Muslimah News, NASIONAL—Umat sepertinya masih berharap akan lahir pemimpin islami dari kontestasi pemilu yang diselenggarakan demokrasi. Menyikapi hal tersebut, aktivis muslimah Iffah Ainur Rochmah angkat bicara. “Sosok pemimpin islami hanya lahir dari rahim sistem kepemimpinan Islam, yakni Khilafah, tidak mungkin hadir dalam politik sekuler demokrasi,” ucapnya dalam Risalah Akhir Tahun 2024 bertema ”Kepemimpinan Sekuler Menyengsarakan, Kepemimpinan Islam Harapan Masa Depan”, Ahad (15-12-2024).
Ia menjelaskan, relasi pemimpin dan rakyat hari ini tidak ideal. “Hubungan penguasa dan rakyat adalah sengketa yang berkepanjangan, yakni banyak undang-undang merugikan rakyat, demo menentang undang-undang dan regulasi pro oligarki direspons represif, kebijakan tidak berubah karena sudah disahkan, dan akhirnya rakyat makin sengsara,” jelasnya.
Rakus
Menurut Iffah, rezim sekuler hari ini rakus harta publik. “Pajak beranekaragam dan bentuknya, menyerahkan harta publik kepada swasta dan asing yang mendukung rezim, mencukupkan layanan dengan skema asuransi, subsidi, dan bantuan sosial dengan standar pelayanan minimum,” bebernya.
Tarikan pajak, jelasnya, ada tiga macam. Pertama, katanya, pajak pusat yaitu, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea materai dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Kedua, lanjutnya, pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan, rokok, alat berat, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
Ketiga, imbuhnya, pajak kabupaten/kota yaitu pajak bumi dan bangunan; pajak barang dan jasa tertentu; pajak reklame; pajak air tanah; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak sarang burung walet; opsen pakal kendaraan bermotor; opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
Asy-Syari’
Dalam Islam, ungkapnya, asy-syari’ (seruan syarak) telah memerintahkan agar memperhatikan rakyatnya dengan memberinya nasihat, memperingatkan agar tidak menyentuh sedikit pun harta kekayaan milik umum, dan mewajibkan agar memerintah rakyat dengan Islam tanpa aturan yang lain.
“Mekanisme dalam memberikan nasihat takwa, yaitu, khalifah mengamanatkan takwa kepada setiap pejabat yang diangkat, khalifah/wali menyampaikan taujih dan nasihat kepada umat melalui forum umum, seperti khutbah atau pidato kenegaraan,” paparnya.
Dalam memberikan nasihat takwa, lanjutnya, departemen penerangan yang terhubung dengan khalifah menyediakan maklumat media yang menggambarkan keagungan Islam. “Selain itu, disediakan kadi hisbah yang menjelaskan ketentuan syariat di berbagai fasilitas atau layanan publik. Hal-hal ini pernah dilakukan dalam pemerintahan Khilafah,” ucapnya.
Syariat Islam
Iffah mengatakan, sumber lahirnya kebijakan adalah syariat Islam. “Kebijakan bersumber dari aturan Allah Swt., karena paling paham apa yang dibutuhkan manusia; tidak berpihak pada golongan tertentu; tidak bisa dimanipulasi untuk kepemimpinan penguasa,” paparnya.
Pemasukan dan pengeluaran negara, terangnya, ditetapkan syarak tidak dari pajak dan utang. “Ketentuan atas harta yang haram dimiliki penyelenggara negara mencegah korupsi dan kecurangan. Negara wajib mengelola harta milik umum dan tidak diserahkan kepada swasta apalagi asing,” imbuhnya.
Syariat Islam, ungkapnya, selalu sesuai dengan perkembangan zaman karena ada mekanisme ijtihad syar’i dan hal ini berbeda kreativitas dan kecerdikan penguasa. “Kewenangan ijtihad ada pada pemimpin dan umat mendampingi dengan muhasabah. Aspirasi, kritik, dan koreksi atas kebijakan dengan basis sama, yakni halal-haram, ketakwaan,” jelasnya.
Dorongan takwa, sambungnya, bukan oposisi yang melahirkan instabilitas. “Aspirasi dihitung sama nilainya, baik oleh majelis umat, partai politik, jemaah dakwah, atau individu karena dinilai berdasarkan syariat bukan suara terbanyak,” pungkasnya. [MNews/IK]
