Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum
Muslimah News, TELAAH KITAB — Para pemimpin diwajibkan untuk memerintah hanya dengan Al-Qur’an dan Sunah. Allah memperkenankan ijtihad berdasar Al-Qur’an dan Sunah, yaitu dengan mengerahkan segenap kemampuan dalam memahami dan menggali suatu hukum dari Al-Qur’an dan Sunah.
Diriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah saw. mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu’adz, “Dengan apa engkau akan memutuskan perkara?” Mu’adz menjawab, “Aku akan memutuskan dengan Kitabullah.” Rasul kembali bertanya, “Dengan apa lagi apabila engkau tidak menemukannya dalam kitabullah?” Mu’adz menjawab, “Dengan Sunah Rasulullah.” Rasul bertanya lagi, “Dengan apa lagi apabila engkau (masih) tidak menemukannya di dalam Sunah?” Mu’adz berkata, “Aku akan berijtihad.” Kemudian, beliau memukul dadaku dan bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah ke jalan yang disukai Allah dan Rasul-Nya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirimidzi, Al-Baihaqi).
Namun demikian, Allah Swt. tetap akan memberikan pahala kepada pemimpin (hakim) yang membuat kesalahan dalam berijtihad. Hal ini mendorong para pemimpin untuk melakukan ijtihad dan menjauhkannya dari ketakluwesan akibat pemahaman yang terbatas hanya pada makna teks yang tersurat.
Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ‘Amr ibnu al-‘Ash menuturkan bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Apabila seorang penguasa memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, dan kemudian menghasilkan ijtihad yang benar, maka ia akan mendapat dua pahala. Sedangkan apabila ia memutuskan perkara, lalu berijtihad, kemudian ia menghasilkan ijtihad yang keliru, maka ia akan mendapat satu pahala.”
Allah Swt. telah menentukan agar para pemimpin memerintah hanya dengan hukum Islam, tidak dengan yang lain. Meskipun Allah Swt. memberikan hak kepada para pemimpin untuk berijtihad sekalipun menghasilkan ijtihad yang salah, tetapi perlu ditekankan di sini bahwa aturan yang mereka buat harus berasal dari Islam.
Tidak hanya itu, Islam melarang penggunaan hukum-hukum selain dari Islam. Demikian pula dilarang mencari hukum-hukum dari sumber-sumber selain Islam atau mencampuradukkan hukum Islam dengan hukum lain. Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah, “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS Al Maidah: 48).
Allah Swt. juga berfirman, “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah engkau terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu.” (QS Al-Ma’idah: 49).
Pernyataan pada ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah saw., berarti ditujukan juga kepada seluruh umat dan kepada setiap pemimpin. Imam Muslim meriwayatkan dari ‘A’isyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan (din) kami yang bukan menjadi bagian darinya, maka akan tertolak.”
Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan ketetapan darı kami, maka ia tertolak.”
Selain itu, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Ubaidillah ibnu ‘Abdillah bahwa Ibnu ‘Abbâs berkata, “Wahai sekalian kaum muslim, bagaimana mungkin kalian boleh bertanya kepada para Ahli Kitab, sementara kitab kalian yang diturunkan (Allah) kepada Rasulullah adalah kitab yang paling akhir? Kalian senantiasa membacanya tanpa tercampur. Allah pun telah menjelaskan kepada kalian bahwa para Ahli Kitab telah mengganti Kitabullah dan mengubahnya dengan tangan-tangan mereka, lalu mengatakan, ‘Kitab ini dari Allah.’ (agar mereka bisa menjualnya dengan harga yang murah.) Tidakkah pengetahuan yang kalian peroleh mencegah kalian dari bertanya kepada mereka? Tidak, demi Allah, kita pun tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang kitab yang diturunkan kepada kalian.”
Pernyataan-pernyataan di atas jelas menunjukkan dengan apa seharusnya para pemimpin mengurusi umatnya. Tanggung jawab pemimpin adalah memerintah dengan apa yang telah Allah Swt. turunkan, yakni Al-Qur’an dan Sunah. [MNews/RY-YG]
Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

One thought on “[Pemikiran Politik Islam] Tanggung Jawab Publik (Bagian 3/5)”