Mengembalikan sistem Islam inilah yang seharusnya menjadi titik fokus perjuangan umat sekarang, yakni dengan membangkitkan pemikiran mereka dengan ideologi Islam. Inilah ideologi yang selama berabad-abad mampu menjadikan umat Islam sebagai sebaik-baik umat. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
