[Kabar] Kenaikan PPN Membangun Rumah Sendiri, Ekonom: Seharusnya Mempertimbangkan Kondisi Masyarakat!

[Kabar] Kenaikan PPN Membangun Rumah Sendiri, Ekonom: Seharusnya Mempertimbangkan Kondisi Masyarakat!

Muslimah News, NASIONAL — Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membangun rumah sendiri atau tanpa kontraktor naik dari 2,2% menjadi 2,4%. Kenaikan itu mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menyoroti hal di atas, ekonom Dr. Yuono Tri Utomo, S.E.I., M.Si. angkat bicara. “Kebijakan apa pun seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat sebagai pihak yang disasar oleh kebijakan tersebut,” ujarnya di Kabar Petang: “Hedeeeh…Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4 %” melalui kanal Khilafah News, Kamis (26-9-2024).

Yuono tidak menampik, kenaikan pajak ini dari sisi fiskal bisa jadi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak properti, tetapi dari sisi sosial jelas ini pasti membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

“Kok lebih mengedepankan dampak yang mungkin terjadi ketimbang dampak yang sudah pasti yaitu memberatkan masyarakat. Ini kan aneh!” tegasnya.

Namun, Yuono tidak heran dengan kebijakan aneh itu karena pembangunan ekonomi model sistem kapitalisme memang nirkeberpihakan kepada masyarakat.

Tidak Kecil

Dalam analisisnya, meski kenaikan pajak itu terlihat kecil, tetapi dampaknya tidak kecil karena yang naik bukan hanya PPN membangun rumah, tetapi tarif PPN secara keseluruhan.

“Tentu dengan kenaikan pajak ini, biaya membangun rumah dengan tipe sederhana sekalipun akan makin berat,” cetusnya.

Ia mencontohkan, membangun rumah sederhana tipe 21 yang semula cukup dengan dana Rp30 juta, dengan kenaikan PPN ini bisa mencapai Rp40 juta sampai Rp50 juta karena semua komponen bahan bangunan dipastikan juga naik, termasuk biaya tukang.

Pembangunan model kapitalisme, kritiknya, menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembangunan, seolah tanpa pajak negara tidak bisa melakukan pembangunan.

“Pandangan seperti ini kan pandangan yang sangat sempit, padahal negara kita itu kan kaya dengan sumber daya alam. Seakan-akan seperti kurang bersyukur,” sesalnya.

Sistemis

Yuono menilai, problem pajak ini problem sistemis sehingga solusinya juga harus sistemis, bukan sekadar edukasi.

“Sudah saatnya kita semua sadar atas problem yang sistemis ini untuk kembali kepada solusi yang sistemis yang berasal dari Allah Swt.,” ajaknya.

Ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk memaknai secara benar kalimat, ‘Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu kembali ke sistem Islam.

“Dengan pernyataan itu seharusnya totalitas, bukan sekadar perubahan penguasa atau rezim, tetapi juga perubahan sistem dari kapitalisme menuju sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” tegasnya.

Dalam sistem Islam, ia menerangkan, dana pembangunan yang utama bukan berasal dari pajak, apalagi menganggap pajak sebagai tulang punggung pembangunan.

“Itu kan rakyat yang jadi korban. Itu pasti akan menjadi beban rakyat dan rakyat makin sengsara,” tandasnya.

Kalau dalam Islam, ia melanjutkan, biaya pembangunan berasal dari sumber daya alam yang menjadi milik umum.

“Di negara kita, sumber daya alam itu melimpah, hanya problem pengelolaannya tidak amanah. Kepemilikannya diserahkan kepada swasta, eksplorasinya ugal-ugalan baik di hulu maupun hilir. Ini bukti kalau kita kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah limpahkan di negeri ini,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *