Penulis: Ummu Nashir N.S.
Muslimah News, FOKUS — Awal 2025 nanti, Pemerintah akan kembali memberi “kado pahit” bagi rakyatnya dengan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Sontak pengumuman ini memicu berbagai reaksi, baik dari kalangan pedagang, konsumen, hingga para ahli ekonomi. Pasalnya, kenaikan PPN menjadi beban baru yang dikhawatirkan akan menekan daya beli masyarakat dan memperparah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Harga barang dan jasa menjadi lebih mahal dan akan mengurangi daya beli konsumen. Di sisi lain, para pelaku usaha ritel besar pun khawatir terhadap penurunan penjualan yang bisa saja terjadi.
Menanggapi kekhawatiran berbagai pihak, Pemerintah mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN ini akan diterapkan secara selektif pada barang dan jasa yang tergolong mewah atau premium. Untuk makanan akan diberlakukan untuk barang premium, yakni beras, buah, daging (wagyu atau kobe), salmon, dan tuna, serta crustacea mewah semisal king crab. Terkait jasa, akan dikenakan pada pendidikan premium seperti Institusi pendidikan bertaraf internasional dan pelayanan kesehatan dikenakan pada rumah sakit dengan layanan VIP atau faskes premium lainnya. Konsumsi listrik rumah tangga hanya diberlakukan bagi pelanggan dengan daya listrik 3.500–6.600 VA. Lalu apakah dengan kebijakan seperti ini, rakyat kecil tidak terkena imbasnya?
Fakta membuktikan bahwa dalam sistem kapitalisme, kenaikan pajak tidak hanya berpengaruh pada pihak yang dikenai pajak, tetapi akan menimbulkan efek domino kepada semua kalangan, termasuk rakyat kecil. Sekalipun kenaikan PPN ini hanya diberlakukan secara selektif bagi barang dan jasa premium, tetapi sesungguhnya imbasnya ke semua kalangan. Ini karena para pengusaha yang terkena pajak itu akan menaikkan harga jual barang yang diproduksinya karena biaya produksinya menjadi naik. Lalu, mengapa Pemerintah tetap mempertahankan pajak, padahal menyengsarakan rakyatnya?
Pajak Menjadi Tumpuan Pendapatan Negeri Kapitalis
PPN merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar dalam APBN Indonesia. Menurut data hingga 2023, PPN berkontribusi cukup besar terhadap total penerimaan pajak di Indonesia dan menjadi salah satu penyumbang utama APBN. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan laporan Kementerian Keuangan, PPN menyumbang sekitar 30—35% total penerimaan pajak Indonesia.
Dalam sistem kapitalisme yang menerapkan kebijakan ekonomi liberal, pajak menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis karena mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. (cermati[dot]com, 22-11-2019). Oleh sebab itu, cara mudah mendapatkan dana segar untuk menutupi defisit anggaran adalah dengan memainkan pajak. Wajar jika negara mempropagandakan dengan gigih kewajiban membayar pajak karena perekonomiannya memang bertumpu pada pajak.
Dalam sistem kapitalisme, sebagaimana yang dianut negeri ini, pajak memang sudah menjadi andalan utama pemasukan negara. Padahal, negeri ini kaya akan SDA yang jika dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Masalahnya, negeri ini telah salah dalam mengelola SDA, malah diserahkan kepada asing. Alhasil, alih-alih memberi kemudahan bagi rakyatnya, yang terjadi justru rakyat yang hidupnya sudah kembang kempis, dipaksa merogoh saku lebih dalam.
Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS Asy-syura: 42).
“Barang siapa yang diserahi kepemimpinan terhadap urusan kaum muslimin namun ia menutup diri tidak mau tahu kebutuhan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah tidak memperhatikan kebutuhannya dan kefakirannya di hari kiamat.” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
Pajak dalam Islam Sangat Berbeda dengan Sistem Kapitalisme
Tidak dimungkiri bahwa dalam Islam pun dikenal adanya pajak, yakni dengan istilah dharibah. Akan tetapi, penerapan dan pengaturannya sangat berbeda secara diametral dengan konsep pajak dalam sistem kapitalisme. Syekh Abdul Qadim Zallum mendefinisikan dharibah sebagai harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di baitulmal kaum muslim untuk membiayainya. Pajak adalah harta yang Allah wajibkan atas kaum muslim untuk membiayai hajat dan kepentingan yang diwajibkan atas mereka dalam kondisi tiadanya dana dalam baitulmal (kas negara). (Al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, hlm. 129, 135).
Dalam Islam, sesungguhnya tidak ada pajak yang diambil dari seluruh rakyat sebagaimana terjadi dalam sistem kapitalisme, misalnya pajak bumi dan bangunan, kendaraan, bahkan makanan. Nabi saw. dahulu mengatur urusan rakyat dan beliau tidak memungut pajak atas seluruh rakyatnya. Ketika beliau saw. mengetahui bahwa orang di perbatasan Daulah mengambil pajak atas komoditas yang masuk ke negeri, beliau melarangnya. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak masuk surga pemungut cukai (maks).” (HR Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim).
Shahibul maksi adalah orang yang mengambil pajak perdagangan. Ini menunjukkan larangan mengambil pajak sebagaimana prinsip kapitalisme. Dalam Islam, pajak bukanlah sumber tetap pendapatan baitulmal, melainkan merupakan pendapatan yang bersifat insidental ketika kondisi kas negara kosong (Muqaddimah ad-Dustur, An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam) dan hanya dibebankan kepada orang-orang kaya. Ketika problem kekosongan kas negara sudah teratasi, pajak pun harus segera dihentikan. Dengan demikian, pajak dalam Islam tidak akan dirasakan sebagai bentuk kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya sebagaimana terjadi dalam sistem kapitalisme.
Kedudukan dan Pengaturan Pajak dalam Islam
Pajak dalam Islam bukan untuk menekan pertumbuhan, bukan pula menghalangi orang kaya atau menambah pendapatan negara. Pajak diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan syariat. Dalam Khilafah, tidak ada penetapan pajak tidak langsung, PPN, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual beli, dan berbagai jenis pajak lainnya.
Dalam Khilafah, pajak bukanlah sumber tetap dan utama pendapatan negara, bahkan dapat dikatakan merupakan alternatif terakhir ketika kondisi keuangan negara sedang genting. Adapun sumber pendapatan utama negara menjadi hak kaum muslim dan masuk ke baitulmal ada sembilan bagian, yaitu fai (anfal, ganimah, khumus), jizyah, kharaj, ‘usyur, harta milik umum yang dilindungi negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, khumus rikaz dan tambang, harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, serta harta orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara, ada atau tidaknya kebutuhan.
Syarak telah menetapkan sejumlah kewajiban dan pos yang ada atau tidak adanya harta di baitulmal tetap harus berjalan. Jika ada harta, akan dibiayai oleh baitulmal. Jika tidak ada, kewajiban tersebut berpindah ke pundak kaum muslim. Ini karena jika tidak dipenuhi, bisa menyebabkan dharar bagi seluruh kaum muslim. Untuk menghilangkan dharar pada saat baitulmal tidak ada dana, Khilafah boleh menggunakan instrumen pajak. (Al-Amwal fi Daulati al-Khilafah).
Oleh karenanya, pajak dalam Islam bukan untuk menghalangi orang kaya atau menambah pendapatan negara, apalagi untuk memperkaya pejabat negara. Namun, pajak diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan syariat.
Setidaknya ada tiga ketetapan syariat terkait pajak.
Pertama, kondisi yang diperkenankan mengambil pajak.
Pajak dalam Islam hanya memiliki satu fungsi, yakni fungsi stabilitas dan bersifat insidental. Ia hanya dipungut saat kas negara kosong. Manakala problem kekosongan kas negara sudah teratasi, pajak pun harus dihentikan.
Syekh Atha’ Abu Rusytah menegaskan bahwa pajak tidak diambil kecuali pada kondisi yang wajib memenuhi dua syarat, yakni hal itu diwajibkan atas baitulmal dan kaum muslim sesuai dalil-dalil syarak yang sharih, dan ketikadi baitulmal tidak ada harta yang mencukupi untuk kebutuhan itu. Dalam kondisi ini sajalah boleh diambil pajak untuk memenuhi kebutuhan tanpa tambahan. (Silsilah Jawaban Asy-Syaikh al-‘Alim Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah, 11-6-2021).
Kedua, pihak yang termasuk wajib pajak.
Ketika kas baitulmal kosong untuk memenuhi pengeluaran yang wajib bagi negara dan umat, pemerintah berhak memungut pajak terhadap warganya dengan syarat ia seorang warga negara muslim. Artinya, tidak diwajibkan bagi warga negara nonmuslim. Ia juga harus dari kalangan orang yang kaya atau mampu sehingga tidak boleh dikenakan pada seluruh warga negara sebagaimana yang terjadi sekarang.
Dengan demikian, pajak dalam Islam tidak akan dirasakan sebagai bentuk kezaliman. Bahkan pajak akan dipandang sebagai bentuk kontribusi warga negara yang berkelebihan harta atas urusan umat yang berimplikasi pahala dan kebaikan.
Pajak juga diambil hanya dari orang-orang kaya, itu pun dari kelebihan harta yang mereka miliki, yaitu dari kelebihan untuk kebutuhan pangan, papan, dan sandang orang kaya itu, beserta keluarganya, pembantunya, dan apa yang ia kendarai untuk menunaikan kebutuhannya dan sesuai kewajaran di masyarakat.
Allah Swt. berfirman, “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, ‘Yang lebih dari keperluan.’” (QS Al-Baqarah: 219). Maksudnya, apa-apa yang dalam membelanjakannya tidak perlu tenaga, dengan makna kelebihan dari kecukupan keperluannya sesuai yang makruf untuk orang semisalnya.
Pajak diambil dari harta kelebihan dari kebutuhan, yakni hanya diambil dari orang kaya. Pajak tidak diambil dari orang fakir. Rasul saw. bersabda, “Sedekah yang paling utama adalah yang dari orang kaya.” (Muttafaq ‘alayh). Dalam hadis lain, “Sedekah yang paling baik adalah yang berasal dari orang kaya.” (HR Bukhari).
Makna zhahri ghina adalah ‘yang lebih dari kecukupannya dengan makruf’, atau orang kaya. Makna kaya adalah apa-apa yang tidak dibutuhkan oleh manusia dari apa yang menjadi kadar kecukupannya untuk memenuhi kebutuhannya. Ringkasnya, pajak tidak diambil, kecuali dari zhahri ghina (orang kaya).
Ketiga, pembiayaan yang bersumber dari pajak.
Dalam Islam, pemerintah tidak begitu saja diperbolehkan memungut pajak terhadap rakyatnya yang muslim. Ini karena bisa saja harta kaum muslim (sebagai rakyat) tersebut boleh dan wajib diambil, makruh, atau bahkan haram diambil oleh pemerintah.
Oleh karenanya, harus ada alasan syar’i yang melandasi pemungutan pajak, yaitu untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada dua pihak sekaligus, yaitu negara dan umat, yakni jika di baitulmal kosong.
Contoh kewajiban yang dibebankan kepada negara dan umat adalah pembiayaan jihad, pembangunan industri senjata, nafkah fakir dan miskin, membayar gaji tentara, pegawai negeri, hakim, dan guru. Juga pembiayaan kondisi darurat, seperti gempa, banjir, topan, tsunami, invasi musuh, dan sebagainya.
Jika hal itu merupakan menjadi kewajiban negara yang bukan kewajiban umat, tidak boleh bagi negara untuk memungut pajak. Contohnya, pembangunan fasilitas umum yang ketiadaannya tidak menimbulkan bahaya (dharar) bagi kaum muslim, misal membuka atau membangun jalan kedua, padahal jalan utama masih memungkinkan. Selain itu, membangun sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi baru, padahal sudah ada yang lainnya. Dalam kondisi ini, negara tidak boleh memungut pajak dari rakyatnya.
Khatimah
Telah sangat nyata ketika kita membandingkan konsep pajak sistem kapitalisme dengan sistem Islam, sangat berbeda secara diametral. Salah satu di antaranya, dalam sistem kapitalisme, pajak dibebankan kepada seluruh rakyat sehingga berpotensi terjadi kezaliman terhadap rakyat. Sedangkan dalam sistem Islam, meski beban pajak menjadi kewajiban kaum muslim, tetapi tidak semua kaum muslim menjadi wajib pajak, apalagi nonmuslim.
Pajak juga hanya diambil dari kaum muslim yang mampu dan yang kaya. Itu pun dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proporsional (makruf). Jika ada kaum muslim yang mempunyai kelebihan setelah dikurangi kebutuhannya, ia menjadi wajib pajak. Tetapi jika tidak, pajak tidak akan diambil darinya.
Sudah seharusnya para penentu kebijakan berhati-hati terhadap peringatan dari Rasulullah saw. tentang pemimpin yang menyusahkan atau memberatkan rakyatnya. Konsekuensi yang harus ditanggung tidaklah main-main karena menyangkut nasibnya kelak di akhirat yang abadi.
Rasulullah saw. bersabda, “Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Siapa saja yang menangani urusan umatku lalu ia berlaku lembut kepada mereka, maka berlaku lembutlah kepadanya.” (HR Muslim dan Ahmad). Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
