Rendahnya Serapan Anggaran Pendidikan di Tengah Polemik Komersialisasi, Ada Apa Ini?

Rendahnya Serapan Anggaran Pendidikan di Tengah Polemik Komersialisasi, Ada Apa Ini?

Muslimah News, FOKUS — Badan Anggaran (Banggar) DPR menyoroti rendahnya realisasi penyerapan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat yang membahas pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023, anggota Banggar DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan yang hanya mencapai 16% dari pagu.

Konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% setiap tahun anggaran. Sedangkan nilai 4% yang tidak terealisasi itu sendiri mencapai Rp111 triliun yang seharusnya dapat digunakan untuk meringankan rakyat dalam memperoleh layanan pendidikan di semua tingkatan, mulai SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?

Karut-marut Pendidikan

Biaya pendidikan di berbagai jenjang di negeri ini melangit. Namun, dengan rendahnya serapan anggaran pendidikan tadi, kita jadi sadar bahwa polemik uang kuliah tunggal (UKT) beberapa waktu yang lalu ternyata hanya gelegar yang bombastis.

Miris, ternyata serapan dana pendidikan tidak tuntas sebagaimana target anggaran yang persentasenya 20% dari APBN. Kita ibarat terkena prank karena UKT maupun biaya pendidikan lainnya tidak semestinya semahal saat ini. Lantas, kenapa biaya pendidikan mahal jika anggaran dari negara untuk pendidikan ternyata masih banyak tersisa?

Rendahnya serapan anggaran pendidikan adalah bukti karut-marut sistem pendidikan kita. Sekolah/kampus negeri tidak ada bedanya dengan swasta dari sisi biaya. Komersialisasi pendidikan seolah-olah konsekuensi dan keniscayaan untuk menjadi pintar.

Namun, sebenarnya komersialisasi pendidikan menyimpan bom waktu. Di baliknya ada sederet masalah yang tidak kalah runyam. Permasalahan gaji guru honorer masih belum terselesaikan hingga saat ini. Juga infrastruktur pendidikan yang begitu minim dan jauh dari kata “memadai” di berbagai pelosok negeri, terlebih di daerah tertinggal. Belum lagi sistem zonasi yang menjadikan sebagian peserta didik ketiban sial saat pendaftaran pada tahun ajaran baru.

Hasil dari proses pembelajaran pun tidak kalah menyedihkan. Peserta didik dicetak untuk menjadi insan-insan instan tanpa kedalaman dan kecemerlangan berpikir, alih-alih menjadi generasi pemimpin dan problem solver.

Sebaliknya, mereka mengenyam pendidikan hanya demi memperoleh nilai bagus agar setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan yang juga bagus. Sekolah favorit sudah tinggal nama karena terganjal zonasi. Kampus idaman juga tinggal mimpi pada siang bolong karena hanya mereka yang punya biayalah yang bisa menikmati.

Pemerintah Lepas Tangan

Parahnya, pemerintah seperti santai-santai saja ketika di masyarakat berkembang narasi bahwa sekolah/kampus yang baik adalah yang tidak gratis. Bahkan untuk kampus perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), kinerja pembiayaannya diharapkan tidak semata fokus pada kenaikan UKT, tetapi diharapkan untuk mencari pendanaan lainnya.

Ini dengan dalih agar PTN semestinya bisa menurunkan UKT. Tidak pelak, rektor pun dituntut kreatif mencari sumber dana sendiri dan tidak hanya pandai menarik dana melalui UKT. Pada akhirnya, kampus dituntut untuk makin pintar “mencari uang” agar ketergantungannya terhadap APBN makin rendah, padahal anggaran pendidikan 20% dari APBN itu saja sebenarnya kurang karena masih harus didistribusikan ke banyak pos pendidikan, sektor pendidikan tinggi hanyalah salah satunya.

Demikian pula pernyataan Menko PMK beberapa waktu lalu terkait wacana pinjol untuk pendidikan bagi para mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT, benar-benar menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya hati. Sedangkan di luar sana kasus pinjol memiliki konsekuensi sosial yang berbahaya karena bisa membuat pelakunya bunuh diri jika tidak mampu melunasi.

Kemudian, jika ada yang kuliah di luar negeri, malah diminta pulang tanpa jaminan kesejahteraan dan aktualisasi intelektualitas. Dengan kata lain, kepulangan mereka justru akan menghancurkan karier dan idealismenya. Tidak heran, gelombang brain drain pun tidak bisa dihindari. Pada umumnya mereka enggan kembali dan lebih suka mencari nafkah di negeri orang.

Sedangkan bagi yang masih berada di dalam negeri, harus rela menjadi kelinci percobaan atas nama gonta-ganti kurikulum. Alih-alih makin baik, ganti kurikulum malah memperburuk kondisi dan output pendidikan. Tingginya angka kenakalan remaja, seks bebas, narkoba, pekerja anak, anak putus sekolah, judi online di kalangan pelajar, hingga jerat pinjol di kalangan guru tidak juga mampu membuat pemerintah berkaca bahwa sistem pendidikan kita tidak sedang baik-baik saja.

Akar masalahnya, pemerintah dengan sistem sekuler kapitalisme yang diembannya telah berlepas tangan dalam urusan pendidikan. Pemerintah tidak memandang pendidikan sebagai satu kesatuan yang holistik untuk mencetak generasi beradab, berilmu, dan berkualitas. Mereka juga gagal menjadi ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung), padahal pendidikan sejatinya adalah tanggung jawab penguasa sebagai investasi pemikiran, masa depan, dan peradaban. Pemerintah enggan bersusah payah mencetak generasi terbaik, tetapi malah memosisikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah menyerahkan pengelolaan pendidikan pada skema bisnis serta mekanisme pasar ala swasta.

Ketaksinkronan Kinerja

Sudahlah pemerintah lepas tangan, sistem pendidikan masih menyisakan sederet masalah lainnya. Lihat saja, di daerah terpencil dan tertinggal masih ada bangunan sekolah yang ala kadarnya, juga murid-murid yang tidak mampu membeli baju seragam bahkan tidak punya buku dan alas kaki, tetapi anggaran pendidikan dari pusat tidak sampai kepada mereka.

Jika kita menelusuri, anggaran pendidikan 20% dari APBN itu realisasi dan pengaturannya juga tidak kalah amburadul. Besaran persentase 20% itu tidak sepenuhnya untuk perbaikan layanan pendidikan di bawah Kemendikbudristek, tetapi dibagi ke seluruh kementerian yang memiliki kebutuhan untuk agenda-agenda seperti diklat. Tambahan lagi, pembangunan di sektor lainnya juga tidak merata. Hal ini mencakup sulitnya akses ke fasilitas pendidikan sehingga menambah karut-marut di dunia pendidikan, misalnya infrastruktur berupa jalan dan jembatan, serta penyediaan sarana transportasi.

Di balik ironi itu ada ketaksinkronan kinerja antara pemerintah pusat dengan daerah. Ini tentu berdampak pada realisasi kebijakan sistem pendidikan, khususnya pendanaan. Sungguh otonomi daerah, realisasi program pendidikan, pengaturan sistem kerja di kementerian dan instansi yang acap kali terjebak birokrasi, hingga kacaunya jalur pendelegasian wewenang dan amanat UU dari pusat ke daerah telah menimbulkan ego sektoral.

Hal ini berdampak pada rendahnya serapan anggaran pendidikan. Dampak buruk lainnya adalah maraknya celah korupsi. Pada Juni 2024 lalu KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan terkait potensi korupsi anggaran di sekolah. KPK menemukan 33% sekolah berpotensi melakukannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,39% sekolah menyatakan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan peruntukannya. Lagi-lagi korbannya adalah para guru dan peserta didik di tingkat akar rumput. Mereka tetap saja terpojok di sudut keterbatasan karena dana pendidikan dari pemerintah tidak kunjung mereka dapatkan.

Namun, ketika ada program pusat yang bisa terealisasi di daerah, ternyata malah tidak nyambung. Sebagai contoh adalah pemberlakuan kurikulum merdeka. Kurikulum serba bebas itu telah membuat pendidikan kehilangan arah. Banyak sekali aspek penting pendidikan bagi peserta didik yang harus diamputasi dengan alasan peminatan belajar. Label “merdeka” sebenarnya alasan klise karena menjadi topeng bagi liberalisasi pendidikan. Sejatinya, tidak semua hal dalam pendidikan bisa diterapkan menurut konteks peminatan. Ini terutama untuk keahlian dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta pendidikan agama, jelas tidak bisa diajarkan atas alasan peminatan.

Contoh lainnya adalah penanggulangan seks bebas di kalangan remaja. Bukannya dihentikan secara total dengan pemblokiran situs porno dan menutup celah pergaulan bebas dengan bimbingan keimanan dan ketakwaan, pemerintah malah menerbitkan PP 28/2024 yang berpotensi melegalkan zina melalui penyediaan alat kontrasepsi di sekolah.

Jika terus terjadi ketaksinkronan kinerja pemerintah pusat dan daerah, pantas saja target layanan pendidikan yang telah dianggarkan dalam APBN sulit tercapai. Selain itu, masalah baru akan terus muncul, tidak hanya rendahnya serapan anggaran pendidikan, tetapi bisa lebih parah dan kompleks. Berbagai langkah pemerintah sekuler kapitalistik saat ini menegaskan abainya mereka dalam pembiayaan pendidikan rakyat. Ini jelas-jelas kezaliman karena telah merampas hak banyak rakyat Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan.

Sistem Pendidikan Islam

Pemerintah semestinya menyadari bahwa pendidikan adalah investasi peradaban masa depan. Pemerintah tidak akan rugi jika menganggarkan dana besar untuk pendidikan. Hal ini demi menghasilkan barisan generasi terdidik, para calon pemimpin, dan SDM unggul pembangun peradaban.

Cara pandang dan pengaturan syariat Islam terhadap penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan berawal dari sabda Rasulullah saw.,

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR Ibnu Majah).

Juga berdasarkan pada firman Allah Taala,

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ‘Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,’ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, ‘Berdirilah kamu,’ maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan.” (TQS Al-Mujadalah [58]: 11).

Serta hadis,

“Imam/khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Anggaran pendidikan dalam negara Islam (Khilafah) bersifat mutlak. Khilafah memosisikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan pokok (primer) rakyat yang disediakan oleh negara dan diberikan kepada rakyat dengan biaya murah bahkan gratis karena Khilafah memiliki sumber pemasukan yang beragam dan berjumlah besar. Khilafah juga wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai tuntunan dan metode pembelajaran Islam.

Semua individu rakyat mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menikmati pendidikan pada berbagai jenjang, mulai dari dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi tanpa membedakan latar belakangnya, baik muslim maupun nonmuslim, miskin maupun kaya.

Di dalam Khilafah, sumber pembiayaan pendidikan bisa berasal dari sejumlah pihak, yakni dari individu warga secara mandiri, infak/donasi/wakaf dari umat untuk keperluan pendidikan, serta pembiayaan dari negara. Bagian pembiayaan dari negara inilah yang porsinya terbesar. Bersamaan dengan itu, Islam tidak akan membiarkan adanya celah yang memungkinkan pendanaan pendidikan secara haram. Khilafah menerapkan sistem ekonomi Islam yang memiliki banyak mekanisme sehingga harta yang masuk ke baitulmal adalah harta yang halal dan berkah.

Khilafah juga menetapkan sejumlah pos pemasukan negara di baitulmal untuk memenuhi anggaran pendidikan. Di antaranya dari pendapatan kepemilikan umum seperti tambang minerba dan migas. Juga fai, kharaj, jizyah, dan dharibah (pajak). Khusus untuk pajak, hanya diambil dari rakyat pada saat kas baitulmal kosong dan dikenakan hanya pada orang kaya laki-laki.

Untuk mengelola pembiayaan pendidikan, Khilafah menunjuk para pejabat yang amanah. Hal ini akan menutup celah korupsi karena para pejabat itu sadar bahwa jabatan mereka mengandung pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Selain pembiayaan, Khilafah juga menjamin keberlangsungan sistem pendidikan. Hal ini terwujud dalam bentuk pembangunan infrastruktur pendidikan, sarana dan prasarana, gaji yang layak untuk pegawai dan tenaga pengajar, serta asrama dan pemenuhan kebutuhan hidup para pelajar, termasuk uang saku mereka. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *