Kepemimpinan Perempuan di Posisi Kekuasaan Tidak Akan Memberi Kebaikan bagi Perempuan

Kepemimpinan Perempuan di Posisi Kekuasaan Tidak Akan Memberi Kebaikan bagi Perempuan

Penulis: Ummu Nashir N.S.

Muslimah News, FOKUS — Perbincangan tentang kepemimpinan perempuan di posisi kekuasaan selalu mengemuka, terlebih pada momen-momen pilkada, pemilu, ataupun pengangkatan pejabat negara, sebagaimana terjadi beberapa waktu belakangan ini.

Tuntutan kuota 30% perempuan di parlemen ataupun lembaga eksekutif tidak pernah berhenti digaungkan. Seiring dengan itu pula, tidak berhenti upaya dari beberapa kalangan yang menyatakan diri mereka sebagai feminis ataupun feminis muslim untuk menyerang beberapa nas yang melarang perempuan menduduki jabatan kekuasaan.

Sebagian kalangan menilai bahwa pilkada tahun ini yang akan digelar beberapa waktu mendatang dapat menjadi titik balik yang baik dalam kiprah politik perempuan. Terlebih dengan hadirnya banyak perempuan di bursa pilkada di berbagai wilayah di negeri ini, baik sebagai calon bupati/wali kota, maupun calon gubernur dan wakilnya. Teristimewa yang terjadi di Jawa Timur karena ada tiga cagub perempuan yang akan bersaing. Kompetisi antara tiga perempuan tersebut dapat menjadi titik balik gerakan mendukung keterwakilan perempuan dalam politik sebab siapa pun pemenangnya adalah perempuan. 

Banyak pihak berharap dengan banyaknya perempuan menempati posisi di kekuasaan akan memberikan angin segar bagi terselesaikannya berbagai permasalahan yang menimpa perempuan dan akan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan. Selanjutnya, akan memberi kebaikan bagi perempuan, bahkan bagi bangsa ini.

Tentu tersimpan tanya dalam benak, benarkah keterwakilan perempuan sebagai calon kepala daerah akan memberikan kebaikan bagi bangsa ini serta akan memberi pengaruh terhadap nasib perempuan negeri ini? Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang permasalahan ini? 

Pemimpin Perempuan, Akankah Menjamin Terselesaikannya Permasalahan Perempuan?

Tidak dimungkiri bahwa perempuan memang cenderung lebih teliti dan telaten dalam beberapa hal daripada laki-laki, memiliki empati yang lebih tinggi, lebih detail, dan sebagainya. Akan tetapi di sisi lain, tidak dimungkiri bahwa laki-laki pun memiliki kelebihan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, semisal keberanian atau kemampuan berpikir. Ini semua adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa.

Artinya, sesungguhnya sifat-sifat yang ada pada laki-laki dan perempuan ini bukanlah menjadi hal utama dalam kepemimpinan. Faktanya negeri ini pernah dipimpin seorang perempuan, tetapi apakah bisa menyelesaikan permasalahan perempuan? Apakah kaum perempuan lantas menjadi sejahtera?

Kita semua sesungguhnya telah sama-sama tahu bahwa ketika negeri ini dipimpin oleh laki-laki maupun dipimpin oleh perempuan, kondisi rakyatnya (perempuan maupun laki-laki) sama-sama tidak sejahtera. Berarti bukan masalah siapa yang memimpin, melainkan ada hal lain yang lebih mendasar yang menjadikan kondisi ini terjadi.

Jika kita cermati secara mendalam, kita akan menemukan jawabannya. Sebenarnya biang keladi adalah sistem dan aturan yang diterapkan di negeri ini. Selama sistem dan aturan yang diterapkan adalah aturan buatan manusia yang serba lemah dan terbatas, tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan, termasuk permasalahan yang menimpa perempuan.

Alih-alih akan membawa kebaikan bagi perempuan, yang terjadi justru makin menderita. Tidak hanya kaum perempuannya, laki-laki juga akan menderita. Selama sistem aturan yang diterapkan bukan datang dari Yang Maha Sempurna, yaitu sistem Islam, permasalahan perempuan bahkan permasalahan manusia secara keseluruhan tidak akan pernah selesai. Kesengsaraan akan terus menimpa umat.

Selain itu, Islam memiliki pandangan bahwa posisi pemimpin bukan segalanya. Posisi pemimpin dan yang dipimpin, posisi rakyat atau penguasa, demikian halnya atasan atau bawahan tidak menjadi permasalahan. Justru yang menjadi masalah adalah standar yang dijadikan pijakan. Jika aturan Islam atau hukum syarak yang dijadikan sebagai pijakan, hak-hak orang yang dipimpin akan dijamin dan dipenuhi. Namun, jika aturan buatan manusia yang dijadikan aturan, sesungguhnya tidak memberikan kebaikan apa pun bagi umat Islam, termasuk untuk muslimah. Cukuplah Islam menjadi pedoman hidup kita, tidak yang lain.

Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Islam

Islam telah memberikan aturan khusus bagi kaum perempuan untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga suaminya, sekaligus menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Rasulullah saw. bersabda sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu ’Umar, “Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir (kepala pemerintahan) adalah pemimpin bagi rakyatnya, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. ….” (HR Bukhari Muslim).

Peran kepemimpinan dalam hadis ini sama sekali tidak menunjukkan adanya legitimasi atau superioritas derajat yang satu atas yang lain. Pemimpin negara tidak dianggap lebih mulia dari rakyatnya. Seorang laki-laki sebagai suami tidak pula dianggap lebih mulia dibandingkan dengan istri dan anak-anaknya.

Kepemimpinan adalah tanggung jawab dan amanat yang dibebankan oleh Allah Swt. untuk dilaksanakan, selanjutnya dipertanggungjawabkan sebagai sebuah amal ibadah. Justru ketaatan masing-masing terhadap tanggung jawab kepemimpinan inilah yang akan menentukan kemuliaan derajat seseorang, sebagaimana firman Allah, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” (QS Al-Hujurat [49]: 13).

Perempuan sebagai pemimpin rumah tangga suami dan anak-anaknya mengandung pengertian bahwa peran kepemimpinan yang utama bagi perempuan adalah merawat, mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anaknya agar kelak menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Di samping itu, ia pun berperan membina, mengatur, dan menyelesaikan urusan rumah tangga agar memberikan ketenteraman dan kenyamanan bagi anggota-anggota keluarga yang lain.

Dengan perannya ini, ia telah memberikan sumbangan besar kepada negara dan masyarakatnya. Ia telah mendidik dan memelihara generasi umat agar tumbuh menjadi individu-individu yang saleh dan muslih di tengah masyarakat. Dengan begitulah bisa dikatakan bahwa kepemimpinan perempuan ini berperan melahirkan pemimpin-pemimpin lainnya di tengah-tengah umat.

Di samping itu, sebagai bagian dari masyarakat, perempuan pun tidak bisa diabaikan begitu saja. Tersebab sebagai bagian dari masyarakat, maka perempuan maupun laki-laki memiliki peran yang sama untuk menentukan corak kehidupan masyarakat pada masa mendatang.

Di samping itu, sesungguhnya Islam telah memberikan ruang yang leluasa bagi perempuan untuk berkiprah di tengah masyarakat, seperti kebolehan untuk terlibat dalam beberapa muamalah, melakukan amar makruf nahi mungkar serta memperhatikan urusan umat (beraktivitas politik) yang hukumnya memang wajib, dan lain-lain.

Kewajiban ini tersirat dalam firman Allah Swt., “Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada al-khair (Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran [3]: 104).

“Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi Rahmat oleh Allah dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah [9]: 71).

Kepemimpinan Perempuan dalam Kekuasaan, Haram Hukumnya!

Demikianlah, telah sangat jelas bahwa Islam tidak pernah mendiskreditkan perempuan, bahkan perempuan pun memiliki tanggung jawab pula di tengah masyarakat karena ia merupakan bagian dari masyarakat.

Perempuan tidak dihalangi untuk menjadi pemimpin di tengah masyarakat, selama bukan aktivitas kekuasaan. Islam membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam lembaga pendidikan misalnya, menjadi kepala sekolah, direktur, dan sebagainya. Akan tetapi, terkait aktivitas kekuasaan, Rasulullah saw. telah memperingatkan kita dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, “Tidak akan pernah menang/beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaannya) kepada perempuan.” (HR Bukhari).

Jika kita mencermati hadis ini, maka kita dapat menyimpulkan setidaknya tiga hal, yaitu pertama, hadis ini turun berkaitan dengan peristiwa diangkatnya seorang perempuan di Persia, Bauran binti Kisra, menggantikan ayahnya sebagai raja. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan hadis ini. Sangat jelas dari sebab turun hadis ini (asbabul wurud) perkaranya berkaitan dengan perkara kekuasaan, bukan yang lain.

Kedua, hukum yang terkandung dalam hadis ini, yakni haram. Di dalamnya terkandung tuntutan untuk meninggalkan, artinya merupakan larangan. Hadis ini sekalipun bentuknya al-ikhbar (pemberitahuan) atau khabar (kalimat berita), tetap berfaedah larangan untuk memberi kekuasaan kepada perempuan (imraatan) karena merupakan salah satu bentuk kalimat tuntutan (shighat al Thalab), dan adanya “dzam” (celaan) berupa “lan yufliha” (tidak akan pernah beruntung/berjaya) sebagai qarinah atau indikasibahwa larangan tersebut larangan yang tegas (an-nahyu al-jazim) atau thalab at-tarki jaziman/ tuntutan meninggalkan dalam hadis tersebut bersifat pasti. Dengan demikian haram bagi perempuan menjabat sebagai hukkam (kekuasaan).

Ketiga, larangan ini berlaku bagi perempuan. Hal ini tampak jelas dari bunyi hadis ini, yaitu kata imraatan yang artinya perempuan, bukan laki-laki. Tidak dalam bentuk kata sifat, sehingga tidak bisa diambil pemahaman lain selain apa yang disebutkan dalam nas tersebut, yaitu imraatan – perempuan. Bukan karena sifat perempuannya sehingga bisa disimpulkan boleh kalau perempuannya mampu, kalau tidak mampu tidak boleh. Oleh karena tidak ada keterangan yang menjelaskan demikian.

Demikianlah, sesungguhnya jika kita mau mencermati akan kita dapati kejelasan tentang haramnya perempuan menduduki posisi kekuasaan. Oleh karena adanya celaan yang bersifat pasti dengan adanya indikasi bahwa tidak akan pernah beruntung atau berjaya suatu kaum.

Tidak Memberi Kebaikan bagi Siapa pun

Dari pemaparan tentang hadis Abi Bakrah ini, telah sangat jelas bagi kita bahwa haram hukumnya bagi seorang muslimah untuk menjadi pemimpin dalam kekuasaan. Telah kita pahami bahwa haram artinya jika dilakukan maka akan mendapatkan siksa atau berdosa dan sebaliknya jika ditinggalkan maka justru akan mendatangkan pahala. Ini artinya, jika seorang muslimah “memaksa” dirinya menduduki posisi kekuasaan, sungguh ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, berarti ia telah berdosa. Jika demikian halnya, tentu hal ini tidak memberikan kebaikan apa pun bagi perempuan atau muslimah tersebut.

Selain itu hadis ini berisi peringatan dari Allah Swt. dan Rasul-Nya agar tidak menyerahkan urusan kekuasaan kepada perempuan. Dalam riwayat yang lain … menceritakan kepada kami Utsman ibn alHaytsam, menceritakan kepada kami, Awf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata, “Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. pada Perang Unta. Abu Bakrah berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw. bahwa orang Persia mengangkat putri raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda, “Tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” (HR Bukhari).

Perkataan dalam hadis ini, yaitu “tidak akan pernah beruntung suatu kaum” atau “tidak sukses suatu kaum (masyarakat)” sesungguhnya telah menunjukan kepada kita bahwa perempuan menduduki posisi di kekuasaan, maka tidak akan pernah memberikan kebaikan apapun bagi masyarakat.

Dari seluruh penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa keberadaan kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan, maka tidak memberikan kebaikan apa pun baik bagi perempuan itu sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Hanya saja harus dipahami bahwa keharaman posisi perempuan dalam kekuasaan, tidak menjadikannya sebagai warga negara kelas dua, sebagaimana yang dituduhkan beberapa pihak. Namun, demikianlah hukum yang ditetapkan Allah untuk perempuan, semuanya adalah untuk kemuliaan perempuan. Wallahualam bissawab. [MNews/TY-GZ]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *