Muslimah News, FOKUS — Gempar, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menjadi tempat produksi uang palsu. Pencetakan uang palsu dilakukan di gedung perpustakaan kampus. Yang mencengangkan, pemalsuan uang telah berlangsung sejak 2010 dan baru terungkap sekarang. Polres Gowa menyatakan total uang palsu yang dicetak di UIN Alauddin Makassar berkisar Rp2 miliar. Namun, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda menyatakan kasus ini seperti gunung es, yang tampak ke publik hanya permukaannya, sedangkan uang yang beredar kemungkinan sudah banyak.
Tidak tanggung-tanggung, kasus ini melibatkan 17 tersangka, di antaranya kepala perpustakaan, aparatur sipil negara (ASN), karyawan bank badan usaha milik negara (BUMN), dan politisi. Saat penggerebekan, polisi menemukan peralatan pembuatan uang palsu seperti mesin cetak senilai Rp600 juta, kertas, dan tinta. Tidak hanya mencetak uang rupiah, para tersangka juga mencetak mata uang asing, surat berharga negara (SBN) senilai Rp700 triliun, dan sertifikat deposit Bank Indonesia (BI) bernilai Rp45 triliun. Kapolda Sulsel Irjenpol Yudhiawan Wibisono menyebutkan barang bukti uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Makassar mencapai triliunan rupiah.
Sistem Pendidikan Sekuler
Kasus produksi uang palsu di kampus Islam ini sungguh membuat masyarakat miris. Lembaga pendidikan, apalagi kampus Islam, yang seharusnya menjadi tempat mengajarkan kebaikan justru menjadi tempat yang aman untuk melakukan kejahatan.
Mirisnya lagi, kejahatan ini sudah berlangsung lama dan baru terungkap setelah 14 tahun. Pihak-pihak yang terlibat juga banyak dan berasal dari berbagai latar belakang. Kasus ini menunjukkan adanya sindikat yang bekerja dengan rapi sehingga “aman” melakukan kejahatan dalam waktu yang lama dan baru terkuak saat ini, padahal pabriknya ada di kampus Islam negeri yang notabene berada di bawah pengawasan negara.
Kasus ini ibarat arang (aib) yang mencoreng wajah lembaga pendidikan Islam dan menjadikannya kehilangan muruah sebagai tempat mendidik generasi muslim yang berkepribadian mulia. Bahkan, kini ketika masyarakat menyebut nama UIN yang mana pun, kerap kali dikait-kaitkan dengan kasus uang palsu. Seolah-olah sudah menjadi sebuah stereotip bahwa kampus Islam tersebut terkait dengan produksi uang palsu. Sungguh menyedihkan.
Banyak pihak mempertanyakan, bagaimana bisa kejahatan ini terjadi di UIN yang merupakan kampus Islam? Bukankah seharusnya kampus Islam berisi orang-orang saleh yang taat syariat dan jauh dari maksiat? Bagaimana bisa kampus Islam menjadi lokasi sindikat kejahatan sebesar ini?
Saat ini umat Islam hidup dalam sistem kehidupan sekuler yang menjauhkan Islam dari kehidupan. Lembaga pendidikan Islam pun berada di bawah sistem pendidikan sekuler. Meski bertajuk “Islam”, kurikulum dan arah pendidikan saat ini bersifat sekuler kapitalistik.
Lembaga pendidikan Islam tidak diarahkan untuk mencetak individu berkepribadian Islam, tetapi untuk menjadi tenaga kerja pendukung industri yang dikuasai para kapitalis. Akibatnya, karakter generasi yang terbentuk adalah sekuler kapitalistik, yaitu menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan materi. Tidak peduli meski cara yang digunakan melanggar aturan agama.
Walhasil, kasus ini telah membongkar wajah buruk sistem pendidikan sekuler yang diterapkan saat ini. Sistem pendidikan yang berasas sekuler telah gagal mencetak generasi berkepribadian Islam, justru yang lahir adalah generasi sekuler. Meski banyak anggota masyarakat yang merupakan alumni sekolah Islam seperti madrasah, sekolah Islam terpadu, pondok pesantren, atau kampus Islam, perilaku mereka terdominasi oleh sistem sekuler. Inilah yang memungkinkan lembaga pendidikan Islam bisa menjadi menjadi tempat kejahatan.
Selain itu, sistem pendidikan sekuler tidak memberi ruang bagi Islam karena berbeda secara diametral. Dalam sistem pendidikan sekuler, Islam hanya dijadikan alat untuk mendongkrak popularitas dan menutupi kejahatan rezim di hadapan kaum muslim. Bahkan, mereka memilih institusi pendidikan Islam sebagai tempat yang “aman” untuk melakukan kejahatan. Islam juga dijadikan alat kamuflase pelaku kejahatan dengan memakai simbol-simbol Islam saat tertangkap, seperti mengenakan kerudung atau kopiah.
Sistem Sanksi Tidak Menjerakan
Selain keberadaan masyarakat yang sekuler sehingga rawan melakukan kejahatan, sistem kenegaraan kita juga membuka lebar-lebar peluang untuk melakukan kejahatan. Hal ini tampak dalam sistem sanksi yang diterapkan, yaitu sistem sanksi kufur yang berasal dari Barat. Sistem sanksi kufur ini tidak mampu mewujudkan efek jera pada pelaku kejahatan sehingga pelaku enteng saja melakukan kejahatan yang sama berulang kali dan bisa jadi makin mahir. Selain itu, orang lain justru termotivasi untuk melakukan kejahatan tersebut karena toh tidak akan dihukum berat sebagaimana pelaku-pelaku yang sudah tertangkap.
Berdasarkan UU 1/2023 tentang KUHP pasal 374 yang berlaku tiga tahun setelah diundangkan, pelaku pemalsuan uang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII, yaitu sebesar Rp5 miliar. Berdasarkan UU KUHP lama yang masih berlaku saat ini, pelaku pemalsuan uang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan Berdasarkan UU 7/2011 tentang Mata Uang pada pasal 36 ayat 1, orang yang memalsukan rupiah akan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar.
Sudahlah ancaman hukuman tidak berat, kelak para pelaku akan mendapatkan banyak remisi atau pemotongan masa tahanan, seperti pada HUT RI maupun hari raya. Masa di penjara pun makin sebentar. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa penjahat berduit bisa membeli fasilitas “wah” di lapas, bahkan bisa pelesir dengan modus berobat.
Sistem sanksi yang demikian tentu tidak menjerakan pelaku kejahatan sehingga kejahatan serupa terus berulang. Terbukti, sejak 2019 hingga Juli 2024, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat telah menemukan 93.967 lembar uang palsu dengan nilai Rp7,1 miliar. Keberadaan uang palsu ini merugikan masyarakat karena meningkatkan risiko terjadinya inflasi, yakni kondisi banyaknya uang yang beredar di masyarakat.
Solusi Islam
Sistem Islam akan mampu menghentikan kejahatan dan mencegahnya terulang kembali. Sistem pendidikan dalam Islam berasas akidah Islam sehingga mampu mencetak generasi berkepribadian Islam, yaitu memiliki pola pikir (akliah) dan pola sikap (nafsiah) islami sehingga melahirkan generasi yang bertakwa pada Allah Taala dan jauh dari kemaksiatan.
Kurikulum pendidikan dalam sistem Islam bersumber dari akidah Islam sehingga akan membekali generasi dengan pemahaman yang sahih tentang benar dan salah. Bukan pemahaman materialistis ala kapitalisme. Masyarakat akan berbuat berdasarkan syariat, bukan dengan asas manfaat.
Selain itu, negara menerapkan syariat Islam kafah, termasuk sistem sanksi. Allah Taala berfirman di dalam QS Al-Maidah ayat 50, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”
Berbeda dengan kapitalisme, sistem sanksi dalam Islam bersifat tegas dan menjerakan sehingga akan mencegah terjadinya kejahatan. Ini karena sanksi dalam Islam memiliki dua fungsi, yaitu jawabir (penebus dosa) dan zawajir (pencegah terulangnya kejahatan). Dengan demikian, penerapan syariat Islam kafah dalam Khilafah akan mampu menjaga umat tetap dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah Swt., serta jauh dari tindakan kejahatan dan kemaksiatan. Terwujudlah masyarakat yang bertakwa dan kehidupan yang dilingkupi rasa aman.
Hal ini tampak, misalnya, dalam perilaku masyarakat terhadap uang. Dalam masyarakat yang bertakwa, uang kembali pada maqam-nya sebagai alat tukar/alat pembayaran dan satuan hitung barang dan jasa. Uang tidak dituhankan sehingga manusia melakukan segala cara untuk memperolehnya, termasuk dengan memalsukannya.
Kalaupun ada orang yang memalsukan uang, Khilafah akan menindak dengan sanksi yang tegas. Meski pelakunya pejabat, negara akan tetap berlaku adil dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan syariat. Selain itu, sang pejabat akan dipecat dari jabatannya karena telah berbuat khianat. Masyarakat pun merasa aman ketika bertransaksi menggunakan uang. Tidak ada rasa khawatir akan terjadinya pemalsuan uang. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]
