Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum
Muslimah News, TELAAH KITAB — Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja seorang pemimpin yang mengurusi kaum muslim, kemudian ia meninggal sedangkan ia berbuat curang terhadap mereka, maka Allah mengharamkan surga baginya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Ma’qil bin Yasar. Lafaz ini dari riwayat Al-Bukhari).
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma’qil bin Yasar, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. telah bersabda, “Siapa saja yang memimpin kaum muslim dan tidak berusaha sebaik-baiknya (mengurus umat), serta (tidak) memberi nasihat yang tulus kepada mereka (umat), maka ia tidak akan mencium bau surga.”
Abu Sa’id juga berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Setiap pengkhianat akan membawa sebuah bendera pada Hari Pembalasan yang akan dikibarkan sama tinggi dengan (tingkat) pengkhianatannya. Dan tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan (yang dilakukan oleh) seorang pemimpin umat.” (HR Muslim).
Dengan demikian, berupaya sekuat dan semaksimal mungkin untuk mengurus umat dan memberikan nasihat yang tulus kepada mereka merupakan kewajiban pemimpin yang ditekankan oleh Rasulullah ﷺ. Ini menunjukkan arti penting dan besarnya tanggung jawab tersebut.
Islam juga menentang keras setiap kecurangan dalam pengelolaan harta negara. Pada saat Rasulullah saw. mengetahui bahwa salah seorang pejabat melakukan kecurangan dalam pengelolaan harta negara, beliau mencela perbuatan tersebut dan menunjukkan kecurangan tersebut kepada publik. Abu Humaid as-Sa’idi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. telah mengutus Ibnu al-Lutbiyah untuk memungut shadaqah (zakat) dari kaum Bani Sulaim.
Pada saat ia datang kepada Rasulullah saw., Rasul menanyakan tugas tersebut. Kemudian, ia menjawab, “Ini (shadaqah) untukmu, ya Rasulullah, dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku.” Kemudian, Rasulullah saw. bersabda, “Mengapa engkau tidak duduk (saja) di rumah bapak dan ibumu sampai hadiah itu datang kepadamu, apabila engkau memang benar?”
Selanjutnya Rasulullah saw. berdiri di mimbar. Seraya bertahmid dan memuji Allah, beliau bersabda kepada yang hadir, “Amma ba’du. Sesungguhnya aku telah mengutus salah seorang di antara kalian untuk memenuhi tugas yang dibebankan Allah kepadaku. Salah seorang dari kalian kemudian datang dan berkata kepadaku, ‘Ini untukmu dan ini adalah hadiah yang datang kepadaku.’ Mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya sampai hadiah itu datang kepadanya, apabila ia memang benar? Demi Allah, apabila ada salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka ia akan datang kepada Allah pada Hari Pembalasan dengan memanggul harta tersebut (di atas lehernya).”
Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Swt. akan meminta pertanggungjawaban dan menghukum seorang pemimpin atas perbuatan yang ia lakukan. Aturan ini merupakan peringatan yang keras atas kecurangan dalam pengelolaan harta publik yang dilakukan para pemimpin dalam berbagai bentuk.
Allah Swt. juga telah menentukan aturan yang harus digunakan para pemimpin untuk memerintah umatnya. Para pemimpin harus memerintah berdasarkan Kitabullah dan Sunah Rasulullah ﷺ. Allah Swt. juga memberikan hak untuk melakukan ijtihad berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah. Akan tetapi, Allah Swt. melarang para pemimpin menggunakan sistem/aturan selain Islam atau mengambil sesuatu dari sistem selain Islam.
Kewajiban untuk memerintah hanya dengan sistem Islam secara jelas tersurat dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Allah Swt. berfirman, “Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS Al-Ma’idah: 44). “Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS Al-Ma’idah: 45). “Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS Al-Ma’idah: 47).
Ayat-ayat di atas secara jelas menunjukkan adanya kewajiban untuk memerintah hanya dengan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Taala. Allah menurunkan Al-Qur’an kepada Rasulullah saw. dalam bentuk kata-kata beserta maknanya, dan menurunkan Sunah dalam bentuk makna, bukan kata-katanya. [MNews/RY-YG]
Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

One thought on “[Pemikiran Politik Islam] Tanggung Jawab Publik (Bagian 2/5)”