[Kabar] Akademisi: Dalam Demokrasi, Tujuan Politik Hanya Meraih Kekuasaan

[Kabar] Akademisi: Dalam Demokrasi, Tujuan Politik Hanya Meraih Kekuasaan

Muslimah News, NASIONAL — Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20-8-2024) mengeluarkan keputusan signifikan yang berdampak besar terhadap dinamika politik dan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Keputusan tersebut terkait dengan gugatan Pilkada 2024 dalam perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

MK memutuskan untuk mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik. Persyaratan tersebut telah direvisi dari sebelumnya yang mensyaratkan perolehan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, menjadi lebih rendah, yaitu antara 6,5% hingga 10% sesuai dengan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap.

Di sisi lain, MK juga menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 yakni untuk gubernur pada saat pendaftaran berusia 30 tahun.

Sehari pascaputusan MK, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat untuk membahas RUU Pilkada dengan perubahan pasal yang bertentangan dengan putusan MK.

Meraih Kekuasaan

Meskipun RUU Pilkada batal disahkan, tetapi “atraksi” dua lembaga negara ini dinilai akademisi dari Kalimantan Tengah Sri Mujiarti Ulfah, S.Sos., M.A.P. memperlihatkan elite politik saat ini sangat sibuk memastikan kekuasaan tetap di genggaman mereka.

“Tujuan mereka berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan semata, bahkan agenda politiknya adalah agenda mendapatkan kekuasaan sehingga mereka akan membuat regulasi untuk melegalkan hasrat kekuasaan mereka,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (1-9-2024).

Ia merasa heran, dalam satu negara, antarlembaga negara memiliki kepentingan berbeda. Menurutnya, ini cermin kebobrokan demokrasi yang meletakkan kedaulatan di tangan manusia sehingga dalam tatanan kehidupan bernegara, semua aturan diserahkan kepada manusia. “Makanya, regulasi dibuat untuk menopang kepenting individu atau kelompoknya,” tukasnya.

Islam

Ia lalu membandingkan dengan Islam. “Sistem pemerintahan Islam yang berasaskan akidah Islam menjadikan kedaulatan hanya berada di tangan syarak. Allah, sebagai Pencipta dan Pengatur kehidupan manusia yang memiliki hak menentukan baik dan buruk sehingga manusia hanya sebagai pelaksana hukum-hukum Allah,” bebernya.

Khilafah sebagai bentuk pemerintahan Islam, ucapnya, menjadikan lembaga negara bekerja sesuai tuntunan syarak.  “Lembaga negara tidak akan bisa disetir oleh individu atau kalangan tertentu karena batasan salah dan benar sudah sangat jelas,” tandasnya.

Jika terjadi penyimpangan, sambungnya, maka Mahkamah Mazalim akan menindak penguasa yang inkonstitusional.

“Tagar peringatan darurat mestinya membangun kesadaran kita bersama bagaimana bobroknya sistem yang ada saat ini. Kemaruk kekuasaan sebagai fokus politik para elite penguasa negeri ini membuat mereka abai bagaimana menderita dan rusaknya kehidupan rakyatnya,” tukasnya.

 Ia menerangkan, menderita dengan kemiskinan yang kian parah, rusak dengan berbagai kebijakan yang malah mendorong rakyat untuk menganut nilai nilai liberal sebagaimana PP 28/2024 terkait pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja.

“Makanya, tidak ada harapan, kecuali hanya berharap pada Islam kafah sehingga tagar peringatan darurat adalah peringatan darurat agar kembali pada syariat Islam kafah,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *