Penulis: Ummu Nashir N.S.
Muslimah News, FOKUS — Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pada awal Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP baru dan tidak lagi menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Ia juga menyatakan bahwa spirit KUHP baru lebih dekat dengan filosofi hukum di tengah masyarakat. KUHP baru ini menurutnya mempunyai filsafat penghukuman yang jauh berbeda dengan KUHP peninggalan Belanda karena tidak berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada keadilan restoratif dan rehabilitasi. (Antara News, 11-12-2024).
Dalam ketentuan KUHP baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara. Ada perubahan dalam UU Narkotika yang mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tetapi harus direhabilitasi. Pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara. Menurut Yusril, cara ini diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membludak. (Antara News, 11-12-2024).
Yusril menambahkan KUHP baru lebih dekat dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat dan hukum Islam. Menurutnya, masih banyak yang beranggapan bahwa hukum pidana Islam itu keras dan kejam, tetapi sesungguhnya dalam hukum Islam banyak kemudahan. Dalam hukum pidana Islam, orang yang membunuh pun disuruh bermusyawarah dengan korban pembunuhan, mau memaafkan damai, mau mengganti rugi diat atau minta dihukum mati. Kalau ahli waris korban minta hukum mati, hakim akan mengadili. Permintaannya bukan datang dari jaksa, melainkan dari ahli waris karena ahli warislah yang secara langsung menderita akibat kematian orang yang dibunuh. (Antara News, 11-12-2024).
Pernyataan Menko Bidang Hukum ini seolah menjadi angin segar bagi rakyat karena KUHP yang diterapkan hari ini warisan kolonial Belanda akan diganti dengan KUHP baru yang dinilai lebih dekat dengan filosofi hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat dan hukum Islam. Akan tetapi, benarkah KUHP baru akan memberikan kebaikan bagi supremasi hukum di negeri ini karena KUHP warisan Belanda sudah dianggap tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah?
Buah Sistem Sekuler demokrasi
Wacana akan digantinya KUHP menjadi KUHP baru pada 2026 tentu merupakan peristiwa yang sangat menarik perhatian bagi rakyat negeri ini. Pasalnya, aturan yang sudah berpuluh tahun menjadi aturan resmi negeri ini akan diganti dengan aturan baru.
Namun sesungguhnya, berubah-ubahnya aturan dan kebijakan hukum di negeri ini merupakan hal biasa karena sistem kehidupan yang diterapkan di negeri ini adalah sistem sekuler demokrasi yang memisahkan agama dari kehidupan dan menjadikan kebebasan sebagai hal yang diagung-agungkan.
Sistem sekuler demokrasi telah memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat aturan sesuai kehendaknya, padahal manusia itu serba lemah dan terbatas. Tidak aneh jika aturan yang dibuat oleh manusia ini subjektif sifatnya, menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak lainnya. Siapa yang kuat, ialah yang akan menang, tanpa melihat aturan itu benar atau salah. Ketika aturan yang dibuat itu dinilai sudah tidak menguntungkan atau ada protes dari rakyatnya karena dianggap tidak adil atau tidak berpihak kepada rakyat, misalnya, aturan tersebut bisa saja diganti atau diubah.
Sudah sangat jelas bahwa aturan buatan manusia tidak baku, tidak tetap, bisa berubah-ubah sesuai kehendaknya. Jika demikian halnya, aturan yang lahir dalam sistem sekuler ini tidak akan memberi kebaikan sedikit pun bagi rakyat, terlebih lagi bagi umat Islam. Bisa dipastikan akan makin menjauhkan umat dari aturan Islam. Ini karena Islam mengharuskan umatnya untuk tunduk dan patuh kepada aturan yang datang dari Allah Swt. saja dan tidak memberi hak membuat hukum kepada manusia.
Spirit KUHP Baru, Akankah Memberi Kebaikan?
Dalam pernyataannya, Menko Yusril menyatakan bahwa KUHP baru tidak berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada keadilan restoratif dan rehabilitasi dan akan lebih dekat dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat dan hukum Islam. Tidak dimungkiri bahwa pernyataan ini cukup mengundang perhatian umat Islam, seolah ada secercah harapan bahwa aturan Islam akan diterapkan di negeri ini. Benarkah demikian?
Sungguh jauh panggang dari api, hal ini harus dicermati oleh umat Islam, jangan sampai terjebak. Dikatakan bahwa KUHP baru tidak berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada keadilan restoratif dan rehabilitasi seolah-olah akan bisa menyelesaikan masalah. Padahal, sebenarnya ini hanya solusi semu belaka.
Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dari definisinya saja tampak jelas bahwa bukan syariat Islam yang dijadikan landasan, melainkan kembali lagi kepada kesepakatan manusia. Jelas hal ini tidak dibenarkan oleh Islam.
Selain itu, ketika dikatakan bahwa dalam hukum pidana pembunuhan, orang yang membunuh disuruh bermusyawarah dengan ahli korban pembunuhan, apakah memaafkan, mengganti rugi diat, atau minta dihukum mati. Permintaannya bukan datang dari jaksa, tetapi dari ahli waris. Sepintas lalu seolah benar sebagaimana konsep jinayah, padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Perlu diperhatikan dengan saksama terkait perinciannya, apakah besaran diat dan metode pembayarannya akan sama dengan syariat Islam? Apakah mekanisme hukuman matinya akan sama dengan syariat Islam?
Benar bahwasanya pelaku pembunuhan setelah terbukti bersalah, keluarga korban akan ditanya apakah akan memaafkan atau tidak. Jika tidak memaafkan dan tidak mau menerima diat, maka ia akan dikenai hukuman mati, sedangkan jika keluarganya memaafkan maka ia akan diwajibkan untuk membayar diat. Dijelaskan dalam kitab Nizhamul Uqubat karya Abdurrahman al-Maliki dalam pembahasan jinayah bahwa diatyang harus dibayarkan dalam kasus pembunuhan yang disengaja adalah 100 ekor unta dan 40 ekor di antaranya dalam keadaan bunting.
Sedangkan cara pembuktian kasus pembunuhan tersebut adalah dengan menghadirkan dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan yang adil di pengadilan. Jika tidak ada, harus ada pengakuan dari pelaku pembunuhan. Jika keduanya tidak ada, hukuman tersebut tidak bisa dijatuhkan. Demikian proses hukum jinayahdiberlakukan bukan atas dasar musyawarah, tetapi berdasarkan ketentuan nas syarak.
Demikian halnya terkait sanksi narkoba, hal ini pun harus dikritisi. Di dalam ketentuan KUHP yang baru dijelaskan oleh Yusril bahwa pengguna narkotika harus direhabilitasi bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara. Ada perubahan dalam UU Narkotika yang mana para pemakai tidak lagi dipidana, tetapi harus direhabilitasi. Pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.
Dalam kitab Nizhamul Uqubat dijelaskan bahwa setiap orang yang membeli, menjual, meracik, mengedarkan, dan menyimpan narkotika, ia akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai lima tahun dan ditambah dengan denda yang nilainya ringan. Terkait dengan pengguna narkoba akan didetailkan apakah ia menyimpan narkoba tersebut atau tidak sehingga akan terbukti apakah ia korban atau bukan.
Dari penjelasan ini, siapa pun pelaku kemaksiatan atau pelanggaran hukum syarak akan dijatuhkan sanksi kepadanya sebagaimana yang dijelaskan dalam nas. Dalam pandangan Islam, sanksi yang diberlakukan kepada pelaku kemaksiatan berfungsi sebagai jawabir (penebus) dan zawajir (pencegah), yaitu akan menebus sanksi di akhirat dan akan mampu mencegah manusia lainnya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan.
Saatnya kembali kepada Aturan Allah Swt.
Berbeda dengan sekuler demokrasi yang terbukti telah gagal memberikan ketenteraman bagi rakyatnya sehingga aturan pun berubah-ubah sesuai kebutuhan, Islam sebagai din yang sempurna dan menyeluruh mampu memberikan ketenteraman, kesejahteraan, dan rasa aman bagi manusia. Ini karena aturan Islam memuaskan akal manusia dan sesuai dengan fitrah manusia sehingga pada akhirnya akan menenteramkan jiwa.
Islam diturunkan Allah memang sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang menjaga manusia dari kerusakan, baik individu, masyarakat maupun bangsa. Firman Allah Swt., “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk( menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiyaa’ [21]: 107).
Islam mengharuskan umat Islam untuk terikat dengan aturan dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, tanpa kecuali. Islam sebagai aturan kehidupan yang diturunkan oleh Allah Swt. merupakan aturan yang paripurna yang menyelesaikan setiap persoalan manusia secara menyeluruh, tuntas, dan sempurna. Dalam Islam, halal dan haram sangat jelas, tidak akan lekang oleh waktu, serta tidak tergantung pada pendapat penduduk bumi.
Hanya Allah yang Berhak Membuat Hukum
Dalam Islam, hak tasyri’ atau hak membuat hukum ada pada Allah semata. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah jilid 3 hlm. 14 menjelaskan bahwa al-haakim adalah man yamliku ishdaral hukmi, bisa diartikan siapakah sumber yang berhak mengeluarkan hukum.
Al-haakim dalam konteks ini bukanlah pemegang kekuasaan yang akan menerapkan segala hal dengan kekuasaan yang ada di tangannya, melainkan sumber yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan (al-af’al) dan benda (al-asyya’). Ini karena yang ada di muka bumi ini tidak lain selain dua hal di atas, yakni benda atau perbuatan.
Tersebab manusia telah menjadi objek pembahasan di dunia ini, maka keluarnya hukum itu tidak akan terlepas dari dan dalam rangka mengatur manusia. Dengan demikian, harus ada hukum yang mengatur perbuatan manusia dan benda yang mempunyai kaitan dengan perbuatannya. Lalu, siapakah berhak mengeluarkan hukum tersebut, syarak atau akal, manusia ataukah Allah?
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa keputusan terhadap perbuatan dan sesuatu dengan terpuji dan tercela yang ia menentukan sikap manusia. Terkait benda apakah boleh (mubah) diambil ataukah haram, dan berkaitan dengan perbuatan, apakah di dalamnya terkandung tuntutan untuk melaksanakan (wajib dan sunah) atau tuntutan meninggalkannya (haram dan makruh) atau pilihan (mubah), maka tidaklah mungkin kecuali disandarkan kepada syarak. Oleh karenanya, wajib menjadikan syarak saja satu-satunya sebagai pemutus bagi perbuatan hamba dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya bukan akal.(Asy-Syakshiyyah al-Islamiyyah 3 hlm. 17—18).
Hal ini diperkuat dengan nas, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”(QS An-Nisaa: 65).
“Demi jiwaku yang ada dalam genggaman-Nya, tidak sempurna iman seorang dari kalian, sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dari dirinya, hartanya, anaknya, bahkan seluruh manusia.” (HR Bukhari).
Telah sangat gamblang bahwa yang dimaksud dengan pemutus atau pembuat hukum adalah Allah Swt., bukan manusia, bahkan seorang mujtahid sekalipun. Karena ijtihad menurut pendapat ahli usul adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka memperoleh hukum syarak yang bersifat zhanniy sehingga ia tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari itu. Alhasil, tidak tepat jika al-haakim dinisbahkan kepada mujtahid.
Khatimah
Demikianlah sistem kehidupan sekuler yang diterapkan hari ini, aturan kehidupan yang diterapkan adalah buatan manusia. Akan terus diperbaharui karena aturan buatan manusia tidak baku, bisa berubah-ubah sesuai kehendak manusia.
Bagaimanapun juga, aturan yang lahir dari buah pikir manusia bersifat lemah dan terbatas, bisa dipastikan tidak akan memberi kebaikan sedikit pun bagi rakyat, apalagi bagi umat Islam. Bahkan bisa jadi akan makin jauh dari aturan Islam. Buktinya, dalam KUHP baru, pelaku kemaksiatan seperti pengguna narkoba tidak akan diberi hukuman atau sanksi atas apa yang dilakukannya dan hanya dianggap sebagai korban dan akan direhabilitasi.
Jika demikian, bagaimana pada akhirnya sanksi yang diberikan bisa menjadikan pelaku jera dan akan mencegah orang lain melakukan hal yang sama? Wajar jika dalam sistem sekuler demokrasi, kemaksiatan malah makin merajalela.
Sudah saatnya kembali kepada aturan yang paling adil yang berasal dari Allah Sang Maha Pencipta Yang Maha Pengatur yang akan membawa manusia kepada keberkahan. Satu-satunya jalan adalah dengan berjuang menegakkan kembali Khilafah di muka bumi ini yang akan menerapkan dan melaksanakan hukum Allah dan Rasul-Nya secara kafah. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
