Demokrasi, Layakkah Diselamatkan?

Demokrasi, Layakkah Diselamatkan?

Penulis: Halima Noer

Muslimah News, FOKUS — Upaya DPR RI untuk menganulir keputusan MK yang menurunkan ambang batas parlemen dan penetapan batas usia calon kepala daerah, membuat Indonesia bergolak. Pengesahan RUU Pilkada dikhawatirkan oleh banyak pihak akan memberikan kesempatan anak presiden menjadi kepala daerah dan memuluskan rencana pembentukan dinasti politik oleh Presiden saat ini. Hal inilah yang dianggap berbahaya, di samping upaya penguasa untuk meniadakan oposisi dengan menarik semua partai berkoalisi. (Kompas, 23-8-2024).

Dari situ, muncullah gerakan “penyelamatan demokrasi” yang disuarakan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis LSM, jurnalis, mahasiswa, hingga influencer. Di media sosial muncul narasi “Peringatan Darurat” dengan Garuda berlatar biru. Diikuti aksi turun ke jalan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, layakkah demokrasi diselamatkan?

Ironi Demokrasi

Suatu hal yang ironis, demokrasi yang hendak diselamatkan, realitasnya adalah sistem yang justru memproduksi kerusakan. Tidak hanya saat ini kerusakan itu terjadi, melainkan sudah sejak awal demokrasi diterapkan. Penguasa datang dan pergi silih berganti, tetapi tidak ada yang mampu mengubah keadaan. Kesejahteraan bagaikan mimpi bagi mayoritas rakyat Indonesia. Rakyat hanya diperhatikan saat suaranya dibutuhkan. Begitu berkuasa, semua hanya janji-janji kosong tanpa ada realisasi.

Utang juga makin menumpuk, lahan-lahan rakyat banyak yang dirampas, berbagai pungutan pajak makin mencekik, daya beli masyarakat melemah, layanan publik pun mahal dan kian sulit dijangkau. Berbagai masalah sosial mencuat, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kenakalan remaja, merebaknya judol dan pinjol, dan lain-lain. Wajar jika demokrasi melahirkan kerusakan karena ia adalah sistem pemerintahan yang lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan yang merupakan asas ideologi kufur kapitalisme.

Ide Khayali, Tidak Mungkin Diterapkan

Bukan hanya menjadi sumber kerusakan, demokrasi hakikatnya adalah ide khayali yang belum pernah diterapkan secara nyata, bahkan di negara-negara asal demokrasi sekalipun. Menyitir tulisan Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya, Demokrasi Sistem Kufur, Haram Mengambil, Menerapkan dan Mendakwahkannya, praktik demokrasi sesungguhnya didasarkan pada kedustaan dan penyesatan. Demokrasi yang memiliki dua pemikiran dasar, yakni kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan, nyatanya tidak mungkin dipraktikkan.

Klaim kekuasaan di tangan rakyat sehingga kepala negara, pemerintah, dan anggota parlemen dipilih berdasarkan mayoritas suara rakyat, bahwa dewan perwakilan adalah penjelmaan politis kehendak umum mayoritas rakyat, juga bahwa dewan tersebut mewakili mayoritas rakyat, semuanya adalah klaim yang sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Sebabnya, anggota parlemen sesungguhnya hanya dipilih sebagai wakil dari minoritas rakyat, bukan mayoritasnya. Ini mengingat kedudukan seorang anggota di parlemen itu sebenarnya dicalonkan oleh sejumlah orang, bukan oleh satu orang. Oleh karena itu, suara para pemilih di suatu daerah harus dibagi dengan jumlah orang yang mencalonkan. Alhasil, orang yang meraih suara mayoritas para pemilih di suatu daerah sebenarnya tidak memperoleh suara mayoritas dari mereka yang berhak memilih di daerah tersebut, melainkan hanya suara minoritas.

Kita juga bisa menyaksikan bahwa kepala negara dan anggota parlemen sesungguhnya mewakili kehendak kaum kapitalis—para konglomerat dan orang-orang kaya—dan tidak mewakili kehendak rakyat ataupun mayoritas rakyat. Ini karena para kapitalis itulah yang mendudukkan mereka ke berbagai posisi pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan, yang akan merealisasikan kepentingan para kapitalis itu. Kaum kapitalis tersebutlah yang telah membiayai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen sehingga mereka memiliki pengaruh kuat atas presiden dan anggota parlemen. Fakta ini juga sangat nyata ada di negara-negara asal demokrasi, yakni di AS dan Inggris.

Sistem Batil, Tidak Layak Diselamatkan

Demokrasi adalah sistem batil (salah). Kebatilan demokrasi dapat kita lihat dari dua pemikiran dasarnya, yakni kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan.

Pertama, konsep kedaulatan di tangan rakyat. Konsep ini batil karena manusia sangat lemah dan terbatas sehingga tidak akan pernah mampu menjadi pembuat hukum dan aturan bagi dirinya sendiri, apalagi bagi masyarakat dan negara.

Manusia juga tidak akan mampu menilai suatu hukum bermanfaat ataukah justru mendatangkan mafsadat. Bisa jadi manusia menilai sesuatu itu buruk, padahal itu adalah baik dalam pandangan Allah, demikian juga sebaliknya (lihat QS Al-Baqarah: 216). Seandainya pun manusia dibiarkan membuat hukum, pasti akan menghasilkan hukum yang berbeda-beda sesuai perbedaan karakter individu dan zamannya.

Walhasil, yang berhak membuat hukum (Al-Hakim) hanyalah Allah Taala. Allah adalah Al-Mudabbir, Sang Maha Pembuat aturan. Allah Swt. berfirman, “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.” (QS Al-An’am: 57).

Manusia juga harus tunduk patuh pada semua hukum dan aturan Allah, sebagaimana firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah (keseluruhan), dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah: 208).

Adapun kebatilan konsep kedua, yakni bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan. Sebabnya, konsep ini memberikan kekuasaan kepada seseorang (penguasa) untuk menjalankan hukum dan aturan yang dibuat oleh manusia. Padahal, penguasa seharusnya dipilih rakyat untuk menerapkan hukum yang dibuat Al-Hakim, yakni Allah Taala, bukan hukum buatan manusia.

Konsep batil ini telah membingkai kekuasaan demi meraih kepentingan nafsu duniawi, serta membuang jauh kepentingan akhirat. Inilah yang selanjutnya memberi kesempatan kepada penguasa memanfaatkan kekuasaan demi meraih kepentingan pribadi seperti kondisi hari ini.

Sebagaimana kita ketahui, rezim saat ini “telah berhasil” memaksa rakyat untuk mengakui kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Bahkan, semua pihak yang punya kekuatan telah berhasil dimobilisasi untuk menjadi pendukung dan pelindungnya. Sampai-sampai, semua lembaga dikooptasi, bahkan dilumpuhkan. Pihak yang tadinya kritis bahkan berubah haluan dan merapat pada kekuasaan. Sedangkan yang masih konsisten mengkritik, harus siap-siap disingkirkan atau terkena “alat pukul” Pancasila ataupun undang-undang dan peraturan lainnya.

Itulah gambaran penguasa yang buruk, jahat, dan bengis. Keberadaan penguasa semacam itu bukan sedang mengingkari atau menyalahi sistem demokrasi. Justru hakikatnya ia (penguasa) lahir dari rahim sistem demokrasi itu sendiri.

Walhasil, layakkah demokrasi diselamatkan? Layakkah demokrasi diperjuangkan? Jawabannya jelas tidak! Lalu, sistem apa yang seharusnya diperjuangkan?

Hanya Sistem Islam yang layak Diperjuangkan

Sistem demokrasi adalah sistem batil dan khayali, serta menjadi biang berbagai kerusakan sehingga tidak layak diselamatkan. Seharusnya sistem demokrasi ini dibiarkan mati atau bahkan seharusnya dimatikan, dan sistem Islamlah penggantinya. Islam memiliki konsep yang jauh berbeda dengan demokrasi. Dalam Islam, kedaulatan adalah di tangan syarak. Islam menetapkan bahwa Allahlah Al-Hakim, Sang Pembuat hukum. Dialah Allah Al-Mudabbir, Sang Maha Pengatur. Dialah Al-Khaliq (Sang Maha Pencipta), maka aturan-Nya pastilah aturan yang terbaik bagi manusia, makhluk ciptaan-Nya.

Adapun dalam hal kekuasaan, Islam menetapkan bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan. Konsep ini seolah mirip dengan demokrasi, tetapi sebenarnya sangat jauh berbeda. Perbedaannya, dalam sistem Islam, rakyat memilih penguasa bukan untuk menjalankan hukum dan aturan rakyat, melainkan demi untuk menjalankan hukum dan aturan dari Allah Taala, sedangkan dalam demokrasi justru sebaliknya.

Islam juga membingkai kekuasaan dengan tujuan mulia, yakni untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Taala. Alhasil, tidak akan ada penguasa di dalam sistem Islam yang menginginkan kekuasaan demi tujuan-tujuan duniawi, seperti untuk mendapatkan harta, jabatan, ataupun kedudukan. Tidak akan ada penguasa dalam sistem Islam yang menyelewengkan kekuasaannya demi untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya, Syakhshiyyah Islamiyyah Juz 2, menjelaskan bahwa Asy-Syaari’ (Sang Pembuat hukum), yakni Allah dan Rasul-Nya, telah membatasi pertanggungjawaban umum yang wajib dipenuhi oleh penguasa dalam sistem Islam. Inilah yang akan menghindarkan penguasa dari berbagai sifat buruk, seperti zalim, kejam, diktator, korup, dan sebagainya. Hal ini tampak jelas dalam hadis yang menjelaskan sifat-sifat penguasa dalam Islam. Di antara sifat yang paling menonjol adalah kekuatan, ketakwaan, kelemahlembutan terhadap rakyat, dan tidak menimbulkan antipati.

Tersebab di dalam kekuatan kepribadian yang dimiliki penguasa terdapat potensi munculnya hegemoni dan tirani, maka penguasa diharuskan memiliki sifat takwa yang akan melindunginya dari kejahatan tirani. Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, “Dahulu jika Rasulullah saw. mengangkat seorang pemimpin atas pasukan atau sariyyah, beliau berpesan kepadanya dengan ketakwaan kepada Allah dalam dirinya sendiri, dan agar ia memperlakukan kaum muslim yang bersamanya dengan baik.”

Asy-Syaari’ juga memerintahkan para penguasa melakukan berbagai terkait rakyatnya, yakni agar senantiasa memperhatikan rakyatnya dengan memberi nasihat, memperingatkan agar tidak menyentuh sedikit pun harta kekayaan milik umum, serta mewajibkan penguasa agar memerintah rakyat dengan Islam saja tanpa yang lainnya.

Allah mengharamkan surga bagi para penguasa yang menipu rakyatnya, alih-alih memperhatikan mereka dengan nasihat. Diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda, “Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memperhatikan mereka dengan nasihat, kecuali ia tidak akan mendapatkan bau surga.” (HR Bukhari).

Sedangkan terkait hukum yang harus dijalankan oleh penguasa, Asy-Syaari’ telah mewajibkan para penguasa untuk memerintah hanya dengan Kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunah Rasul-Nya. Juga memberikan kepadanya hak untuk berijtihad dalam keduanya, serta melarangnya untuk melirik kepada selain Islam (lihat QS Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47).

Demikian detail dan runutnya Islam menjelaskan tentang bagaimana seharusnya penguasa memerintah dan dengan apa ia mengurus rakyatnya. Ketika ada penguasa yang melanggar ketetapan dan hukum Allah tersebut, Islam telah memerintahkan kepada kaum muslim untuk melakukan muhasabah (menasihatinya). Hal ini dijelaskan dalam banyak nas Al-Qur’an maupun Hadis.

Rasul saw. bersabda, “Pemimpin para syahid adalah hamzah bin Abdul Muthallib; dan seorang laki-laki yang menghadap imam yang zalim, lalu ia menyuruh dan melarangnya (imam), lalu imam itu membunuhnya.” (HR Al-Hakim).

Khatimah

Demikianlah, demokrasi tidak layak diselamatkan karena ia adalah sistem batil yang akan terus memproduksi berbagai macam kerusakan. Penguasa korup dan otoriter hari ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kerusakan yang dihasilkan dari sistem demokrasi.

Sistem Islamlah yang seharusnya diperjuangkan. Sistem Islam telah menjadikan Allah sebagai Al-Hakim, serta membingkai kekuasaan dengan bingkai ketaatan kepada Allah sehingga lahirlah sosok penguasa yang bertakwa, adil, sangat memperhatikan rakyat, serta tidak akan menyusahkan mereka. Ia tidak akan mungkin menerapkan hukum buatan manusia. Pastilah hukum dan aturan Allah yang akan diterapkannya. Inilah yang akan mendatangkan kebaikan dan berlimpahnya keberkahan dari Allah Swt. bagi umat manusia seluruhnya. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *