[Kabar] Praktisi: Magang ke LN bagi Lulusan SMK Bukan untuk Kemajuan Bangsa

[Kabar] Praktisi: Magang ke LN bagi Lulusan SMK Bukan untuk Kemajuan Bangsa

Muslimah News, NASIONAL – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti akan menyiapkan program untuk mengirim lulusan SMK ke luar negeri. Rencana ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke SMK Muhammadiyah 3 Palembang, Jumat (1-11-2024).

Ia mengatakan, langkah ini dilakukan karena SMK memiliki peran strategis dalam mempersiapkan lulusan dengan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja.

Selain itu, dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 dan 24 disebutkan bahwa pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang dapat dilaksanakan baik di dalam dan di luar negeri. Sejumlah negara memberikan peluang yang terbuka untuk menjadi negara tujuan pemagangan seperti Jepang, Jerman, dan Korea.

Untuk mendukung target ini pemerintah telah menetapkan dana bantuan untuk Penguatan Persiapan Magang Luar Negeri Tahun 2024 yang berasal dari APBN dan sudah dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat SMK. Nilai bantuan sebesar Rp15 juta per peserta didik atau sebesar Rp150 juta bagi sepuluh siswa per sekolah yang mendapatkan dana bantuan tersebut.

Ilusi

Namun, praktisi pendidikan kejuruan Vita Yulia Indrasari, S.P. justru menilai, dengan program tersebut, jargon bahwa pendidikan SMK membuat negara maju pun hanya akan menjadi ilusi.

“Tidak dinafikan, maraknya tawaran magang ke luar negeri untuk lulusan SMK membuktikan arah pendidikan adalah menyiapkan tenaga buruh bagi pasar global bukan dalam rangka membangun negeri ini dengan tenaga terampil untuk kemajuan bangsa,” jelasnya kepada MNews, Jumat (22-11-2024).

Ia mengulas, ketika negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warganya, tidak mampu mengolah keberlimpahan tenaga kerja produktifnya, serta tidak memiliki rencana strategis untuk kemajuan ekonominya, maka Indonesia—sebagai negara yang tidak Independen—malah akan menjadi sasaran sebagai penyedia tenaga buruh bagi negara industri dan korporasi asing.

Ia mencontohkan program mengikuti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dapat menjadi salah satu cara mendapatkan pekerjaan di Jepang. LPK akan memberikan pelatihan kerja bagi orang Indonesia yang sudah mendaftar dan lolos, ujarnya, tetapi tidak semua LPK dapat mengirim peserta magang atau calon pekerja ke Jepang.

“Hanya LPK dengan izin Sending Organization (SO) yang dapat menyalurkan tenaga kerja ke Jepang. Biaya mengikuti program pemagangan ke Jepang melalui LPK-SO ini rata-rata Rp25 juta sampai Rp35 juta,” ucapnya.

Untuk melancarkan program ini, lanjutnya, sejumlah bank mulai menawarkan program dana talangan bagi para peserta magang yang kesulitan pembiayaan. “Jika tidak dengan disiplin yang kuat, bukannya berhasil di negara orang, yang ada peserta magang malah terjerat dengan utang bank,” cetusnya.

Menimbulkan Kekhawatiran

Selain itu, Vita menyatakan, masifnya program pemagangan ke luar negeri juga menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak.

“Kontrol yang lemah dari pemerintah serta kecenderungan SMK mempromosikan praktik kerja lapangan ke luar negeri untuk mendapatkan siswa-siswi baru dianggap menyuburkan eksploitasi anak berkedok magang,” ungkapnya miris.

Ini karena, bebernya, Kemendikbud tidak mengatur secara rinci mekanisme magang pelajar SMK ke luar negeri. “Kemendikbud hanya memfasilitasi bantuan dana untuk persiapan magang luar negeri dan menuntut sekolah untuk bekerjasama dengan SO dalam pelaksanaannya,” urainya.

Padahal, sambungnya, kunci dari magang SMK ke luar negeri adalah kerja sama yang solid dan kontrol yang kuat, yakni Kemendikbud sebagai pihak yang berkepentingan untuk pemasaran lulusan SMK, Kemenaker yang memfasilitasi LPK-SO, dan BKK (Bursa Kerja Khusus) untuk teknis pemagangan dan kejelasan nota kerja sama dengan pengawasan Kemenlu untuk meminimalisir penyalahgunaan tenaga magang, bukan sekadar memastikan tersalurkannya dana bantuan.

Memang, ia mengungkapkan, tidak mengherankan ketika sistem pendidikan sekuler kapitalistik yang sarat dengan atmosfer material ini diterapkan, standar pasar global pun diadopsi ke dalam kurikulum pendidikan.

“Dalam penerapannya, generasi muda malah dijadikan salah satu aset ekonomis penting untuk mendukung pilar ekonomi negara. Segala macam cara dilakukan agar pemuda produktif secara ekonomis, termasuk menjadikan strategi nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan untuk menyuplai tenaga buruh ke dunia kerja, bahkan hingga mancanegara,” sesalnya.

Oleh karena itu, nilainya, wajar jika akhirnya pendidikan di negeri ini bergeser nilainya dan kehilangan ruhnya menjadi sekadar pencetak tenaga buruh siap kerja.

Visi Pendidikan Islam

Sebaliknya, ia menuturkan, Islam memiliki visi pendidikan yang diarahkan untuk menghasilkan generasi unggul dan cemerlang yang bersyahsiah Islam serta memiliki kecakapan kepemimpinan dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang-bidang vital kehidupan.

“Generasi yang dihasilkan sistem pendidikan Islam sebagaimana diterapkan di Khilafah Islam akan membentuk masyarakat yang berperadaban tinggi dan unggul, bukan sekadar aset ekonomis nasional,” bebernya.

Pendidikan pada era Khilafah, lanjutnya, akan menghasilkan lulusan yang memberikan solusi bagi masalah, bukan memberikan masalah.

“Negara pun akan mengelola sumber dayanya sebagai kekuatan yang mendorong peradaban tinggi dan cemerlang, bukan sumber daya manusia yang tunduk pada korporasi dan skema pasar global,” tegasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *