Politisasi Agama Menjaga Eksistensi Kapitalisme-Demokrasi

Politisasi Agama Menjaga Eksistensi Kapitalisme-Demokrasi

Penulis: Besse Megawati, S.E.

Muslimah News, FOKUS — Kolaborasi dalam menangani dan menghadapi ancaman terorisme, masih berlanjut, bahkan makin diperluas dalam dunia kampus, khususnya kampus keagamaan (Islam). Terkini, UIN Suska Riau menggelar audiensi dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Riau pada Rabu (11-9-2024). Kegiatan ini diklaim merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara akademisi dan masyarakat dalam menghadapi ancaman terorisme.

Narasumber utama dalam kegiatan ini, Kolonel (Sus) Harianto, S.Pd., M.Pd., Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat FKPT Provinsi Riau, menekankan pentingnya peran institusi pendidikan, terutama universitas, dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif mahasiswa serta civitas academica dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

Sementara itu, UIN Suska Riau yang diwakili oleh Prof. Dr. Edi Erwan selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, berkomitmen mendukung penuh upaya pencegahan terorisme melalui pendidikan dan berbagai program sosial kemasyarakatan.

Masifnya jalinan kolaborasi ini tentu patut kita kritisi. Pasalnya, berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat nyatanya tidaklah disebabkan karena konflik agama, melainkan karena ketimpangan regulasi yang menyebabkan meletusnya konflik antarrakyat, termasuk konflik agama. Oleh karenanya, dibutuhkan jiwa kritis para intelektual untuk memahami fakta lapang dan memberikan kontribusi terbaik untuk kebaikan masyarakat dan negara.

Menelisik Akar Konflik

Jika kita melihat konflik di tengah masyarakat secara keseluruhan, ancaman terorisme bukan merupakan ancaman utama atau paling mendesak dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama di banyak negara yang relatif stabil layaknya Indonesia. Ini sebagaimana disampaikan Kepala Badan Litbang dan Diklat (Kabalitbangdiklat) Kemenag Abd. Rahman Masud saat menjadi narasumber pada focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam di Jakarta (25-8-2024).

Rahman menyampaikan bahwa secara umum, konflik yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh dua faktor, yaitu keagamaan dan nonkeagamaan (aspek kesenjangan ekonomi, kepentingan politik, serta permasalahan sosial dan budaya).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga yang dipimpinnya, konflik-konflik besar yang berlangsung lama sering menjadikan agama sebagai faktor antara yang digunakan sebagai pemicu konflik. “Konflik-konflik berskala besar sebenarnya dipicu oleh faktor nonkeagamaan, terutama faktor ekonomi dan politik. Namun, dibungkus dengan isu agama,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa secara faktual, konflik yang disebabkan oleh faktor agama biasanya berskala kecil dan tidak berlangsung lama. Menurutnya, konflik keagamaan biasanya disebabkan kurangnya komunikasi di tingkat grassroot (akar rumput).

Pernyataan ini didukung oleh data konflik beberapa tahun terakhir, di antaranya pertama, konflik sosial. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), pada 2023, tercatat ada 281 peristiwa konflik sosial di Indonesia. Kemudian pada periode Januari—Maret 2024, terjadi 83 peristiwa konflik serupa.

Kedua, konflik agraria. Menurut, laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), setidaknya sepanjang 2023 ada 241 kasus konflik agraria di Indonesia. Ketiga, konflik di Papua yang selama 2023 tercatat 79 orang tewas, yakni 37 warga sipil, 23 anggota TNI-Polri, serta 19 orang dari KKB.

Keempat, konflik agama. Terjadi tujuh kasus intoleransi agama pada 2019, selanjutnya 14 kasus (2020), 11 kasus (2021), dan 3 kasus (2022). “Pada 2023, kasus intoleransinya cukup tinggi, hampir setengahnya, ada 30 kasus. Ini menandakan bahwa intoleransi ini dikaitkan dengan beberapa persoalan lingkungan strategis yang ada, baik itu lingkungan regional maupun nasional, ini sangat memengaruhi,” kata Chaerul dipantau lewat laman YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Jumat (17-11-2023).

Dari data yang ada, tampak sebagian besar konflik dalam beberapa tahun terakhir dominan dipicu oleh ketakadilan ekonomi, sosial, pengelolaan SDA, dan hak-hak tanah masyarakat lokal. Konflik-konflik tersebut umumnya melibatkan masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan, eksploitasi sumber daya, dan pemindahan paksa.

Seharusnya, upaya pencegahan konflik memprioritaskan perhatian pada konflik yang timbul akibat faktor-faktor yang lebih mendasar dan sering diabaikan, bukan semata fokus pada isu terorisme berbasis agama yang tidak mencerminkan masalah utama di tengah masyarakat. Mengapa fokus perhatian pemerintah justru memasifkan kolaborasi kontraterorisme (Islam)?

Sumber Konflik yang Sesungguhnya

Apabila kita merujuk pernyataan Rahman di atas bahwa agama sering kali dijadikan faktor antara atas konflik besar, artinya, penguasa sering mengambil taktik memanfaatkan agama atau identitas lainnya untuk membenturkan kelompok-kelompok masyarakat. Sebabnya, hal ini efektif dalam menjaga kekuasaan, memobilisasi dukungan, serta menghindari kritik yang lebih mendasar terhadap kebijakan atau kinerja mereka. Taktik ini didorong oleh faktor-faktor ideologis, kepentingan kekuasaan, serta kondisi sosial dan politik yang melingkupi negara.

Pertama, agenda politik dan kepentingan kekuasaan.

Kadang-kadang, pemerintah menggunakan isu terorisme untuk mengalihkan perhatian dari masalah lain yang lebih mendesak, seperti ketakpuasan masyarakat terhadap ekonomi atau ketakadilan sosial. Dengan memusatkan perhatian pada terorisme, pemerintah bisa menjaga legitimasi politik dan mengalihkan kritik publik dari kegagalan mereka dalam menangani masalah domestik yang lebih penting.

Kedua, kemudahan penerapan kebijakan.

Masalah seperti ketakadilan sosial, kemiskinan, atau konflik agraria, sering kali memerlukan solusi kompleks dan jangka panjang. Terorisme, di sisi lain, sering kali dihadapi dengan pendekatan militer dan penegakan hukum yang dianggap lebih mudah dan langsung dilakukan. Kebijakan antiterorisme bisa diterapkan dengan tindakan-tindakan nyata yang segera terlihat—seperti penangkapan atau penutupan jaringan teroris—sehingga memberikan kesan bahwa pemerintah aktif menangani ancaman tersebut.

Ketiga, dukungan pendanaan internasional.

Fokus pada terorisme juga sering kali terkait dengan akses terhadap bantuan internasional dan dukungan logistik, baik dari negara lain maupun lembaga multilateral. Banyak program dan inisiatif penanggulangan terorisme yang didanai oleh komunitas internasional yang memberikan insentif ekonomi bagi pemerintah untuk memprioritaskan masalah ini.

Keempat, dampak global dan tekanan internasional.

Terorisme adalah ancaman global yang menjadi perhatian banyak negara dan organisasi internasional. Negara-negara seperti Indonesia mendapat tekanan dari komunitas internasional untuk memerangi terorisme, terutama setelah peristiwa besar seperti serangan teroris 9/11 di AS. Tekanan dari negara-negara lain atau lembaga internasional, seperti PBB, bisa membuat pemerintah fokus pada terorisme untuk menunjukkan kepatuhan dan kerja sama dalam upaya keamanan global.

Dari sini, tampak bahwa sumber konflik yang sesungguhnya adalah ideologi yang diterapkan di negeri ini, yakni kapitalisme-demokrasi, dengan menciptakan konflik agama (baca: politisasi agama) sebagai kambing hitam dalam mewujudkan kepentingan dan menjaga eksistensinya, meskipun di sisi lain tidak mengakui peranan agama dalam kehidupan. Inilah wajah demokrasi!

Penerapan Islam Kafah, Menghilangkan Konflik

Kondisi bangsa Arab sebelum Islam diturunkan, khususnya di wilayah Semenanjung Arab, dikenal sebagai masa Jahiliah yang ditandai dengan berbagai bentuk ketakstabilan sosial, politik, juga persaingan ekonomi dan moral. Islam hadir sebagai solusi yang menyatukan masyarakat Arab dengan ajaran-ajaran yang menekankan persaudaraan, keadilan, dan perdamaian, sehingga secara bertahap mengakhiri konflik yang berlangsung lama dan membawa masyarakat Arab ke dalam tatanan yang lebih stabil dan harmonis dalam penerapan Islam kafah.

Dalam Islam, seorang pemimpin atau penguasa (imam, khalifah, atau amir) adalah seorang penggembala yang bertanggung jawab mengatur dan melindungi rakyatnya. Tugas utama seorang pemimpin adalah menegakkan keadilan, persatuan, memelihara kesejahteraan umum, dan menjaga moralitas masyarakat. Jika seorang penguasa secara sengaja menciptakan konflik atau memecah belah warga negaranya untuk kepentingan pribadi atau politik, tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan Allah dan rakyat.

Dalam hal ini, Islam memiliki pandangan tegas terkait sanksi terhadap penguasa zalim atau menciptakan konflik di antara masyarakat. Ia dianggap melakukan fasad (kerusakan di muka bumi) yang merupakan dosa besar. Jika tindakannya menyebabkan pertumpahan darah, pencurian, atau kerusakan lainnya, sanksi yang dijatuhkan bisa sangat berat, mulai dari pencopotan jabatan, hudud (hukuman yang ditetapkan oleh Allah), kisas (hukum balas), denda (diat), bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu. Pemimpin yang berbuat zalim dan menciptakan kerusakan di dunia akan dibenci Allah Swt. sebagai bentuk hukuman atas penyalahgunaan kekuasaan mereka.

Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah dan yang paling dekat dengan-Nya pada Hari Kiamat adalah pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya, orang yang paling dibenci Allah dan yang paling jauh dari-Nya pada Hari Kiamat adalah pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi).

Islam memiliki prinsip-prinsip kuat dalam mengelola negara dan masyarakat dengan cara yang adil dan harmonis tanpa membenturkan kepentingan kelompok-kelompok atau rakyat. Sistem Islam memiliki beberapa prinsip utama yang mendasari sebuah negara dijalankan secara adil dan tanpa konflik antarsesama warga, sekaligus menghindari eksploitasi oleh penguasa demi kepentingan tertentu. Di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, amanah dan akuntabilitas pemimpin.

Seorang pemimpin adalah penanggung jawab yang harus menjaga dan mengelola masyarakat dengan penuh amanah (tanggung jawab), wajib memperhatikan kepentingan rakyat, dan tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Rasulullah saw. menekankan hal ini dalam banyak hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”

Kedua, keadilan (‘adl).

Ini adalah salah satu pilar utama dalam Islam yang harus diterapkan penguasa dalam menjalankan pemerintahan. Semua bentuk kebijakan harus adil, baik dalam hal distribusi kekayaan, pemberian hak, maupun pemberlakuan hukum. Berlaku bagi semua kalangan, baik mayoritas maupun minoritas, serta mencegah praktik kecurangan politik, diskriminasi, atau perpecahan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.

Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial.

Negara adalah pelayan rakyat (tanpa memandang golongan, ras, agama) yang bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan dasar warganya, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pembiayaan atas semua ini diambil dari hasil pengelolaan kepemilikan umum oleh negara sehingga dapat mencegah konflik sosial yang timbul akibat kesenjangan ekonomi.

Keempat, larangan terhadap oligarki dan eksploitasi kekuasaan.

Islam melarang konsentrasi kekuasaan dan kekayaan pada sekelompok kecil elite atau oligarki yang dapat mengendalikan pemerintahan untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam Islam, penguasa harus memastikan distribusi kekayaan yang adil dan kebijakan ekonomi yang melindungi semua lapisan masyarakat.

Allah Swt. memperingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu.” (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Khatimah

Demikianlah, penerapan Islam kafah dalam mengatur pemerintahan mampu menghilangkan konflik, kezaliman penguasa, dan ketimpangan regulasi. Juga akan mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan manfaat, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga untuk seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta.

Firman-Nya, “Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya: 107). Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *