Muslimah News, NASIONAL — Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan mengatakan, kekerasan seksual pada anak dalam tahap darurat dan mengkhawatirkan. Pada 2023, KPAI mencatat, dari 3.877 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 1.866 aduan terkait kasus perlindungan khusus anak dan didominasi kasus kekerasan seksual. Selain itu, sebanyak 262 kasus pengaduan kekerasan pada anak dilakukan oleh ayah kandung dan 153 kasus dilakukan oleh ibu.
“Penting untuk memperdalam sistem pendidikan seksual sejak anak usia dini, jangan sampai pendidikan seksual ini menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan dengan anak karena bermanfaat untuk mencegah anak dari tindakan kekerasan seksual,” ujarnya, Kamis (26-9-2024).
Menurut Kawiyan, pendidikan seksual makin penting bagi anak dengan situasi kerentanan. Kondisi anak dapat mempertahankan dirinya dari kekerasan seksual harus terus didorong mengingat makin banyak kasus yang dilaporkan akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat anak, baik orang tua hingga guru.
Subur
Kepada MNews, Sabtu (5-10-2024), pengamat masalah perempuan, anak, dan generasi dr. Arum Harjanti menyatakan, Indonesia benar-benar darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak (KStA). Suburnya kekerasan seksual terhadap anak tersebut, ucapnya, akibat diterapkannya sekularisme dan liberalisme.
“Pada 2013, KPAI menyatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual pada anak. Ketua KPAI pada saat itu sudah menyatakan bahwa KStA sudah pada titik yang sangat sadis dan di luar nalar sehat. Selama tiga tahun, rata-rata 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya. Padahal saat itu sudah ada UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga KUHP,” bebernya.
Sebelas tahun kemudian, yakni 2024, paparnya, Indonesia nyatanya masih darurat kekerasan seksual. “Sejak 2019, kekerasan seksual menduduki jumlah tertinggi di antara berbagai jenis kekerasan terhadap anak. Mirisnya, sudah ada banyak regulasi tentang persoalan tersebut, di antaranya adalah UU 35/2014 dan UU 17/2016 yang merupakan revisi dari UU Perlindungan Anak. Juga ada UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” urainya.
Apalagi, tambahnya, ada PP 70/2020 yang membolehkan tindakan kebiri kimia pada pelaku KStA, juga Perpres 101/2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
“Nyatalah, regulasi yang banyak tersebut tidak mampu menyelesaikan kerusakan besar ini. Bahkan, bisa dikatakan gagal mencegah terjadinya KStA. KStA justru bertambah parah dan mengerikan,” ungkapnya miris.
Menurutnya, ini tecermin dari pelaku terbanyak yang merupakan orang terdekat dengan korban, baik teman, guru, maupun ayah, bahkan ibu kandung.
“Realitas ini menjadi bukti bahwa negara tidak mampu melindungi anak-anak dari kejahatan luar biasa bernama KStA. Oleh karenanya, regulasi ini tidak sekadar perlu ditinjau ulang, tetapi harus ada perubahan paradigma kehidupan yang melandasi tegaknya aturan,” cetusnya.
Arum menegaskan, terjadinya KStA jelas akibat banyak faktor yang saling terkait. “Mulai dari lemahnya pengawasan orang tua, gagalnya sistem pendidikan membina akhlak mulia, hingga belum dipahaminya regulasi oleh aparat penegak hukum. Semua ini berakar pada sekulerisme yang telah mencengkeram kuat dalam kehidupan,” jelasnya.
Jauhnya agama dari kehidupan, sambungnya, membuat manusia kehilangan nilai kemanusiaannya sehingga tidak ubahnya seperti binatang. “Akal manusia yang seharusnya mampu membedakan yang baik dan buruk, terpuji dan tercela telah masuk dalam perangkap hawa nafsu. Akibatnya, sesama teman tega berbuat nista, guru tega berbuat keji pada muridnya, ayah ibu bahkan tega merusak anak kandungnya sendiri,” ungkapnya.
Itu semua terjadi, ucapnya, karena tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. “Kalau kepada Allah saja tidak takut, aturan buatan manusia pun tidak akan mampu menumbuhkan rasa takut. Apalagi hari ini regulasi pun dapat disiasati, hukum bahkan bisa dibeli. Pendidikan seksual pada anak tentu bukan solusi,” tegasnya.
Terlebih lagi, lanjutnya, landasannya adalah liberalisasi perilaku yang lahir dari sekulerisme. “Sekularisme dan liberalisme menjadi asas semua pengaturan hidup manusia, menjadikan manusia berbuat sekehendak hawa nafsunya tanpa peduli akan akibat yang ditimbulkannya. Inilah penyebab gagalnya aturan dalam menyelesaikan KStA. Akibatnya rusaklah kemuliaan manusia,” ungkapnya.
Revolusi Pemahaman
Untuk itu, ia mengingatkan, revolusi pemahaman manusia adalah satu kebutuhan mendesak. “Tentu saja bukan model revolusi mental yang sekadar slogan. Namun, revolusi yang mengukuhkan iman kepada Allah dan akan datangnya hari pembalasan. Keimanan inilah yang akan menjadi perisai setiap individu,” jelasnya.
Hal ini, ujarnya, tentu harus disertai dengan sistem pendidikan yang mampu melahirkan insan mulia. “Oleh karena itu, asasnya haruslah akidah Islam sehingga akan terwujud ketakwaan, baik pada individu maupun keluarga. Masyarakat pun peduli dan budaya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran akan tumbuh dengan subur. Semua itu akan mencegah kerusakan dan mendorong kebaikan,” urainya.
Hanya saja, ia menekankan, ini mengharuskan peran nyata negara untuk menegakkannya. “Negara juga harus membangun sistem lainnya dengan landasan Islam agar dapat sempurna memberikan perlindungan pada anak-anak dan semua warga negara,” tuturnya.
Pada era transformasi digital ini, ujarnya, negara juga harus mewujudkan media yang menguatkan keimanan dan aman dari pengaruh negatif, seperti pornografi dan kekerasan. “Kemudian mewujudkan sistem sanksi yang tegas dan menjerakan. [Keberadaan] aparat yang amanah akan mampu memberantas KStA secara tuntas. Semua itu hanya akan terwujud nyata ketika tegak negara yang menerapkan Islam kafah, yaitu Khilafah Islamiah,” pungkasnya. [MNews/RA]
