[Kabar] Pengamat: Bukan JKP, tetapi Negara Harus Menjamin Ketersediaan Lapangan Kerja

[Kabar] Pengamat: Bukan JKP, tetapi Negara Harus Menjamin Ketersediaan Lapangan Kerja

Muslimah News, NASIONAL — Dalam konferensi pers Asia Expert Roundtable on Unemployment Protection yang digelar International Labour Organization (ILO) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (9-10-2024), Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh menyebut seratus ribu pekerja yang sudah menerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai jumlah impresif mempertimbangkan fakta luasnya wilayah Indonesia dengan demografi yang beragam.

Lebih jauh, Direktur ILO menyebutkan JKP harus di linkage dengan segala jenis perlindungan sosial untuk pekerja program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pasar kerja aktif dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam Working Paper Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan (Pusbangjaknaker) Kemenaker RI, JKP merupakan jaminan sosial bagi tenaga kerja sebagai konsekuensi negatif dari masuknya perusahaan dan pemerintah dalam ekonomi pasar bebas.

Ketika perusahaan kalah dalam persaingan dan harus melakukan PHK, korban PHK mendapat jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Selain itu, jaminan sosial ini digunakan untuk menjamin ketika terjadi risiko PHK dan berusaha mendapatkan pekerjaan kembali atau berusaha mandiri.

Bukan JKP

Menyoal hal tersebut, pengamat ekonomi Meti Astuti, S.E.I., M.Ek. buka suara. “Bukan JKP yang dibutuhkan, tetapi negara harus menjamin ketersediaan akan adanya lapangan pekerjaan,” tuturnya kepada MNews, Rabu (16-10-2024).

Jaminan sosial korban PHK, ungkapnya, tidak dibutuhkan jika gelombang PHK tidak terjadi akibat sektor ketenagakerjaan hanya diserahkan pada mekanisme ekonomi pasar bebas. “Harus dipahami, badai PHK yang sedang terjadi tidak bisa dipandang alami dan sederhana,” imbuhnya.

Terlebih, lanjutnya, hanya melihat terkait dengan kebijakan internal perusahaan berupa efisiensi biaya yang lazim dilakukan ketika terjadi kerugian oleh berbagai faktor. “Melainkan, hal ini harus dimaknai sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem pasar bebas dalam ketenagakerjaan,” bebernya.

Pasar Bebas

Akar masalah persoalan buruh, menurut Meti adalah ekonomi pasar bebas yang menyebabkan gelombang PHK dan tidak dapat diatasi hanya dengan memberikan perlindungan sosial berupa program JKP. “Ini karena yang dibutuhkan masyarakat adalah jaminan ketersediaan pekerjaan, jaminan tetap bekerja untuk mampu membiayai kebutuhan dasar dirinya, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan pekerja,” tegasnya.

Ia menjelaskan, melepas sektor ketenagakerjaan kepada ekonomi pasar bebas, sama saja menyerahkan nasib para pekerja pada risiko berulang untuk dapat di-PHK kapan saja jika industri mengalami kelesuan atau ekonomi pasar mengalami kontraksi.

“Seharusnya sektor ketenagakerjaan adalah mandatory (kewajiban) negara untuk menjamin ketersediaannya. Artinya, negara harus menyediakan industri padat karya yang kondusif dan menyerap tenaga kerja,” paparnya.

Negara, terangnya, harus memastikan pekerja memiliki kemampuan yang mumpuni dengan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja yang dapat diakses (accessible), berkualitas, serta memastikan upah pekerja dibayarkan secara adil (fair) profesional. “Pekerja tidak lagi dipandang sebagai faktor produksi, melainkan sebagai tenaga profesional yang menunjang kemajuan industri dan peradaban manusia,” ulasnya.

Negara Harus Hadir

Menurut Meti, negara harus hadir untuk memastikan setiap laki-laki dewasa memiliki pekerjaan dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. “Tidak ada lagi keluarga yang terdampak PHK kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya karena pendapatan hilang akibat kehilangan pekerjaan,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, bukan hanya sektor industri yang diharapkan menyediakan lapangan kerja, tetapi juga sektor perdagangan, pertanian, dan jasa dengan nilai tambah tinggi. “Membangun industri yang kuat, kukuh, dan berdaya saing tinggi, tidak mungkin diserahkan ke mekanisme pasar,” tegasnya.

Ekonomi, lanjutnya, yang menggeliat melalui perdagangan, bahkan ketersediaan pangan yang memadai dan terjangkau tidak mungkin diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang basisnya adalah bisnis dan mencari keuntungan. “Berbagai bidang ekonomi tersebut dapat menyerap tenaga kerja jika pelayanan negara kepada rakyat hadir terdepan dan bukan sekadar sebagai regulator,” pungkasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *