Menyoal Program Swasembada, Mungkinkah Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Rakyat Akan Terwujud?

Menyoal Program Swasembada, Mungkinkah Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Rakyat Akan Terwujud?

Penulis: Emilda Tanjung, M.Si.

Muslimah News, FOKUS — Dalam pidato pertamanya, Presiden Prabowo yang dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu menegaskan keinginannya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu dekat. Menurutnya, Indonesia harus segera melepaskan diri dari ketergantungan impor dan mampu memproduksi pangan secara mandiri. Presiden menyatakan keyakinannya paling lambat 4—5 tahun Indonesia akan mencapai swasembada pangan, bahkan berpeluang menjadi lumbung pangan dunia. (1)

Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang mengoordinasi sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Walaupun nomenklatur dari kementerian baru ini belum ada, tetapi sejumlah program mulai digulirkan. Bahkan, anggaran ketahanan pangan yang awalnya dialokasikan sebesar Rp139,4 triliun, kemungkinan besar akan ditingkatkan menjadi Rp144 triliun.(2).

Sejumlah program strategis sudah disiapkan untuk mengimplementasikan visi tersebut. Di antaranya pertama, pengembangan food estate yang berfokus pada tanaman padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu dengan target penambahan luas panen hingga 4 juta hektare pada 2029. Kedua, penyediaan input pertanian. Ketiga, modernisasi pertanian yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, pemanfaatan teknologi pangan terpadu, mekanisasi, dan inovasi digital. Keempat, pembangunan infrastruktur dasar berupa percepatan pembangunan irigasi, jalan desa, jaringan listrik, dan internet di daerah pedesaan, serta fasilitas perbaikan alat pertanian di tingkat kecamatan. Kelima, mendirikan lembaga pembiayaan usaha tani yang bertujuan memberikan kemudahan bagi petani agar dapat mengakses modal usaha yang lebih mudah.(3)

Seberapa besar rakyat bisa berharap bahwa program swasembada ini akan benar-benar mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan? Akankah dengan terealisasinya swasembada, berkorelasi dengan akses pangan masyarakat yang makin baik?

Kompleksitas Persoalan

Sekilas, visi pemerintahan baru untuk mencapai swasembada pangan ibarat angin segar. Agenda tersebut seakan-akan menampakkan keseriusan pemerintah terhadap masalah ini. Hanya saja, patut dipertanyakan, apakah pelaksanaan program ini bisa terwujud di tengah kompleksitas persoalan pertanian dan pangan yang membelit, mulai dari hulu (produksi dan pasokan) hingga ke hilir (akses masyarakat dan jaminan konsumsi)? Jika hanya cita-cita di atas kertas, keinginan juga telah digaungkan oleh rezim-rezim sebelumnya, tetapi hingga saat ini belum terwujud.

Sepanjang 2024, pemenuhan pangan rakyat pun justru dihadapkan pada kondisi yang makin memprihatinkan. Kita merasakan betapa fluktuatifnya harga bahan pangan pokok, bahkan cenderung mahal sehingga menguras pendapatan rakyat yang juga terus merosot. Data BPS menyebutkan, penduduk dengan kondisi ketidakcukupan konsumsi sebanyak 8,53% dan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat sebesar 4,5%.(4)

Global Hunger Index menunjukkan bahwa Indonesia mengalami tingkat kelaparan sedang, yaitu 16,9 yang terindikasi dari kondisi kurang gizi, anak stunting, anak bertubuh kurus, dan kematian anak.(5) Ditambah setidaknya 23 juta orang Indonesia tidak mampu memenuhi asupan gizi berimbang (undernourished) setiap hari.(6)

Semua fakta ini menunjukkan peliknya urusan pemenuhan pangan dan ini terjadi bukan semata akibat minimnya pasokan yang bisa diatasi dengan meningkatkan produksi.

Memang, salah satu penyebab merosotnya ketahanan pangan rakyat karena penurunan produksi khususnya beras sehingga harga beras sepanjang dua tahun terakhir terus melonjak. Pada 2024, produksi beras mengalami penurunan yang cukup besar hingga 760.000 ton sehingga berakibat peningkatan impor hingga 3,23 juta ton sejak Januari—September 2024.(7)

Bahkan, importasi pangan lainnya juga masih tinggi, seperti gula yang walaupun terjadi peningkatan produksi, tetapi jumlah yang diimpor masih tinggi, yakni 3,66 juta ton. Sementara itu, kedelai, gandum, dan bawang putih tingkat importasi masih di atas 90% dari kebutuhan. Hingga September 2024, jumlah impor kedelai sebanyak 2,4 juta ton, gandum 9,45 juta ton, dan bawang putih 345,50 ribu ton.(8,9,10)

Ada sejumlah persoalan pada aspek produksi yang saling berkait sehingga Indonesia belum mampu memenuhi ketahanan pangannya, yaitu persoalan seputar lahan yang berkaitan dengan ketimpangan kepemilikan dan alih fungsi, masalah mahal dan sulitnya saprotan, infrastruktur pertanian yang tidak merata dan memadai, akses permodalan, serta perubahan iklim. Ditambah kemiskinan dan krisis regenerasi para petani yang akan memengaruhi ketersediaan SDM pelaku pertanian pada masa datang.

Hanya saja, yang jauh lebih penting adalah terkait pengaturan distribusi yang adil supaya seluruh rakyat bisa mengakses kebutuhannya. Rantai tata niaga yang berbelit, panjang, dan distorsif, telah menyebabkan harga bahan pangan melonjak tinggi. Alhasil, banyak masyarakat yang tidak mampu menjangkaunya. Berbagai intervensi harga yang diambil pemerintah bukannya menyelesaikan, malah menambah masalah.

Jaminan konsumsi juga jauh dari harapan. Kemampuan masyarakat mengakses pangan yang layak, cukup, dan berkualitas, tidaklah merata dan sangat ditentukan kondisi ekonomi mereka. Padahal, akses terhadap makanan yang layak dan bernutrisi lengkap sejatinya hak bagi seluruh rakyat.

Dalam sistem saat ini, masyarakat kalangan bawah—dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang minim—sulit untuk mengakses pangan yang layak dan berkualitas sebab satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah harus membeli. Makin berkualitas dan sehat suatu bahan pangan, harganya makin mahal dan sulit didapatkan.

Akar Masalah

Dari peta persoalan pertanian dan pangan di atas, terlihat bahwa persoalannya bukan hanya pada satu sisi, yakni produksi, melainkan pada seluruh aspeknya. Pertanyaannya, bisakah program swasembada ini merealisasikan ketahanan dan kedaulatan pangan, bahkan memperbaiki kesejahteraan petani?

Sebabnya, pada satu sisi, program swasembada ini hanya sebatas program yang sifatnya temporer yang sangat bergantung ketersediaan anggaran dan “concern” rezim yang berkuasa. Di sisi lain, program ini bersifat teknis dan fokus pada peningkatan produksi. Sementara itu, sistem pengaturan pertanian pangan yang sebenarnya menjadi biang kerok kompleksnya persoalan pertanian pangan, sama sekali tidak dikoreksi.

Sejatinya, permasalahan pengelolaan pertanian pangan bersifat paradigmatis, bukan hanya teknis. Paradigma pengelolaan pangan saat ini berpijak pada cara pandang yang kapitalistik yang mana pertanian dan pangan hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi dan tujuan pengelolaannya sebatas untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Paradigma batil inilah yang menyebabkan kapitalisasi pertanian dari hulu ke hilir untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan pemenuhan kemaslahatan rakyat tidaklah menjadi orientasi. Selain itu, pemenuhan ketahanan pangan kapitalistik ini diukur secara agregat, bukan individual, sehingga mustahil terwujud aspek pemerataan pemenuhan pangan.

Paradigma rusak dari ideologi sekuler kapitalisme ini tentu saja memengaruhi konsep pengaturan pangannya. Tata kelola pertanian dan pangan berjalan dengan beberapa prinsip, yaitu 1) fungsi negara dibatasi sekedar regulator dan fasilitator, 2) memperluas peran operator dari kalangan korporasi sehingga terjadi penguasaan pada seluruh lini dari hulu ke hilir, 3) unit teknis pemerintah semisal BUMN/BUMD berperan seperti korporasi yang bertujuan bisnis, 4) model kekuasaan pemerintahan bersifat desentralisasi sehingga melahirkan otonomi daerah yang menimbulkan egosentris.

Konsep tata kelola ini saling berkelindan menciptakan kekacauan pengaturan pertanian dan pangan. Urusan pangan akhirnya hanya menjadi objek bancakan, bukan pelayanan bagi rakyat. Diperparah dengan prinsip kebebasan dalam sistem ekonomi kapitalisme liberal, baik dalam bentuk kebebasan kepemilikan harta, maupun kebebasan berusaha dan persaingan. Alhasil, berlaku mekanisme pasar bebas dan prinsip survival of the fittest.

Keseluruhan konsep dan prinsip politik ekonomi kapitalistik liberal ini masih tetap melandasi rencana program swasembada pangan saat ini. Seperti proyek food estate yang akan dipakai untuk mengelola lahan-lahan yang baru dibuka. Proyek ini jelas sangat kapitalistik karena model pertanian luas dengan pertanian modern, hanya akan terealisasi dengan modal besar yang notabene adalah korporasi raksasa.

Pola pembangunan infrastruktur pertanian akan menggunakan model KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) dengan pelibatan swasta yang makin luas. Begitu pula permodalan petani, juga akan melibatkan korporasi keuangan dan perbankan. Dengan konsep tata kelola swasembada seperti ini, bagaimana mungkin ada harapan bahwa program swasembada ini adalah bentuk ketulusan pemerintah untuk melayani rakyat?

Swasembada Terwujud Hanya dengan Islam Kafah

Sangat berbeda dengan Islam yang menetapkan paradigma dasar yang unik terkait pangan dan kewajiban pemenuhannya. Dalam Islam, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan pokok yang menjadi hak bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemenuhannya pada seluruh individu rakyat merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan.

Berdasar paradigma ini, maka tanggung jawab pengurusan pangan berada di pundak pemerintah dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, apalagi korporasi. Ini karena negara/pemerintahlah yang bertanggung jawab mengurusi semua kebutuhan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah itu laksana penggembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Pada hadis lain, Nabi saw. menegaskan, “Sesungguhnya, seorang imam itu [laksana] perisai. Ia akan dijadikan perisai yang orang-orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng.” (HR Bukhari dan Muslim).

Paradigma lainnya bahwa pemenuhan ini bersifat individual secara menyeluruh, bukan kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Alhasil, kalau negara ingin mewujudkan swasembada pangan, tidak boleh sebatas memproduksi bahan pangan sesuai jumlah penduduk, tetapi juga harus memastikan bahan pangan tersebut terdistribusi merata kepada semua rakyat. Dengan demikian, pemerintah wajib bertanggung jawab, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi agar tujuan tersebut tercapai.(11)

Paradigma ini kemudian melahirkan konsep tata kelola yang khas sesuai Islam. Pertama, pemerintah wajib hadir sebagai raa’in dan junnah dalam pemenuhan pangan, mengurusi mulai dari produksi sampai konsumsi dengan prinsip pelayanan. Kedua, lembaga teknis, seperti BUMN/BUMD, berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang juga berorientasi pelayanan. Ketiga, anggaran pembiayaan menggunakan sistem baitulmal dan bersifat mutlak sehingga negara tidak boleh bergantung kepada dana investasi, apalagi utang luar negeri.

Pada aspek implementasinya, Islam juga memiliki regulasi praktis untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Pada aspek produksi, Islam mengatur di antaranya terkait hukum pertanahan sehingga lahan akan terdistribusi dengan benar dan terkelola dengan optimal. Infrastruktur pendukung wajib disediakan oleh negara sebagai bentuk pelayanan dan juga bagian harta milik umum yang harus dikelola negara, seperti air, jalan, jembatan, dsb. Regulasi pun akan menunjukkan dukungan penuh negara dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, pemasaran, dsb.

Begitu pula regulasi untuk menjamin konsumsi yang akan direalisasikan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme harga dan nonharga. Mekanisme harga diwujudkan dengan memampukan rakyat secara finansial (memperluas lapangan kerja, menambah keterampilan, dsb.) sehingga bisa mengakses pangannya secara mandiri. Sedangkan mekanisme nonharga dijalankan untuk rakyat yang tidak mampu, cacat, sakit; negara akan melayani kebutuhan pangannya secara langsung dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kecukupan nutrisinya.

Keseluruhan paradigma hingga kebijakan praktis yang berdasarkan Islam, serta diterapkan pada seluruh aspek inilah yang akan bisa mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang sesungguhnya. Bahkan, penerapan konsep ini secara kafah juga akan melahirkan swasembada dan kedaulatan pangan yang “sustain” dan tahan terhadap berbagai kondisi. Wallahualam. [MNews/GZ]

Referensi:

  1. https://kabar24.bisnis.com/read/20241211/15/1823337/prabowo-targetkan-swasembada-nasional-hingga-desa-harus-punya-lumbung-pangan
  2. https://www.kompas.id/artikel/anggaran-pangan-ditambah-lagi-dana-desa-dan-alokasi-khusus-digembok
  3. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8839/mewujudkan-asa-swasembada-pangan?lang=1.
  4. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan.html
  5. https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5751787/indonesia-jadi-negara-dengan-tingkat-kelaparan-tertinggi-ke-3-di-asia-tenggara
  6. https://wri-indonesia.org/id/wawasan/membangun-ketahanan-pangan-indonesia-2030
  7. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/15/produksi-beras-turun-760000-ton-impornya-tembus-323-juta-ton
  8. https://www.cnbcindonesia.com/news/20241030101731-4-584121/jangan-kaget-dalam-9-bulan-ri-impor-gula-rp-33-t#:~:text=Tak%20terkecuali%20gula%2C%20yang%20nilai,3%2C66%20juta%20ton%20gula.
  9. https://www.antarafoto.com/id/view/2339018/impor-kedelai-di-indonesia
  10. https://industri.kontan.co.id/news/permintaan-tinggi-impor-gandum-tembus-945-juta-ton-hingga-september-2024
  11. Al Maliki A. 2001. Politik Ekonomi Islam. Thariqul Izzah. Bangil
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *