APBN Berbasis Pajak, Bukti Kerapuhan Sistem Kapitalisme (Bagian 2/2)

APBN Berbasis Pajak, Bukti Kerapuhan Sistem Kapitalisme (Bagian 2/2)

Penulis: Besse Megawati

APBN Khilafah Menyejahterakan Rakyat (Sambungan dari Bagian 1/2)

Muslimah News, FOKUS — Salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang menjelaskan segala hal, ialah adanya ketetapan dan pengaturan terkait APBN atau dikenal dengan istilah baitulmal. Tentu ada perbedaan APBN konvensional dalam sistem kapitalisme dengan APBN Islam.

Perbedaan yang prinsip adalah menyangkut sumber-sumber utama pendapatannya maupun alokasi pembelanjaannya yang seluruh pos pendapatan dan pengeluaran baitulmal (APBN Khilafah) telah ditetapkan oleh Islam. Sumber pendapatan dan pengeluarannya tidak boleh ditambah maupun dikurangi. Prinsip utama ini harus sesuai syariat Islam dan memberikan kemaslahatan yang optimal bagi agama dan rakyat.

Khalifah sebagai kepala negara berwenang untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan berpegang teguh pada ketetapan Islam. Khalifah tidak boleh menjadikan pajak sebagai salah satu pos vital pendapatan belanja negara. Khalifah juga tidak boleh menempatkan semua bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Islam pada pos pengeluaran.

Adapun sumber pendapatan APBN Khilafah, di antaranya ialah anfal, ganimah, fai, dan khumus. Anfal dan ganimah maknanya sama, yaitu segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang. Harta tersebut bisa berupa uang, senjata, barang dagangan, bahan pangan, dan lain-lain.

Harta fai adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir (harbi) dengan tanpa pengerahan pasukan juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Kondisi ini terjadi ketika kaum kafir takut kepada kaum muslim sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka.

Sedangkan harta khumus adalah 1/5 bagian yang diambil dari ganimah. Khumus pada masa Rasulullah saw. dibagi menjadi lima bagian, yaitu satu bagian untuk Allah dan Rasul-Nya; satu bagian untuk kerabat Rasul; dan tiga bagian untuk anak yatim, orang miskin, dan ibnusabil.

Selanjutnya, ada harta kharaj, merupakan hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dan menjadi bagian ganimah dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Kharaj dibagi dua, yakni kharaj unwah (paksaan) dan kharaj zulhi (damai). Kharaj diambil setiap tahun sekali.

Kharaj unwah adalah kharaj yang diterima kaum muslim dari seluruh tanah yang dikuasai kaum muslim dari kaum kafir secara paksa dengan peperangan. Status tanah ini tidak berubah sampai Hari Kiamat, sekalipun pemiliknya berubah menjadi muslim atau dijual kepada muslim.

Kharaj zulhi adalah kharaj yang diambil dari setiap tanah yang pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslim berdasarkan perjanjian damai. Untuk tanah kharaj zulhi ini, harus diperhatikan beberapa hal berikut.

Pertama, jika perdamaian tersebut menetapkan bahwa tanah menjadi milik kita kaum muslim dan penduduknya tetap dibolehkan tinggal di atas tanah tersebut dengan kesediaan membayar kharaj, maka kharaj di atas tanah tersebut bersifat tetap dan status tanah tersebut tetaplah sebagai tanah kharajiah sampai Hari Kiamat.

Kedua, apabila perdamaian tersebut menetapkan bahwa tanah itu menjadi milik mereka dengan tetap dikelola mereka, kharaj jenis ini serupa dengan jizyah yang akan terhapus dengan masuknya mereka ke dalam Islam atau mereka menjualnya kepada kaum muslim. Sedangkan jika tanahnya dijual kepada orang kafir, status tanahnya tetap sebagai tanah kharajiah.

Lalu harta jizyah, hak yang Allah berikan kepada kaum muslim dari kaum kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Jika kaum kafir ini telah memberikan jizyahnya, wajib bagi kaum muslim melindungi jiwa dan harta mereka.

Sementara itu, harta milik umum di antaranya adalah sektor energi, pertambangan, hasil laut, dan hasil hutan. Harta milik negara bermakna setiap jengkal tanah dan bangunan yang terkait dengan negara atau hak seluruh kaum muslim, jika bukan termasuk kepemilikan umum, berarti tergolong milik negara. Kepemilikan negara berbeda dengan kepemilikan umum sekalipun negara mengelola keduanya.

Lalu harta usyur, merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta dan perdagangan ahli zimi dan penduduk dar harbi yang melewati perbatasan Khilafah. Besarnya usyur merupakan wewenang khalifah.

Selanjutnya, harta tidak sah dari penguasa dan pegawai negara, harta hasil kerja yang tidak diizinkan syarak, serta harta yang diperoleh dari hasil tindakan curang lainnya (harta ghulul), adalah harta yang diperoleh oleh para wali, amil, dan para pegawai negara dengan cara yang tidak syar’i. Harta ini haram dan bukan miliknya sehingga mereka wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya jika diketahui. Namun jika tidak diketahui, harta itu disita dan diserahkan kepada baitulmal.

Yang termasuk harta ghulul adalah suap, hadiah atau hibah, harta kekayaan yang diperoleh dengan sewenang-wenang dan tekanan kekuasaan, hasil makelar dan komisi, juga korupsi. Termasuk harta yang diperoleh melalui riba dan judi. Alhasil, harta ini adalah harta haram yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika tidak diketahui pemiliknya, harta tersebut disita dan dimasukkan dalam baitulmal. Sedangkan denda yang dijatuhkan oleh negara kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran undang-undang, dimasukkan ke baitulmal.

Harta khumus ialahbarang temuan dan barang tambang, rikaz, atau barang temuan yang terkubur di dalam tanah dan barang tambang yang jumlah depositnya sedikit. Atasnya dikenakan khumus 20% yang disetorkan ke baitulmal.

Harta yang tidak ada ahli warisnya, setiap harta bergerak maupun tidak bergerak yang pemiliknya telah meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya, berdasarkan hukum faraid (waris), harta tersebut dimasukkan ke dalam baitulmal.

Lalu harta orang-orang murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam, kembali kepada kekufuran. Darah dan harta orang murtad menjadi halal apabila dalam waktu tiga hari seorang yang murtad itu tidak bertobat dan kembali kepada Islam, kepadanya akan dijatuhi hukuman mati dan hartanya diambil untuk disimpan di baitulmal.

Pajak atau dharibah adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi di baitulmal tidak ada uang atau harta.

Sedekah yang menjadi sumber pemasukan baitulmal adalah zakat. Zakat merupakan sejumlah nilai atau ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang jenisnya tertentu pula. Zakat hanya wajib bagi kaum muslim, selain mereka tidak diambil.

Adapun belanja atau pengeluaran baitulmal (APBN), dibagi menjadi enam bagian.

Pertama, delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkan harta dari pos pemasukan zakat (baitulmal). Ketika dari kas zakat tidak ada dana, maka bagi orang fakir, miskin, ibnusabil, kebutuhan jihad dan gharimin (orang yang dililit utang), mereka diberi harta dari sumber pemasukan baitulmal lainnya. Jika itu pun tidak ada dana, para gharimin tidak mendapatkan apa pun

Kedua, untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, miskin, ibnusabil dan kebutuhan jihad, akan dipungut pajak. Negara harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut jika situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka.

Ketiga, orang-orang yang menjalankan pelayanan bagi negara, seperti para pegawai, penguasa, dan tentara. Mereka diberi harta dari baitulmal. Jika dana baitulmal tidak mencukupi, segera dipungut pajak untuk memenuhi biaya tersebut. Bahkan, negara harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka.

Keempat, pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang vital, seperti jalan raya, masjid, rumah sakit, dan sekolah. Semua dananya berasal dari baitulmal. Jika dana baitulmal tidak mencukupi, baru segera dipungut pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kelima, pembangunan sarana pelayanan pelengkap mendapatkan biaya dari baitulmal. Jika dana baitulmal tidak mencukupi, pendanaannya akan ditunda.

Keenam, bencana alam mendadak, seperti gempa bumi dan angin topan. Biayanya ditanggung baitulmal. Jika dana baitulmal tidak mencukupi, negara mengusahakan pinjaman secepatnya yang kemudian dibayar dari hasil pungutan pajak.

Khatimah

Allah Swt. telah merancang APBN Khilafah (baitulmal) untuk mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan rakyat, sambil memperkuat negara secara keseluruhan. Dengan diterapkannya APBN Khilafah, rakyat tidak terbebani pajak berlebih, seperti PPN atau PPh yang tinggi. Kebutuhan dasar rakyat akan terpenuhi dari zakat dan pendapatan dari SDA tanpa harus menguras dompet mereka.

Selain itu, terjadi redistribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan pengelolaan kepemilikan umum. Kekayaan tidak hanya berputar di tangan segelintir orang, tetapi didistribusikan untuk kepentingan umat. Dengan keuangan negara yang stabil tanpa utang luar negeri dan rakyat yang kebutuhannya telah terpenuhi, negara tentu menjadi lebih kuat secara ekonomi dan politik.

Dengan demikian, hanya Khilafah beserta syariat yang diterapkan secara kafah yang dapat mewujudkan kehidupan makmur dan sejahtera bagi rakyatnya. Menjadi kewajiban seluruh kaum muslim untuk berjuang menegakkannya kembali. Kesejahteraan hidup di bawah naungan Khilafah pada akhir zaman telah diberitakan Rasulullah saw. dalam sabdanya, “Akan ada pada akhir umatku seorang khalifah yang memberikan harta secara berlimpah dan tidak terhitung banyaknya.” (HR Muslim). Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *