![[Kabar] Menag Minta PTKIN Mengevaluasi Sejumlah Prodi, Akademisi: Evaluasi Harus oleh Negara!](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/10/perguruan-tinggi-unsplash.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berani mengevaluasi sejumlah program studi yang sudah tidak banyak peminatnya.
Menurutnya, apabila prodi di PTKIN ada yang tidak lagi memenuhi kebutuhan pasar, maka bisa diubah melalui evaluasi. “Jika institusi ini ingin mengubah dunia, kita harus berani mengevaluasi, masih layakkah prodi tertentu untuk dilanjutkan atau tidak,” kata Menag Nasaruddin Umar saat me-launching Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) PTKIN 2025 di Aula Kampus UIN Raden Fatah Palembang, dilansir dari laman Kemenag, Kamis (5-12-2024).
Menag meminta para Rektor PTKIN berani melakukan perubahan prodi dengan melihat perkembangan pasar, dengan mengombinasi antara kecenderungan pasar dengan misi keagamaan.
Negara
Menyorot hal di atas, akademisi Dr. Liliek Susilowati, M.Si. menyatakan, evaluasi eksistensi prodi harus dilakukan oleh negara.
“Dari aspek mengevaluasi eksistensi suatu prodi, kapan prodi dibuka atau ditutup, harus dilakukan oleh negara, tidak diserahkan pada masing-masing perguruan tinggi,” tuturnya kepada MNews, Senin (16-12-2024).
Bahkan, lanjutnya, kurikulum pendidikan sejak dini hingga perguruan tinggi juga harus dirancang secara holistik dan hanya bisa dilakukan dengan tepat oleh negara karena kualitas pendidikan akan menentukan kualitas negara.
“Pengkajian secara mendalam terhadap kurikulum pendidikan dan melibatkan berbagai pakar untuk menjawab tantangan kehidupan merupakan ranah yang hanya bisa dilakukan secara komperehensif dan berkesinambungan oleh negara,” tandasnya.
Ia menegaskan, tujuan pendidikan bukan berorientasi pasar atau lapangan kerja karena lapangan kerja merupakan hal yang berbeda dengan tujuan pendidikan. ”Tujuan pendidikan mencetak generasi unggul yang berkepribadian kuat dan penopang peradaban bangsa yang dengannya menjadikan anak didik dapat berjalan secara benar dalam kehidupan dan mampu menghadapi segala tantangan yang ada,” jelasnya.
Sedangkan lapangan kerja, sambungnya, merupakan tugas negara untuk mengadakannya untuk memastikan rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kambing Hitam
Dalam pandangan Liliek—berkaitan dengan banyaknya pengangguran—merupakan kesalahan besar jika dinisbahkan pada prodi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. ”Cara pandang ini bahkan merupakan upaya mencari kambing hitam atas gagalnya negara dalam menyiapkan lapangan kerja bagi rakyatnya,” kritiknya.
Ia menilai, sulitnya lapangan kerja merupakan buah dari kesalahan multidimensi yang dilakukan negara. ”Kesalahan dalam merancang kurikulum, penyerahan pengelolaan SDA kepada korporasi atau asing, cara pandang penguasa ke rakyat bagaikan pedagang ke konsumen, semua ini buah dari diterapkannya sekularisme kapitalisme di negeri ini,” ulasnya.
Dalam sistem sekularisme kapitalisme, kata Liliek, tolok ukur prodi diminati atau tidak, sangat dipengaruhi oleh sesuatu itu mendatangkan keuntungan materi atau tidak, mendatangkan kesenangan atau tidak.
”Ditambah lagi, sistem sekularisme kapitalisme mengaruskan gaya hidup hedonisme bertemu dengan kurikulum agama Islam yang justru diarahkan pada sekularisme, menjadikan Islam justru sangat sulit dipahami dan kontradiksi dengan tuntutan akidah. Akibatnya, menjadi hal yang wajar jika beberapa prodi sepi peminat karena faktor ini,” urainya.
Ini, terangnya, berbeda dengan yang terjadi pada sistem Islam, yaitu Khilafah yang pernah tegak selama 13 abad. ”Pendidikan berhasil mencetak generasi yang berkepribadian Islam yang kuat, kesejahteraan rakyat terjamin, dan menjadi negara yang disegani dunia,” ungkapnya.
Kurikulum yang mencakup ilmu dan sains berkembang sangat pesat, urainya, menghasilkan banyak ilmuwan yang polimatis hingga menjadikan Khilafah sebagai mercusuar peradaban dunia.
”Khilafah menjadikan pendidikan dan layanan publik lainnya dapat dinikmati seluruh rakyat tanpa biaya karena ditopang dengan sistem ekonomi dan sistem politik yang sahih yang berasal dari Allah Taala,” ucapnya. [MNews/IA]
