[Kabar] Pengamat: Dalam Sistem Kapitalisme, Upah Buruh Akan Selalu Rendah

[Kabar] Pengamat: Dalam Sistem Kapitalisme, Upah Buruh Akan Selalu Rendah

Muslimah News, NASIONAL —Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran, buruh melalui berbagai asosiasi minta upah dinaikkan sebesar 10%—20%.

Permintaan kenaikan upah ini berdasarkan pertimbangan bahwa sejak Covid 19, kenaikan upah buruh hanya berkisar 1%—3%, edangkan akumulasi laju inflasi mencapai 30% sehingga pendapatan buruh tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan terus tombok.

Menyoroti hal di atas, pengamat ekonomi Meti Astuti, S.E.I., M.Ek. angkat bicara. “Dalam sistem kapitalisme, selamanya upah buruh akan selalu rendah dan tidak mampu mengejar kenaikan harga barang dan jasa,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (6-10-2024).

Sebabnya, ia menjelaskan, buruh hanya dipandang sebagai salah satu faktor produksi sehingga pengusaha akan selalu menekan upah buruh serendah-rendahnya demi efisiensi, mengejar keuntungan lebih besar, atau menjadi sasaran penghematan jika terjadi penurunan keuntungan dan gangguan eksternal lainnya.

“Sementara itu, laju kenaikan harga barang dan jasa juga banyak dipengaruhi oleh permainan para pemilik modal yang menguasai rantai pasok sehingga bukan terjadi sekadar karena faktor alami berupa kurangnya supply atau banyaknya permintaan,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, menurut Meti, berbagai bidang jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan sebagian besar diserahkan pengelolaannya kepada swasta sehingga kenaikan harga menjadi niscaya karena orientasi bisnis sangat kental di dalamnya.

Asa yang Salah

Dalam pandangannya, harapan buruh agar pemerintah menaikkan upah merupakan asa yang salah sasaran, mengingat rendahnya upah buruh justru akibat lepas tangannya negara dalam menjamin penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi buruh.

“Bargaining position buruh sangat rendah karena jumlah lapangan pekerjaan sangat sedikit dibandingkan jumlah masyakarat yang membutuhkan pekerjaan. Dalam kondisi terjepit sedemikian rupa, maka upah rendah berbasis berbagai komponen kebutuhan hidup layak (KHL) justru mendapat payung UU, seperti dalam PP No. 51 Tahun 2023 dan terpaksa harus diterima oleh buruh,” ulasnya.

Ini, menurutnya, sangat berbeda dengan Islam. “Dalam Islam, negara hadir paling depan memberikan jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan, memberi perlindungan terhadap sistem pengupahan yang adil dan professional, serta memberikan pelayanan sempurna dalam berbagai kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan,” jelasnya.

Dengan ketentuan seperti itu, sambungnya, upah buruh akan menjadi apresiasi atas kemampuan dan skill yang tinggi dari buruh.

“Dengan upah tersebut, memungkinkan bagi buruh untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan mengakses kebutuhan sekunder dan tersier dengan mudah tanpa perlu memikirkan kenaikan harga barang-barang yang tidak terjangkau,” cetusnya.

Ia menambahkan, dengan sistem pendidikan yang berkualitas dan gratis, negara mampu menjaga dan meningkatkan kualitas masyarakat termasuk pekerja sehingga memiliki kemampuan tinggi dan dapat bekerja secara kompetitif dan profesional.

“Ditambah lagi, negara terjun langsung dalam pelayanan masyarakat di berbagai bidang kebutuhan publik sehingga upah buruh tidak habis digunakan untuk membayar biaya pendidikan dan kesehatan karena telah dijamin negara,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *