Muslimah News, NASIONAL – Aktivis muslimah sekaligus pengamat generasi dr. Faizah Rosyidah, M.Ked.Trop. menilai, Indonesia saat ini darurat perilaku seks bebas. Hal itu ia sampaikan di acara Bincang Hangat: “PP Kontrasepsi, demi Kemaslahatan atau Kehancuran Generasi?” yang diselenggarakan di Jakarta secara hibrida, Jumat (16-8-2024).
“Kalau kita mencermati perilaku seks remaja, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia hari ini dalam kondisi darurat perilaku seks bebas. Sebenarnya tidak hanya generasi muda, generasi tua juga pada kondisi darurat perilaku seks bebas.,” ujarnya di hadapan sekitar 60 orang peserta luring dan lebih dari 900 orang daring.
Kesimpulan itu ia sampaikan setelah mengamati data dari tahun ke tahun bahwa makin ke sini tren kasus yang menunjukkan perilaku seks bebas makin meningkat.
“Makin tinggi jumlah kasusnya, makin muda pelakunya, makin parah bentuk dan intensitas kerusakannya, makin luas sebarannya, dan makin besar dampak kerusakannya,” tuturnya prihatin.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian, perilaku seksual remaja sudah ada sejak 20 tahun lalu.
“Dari 2006—2012, ada banyak penelitian yang kalau di rata-rata meski lembaga penelitiannya macam-macam ternyata kita mendapati 60% remaja sudah melakukan hubungan seksual,” bebernya.
Ia juga membandingkan data penelitian Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) pada 2012 dan 2017 didapati data persentase wanita dan pria usia 15—24 tahun yang setuju seks pranikah makin tinggi.
“Dari sisi sebaran, mulai Sabang hingga Merauke, tidak ada satu area yang tidak ada perilaku seks bebas yang dilakukan oleh remaja usia 15—24 tahun. Dari desa sampai kota itu semua ada. Kalau kita memandang zina sebagai suatu kemaksiatan besar, ternyata tidak ada area bersihnya,” ungkapnya miris.
Dari sisi tempat melakukan seks bebas, terang Faizah, mahasiswa bisa melakukan di kos, di kampus, di tempat-tempat umum, bahkan ada yang menjajakan diri. Ini semua, ucapnya, berakibat pada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).
“Kalau dihitung dari 2015 sampai 2019, 40% dari data kehamilan adalah KTD. Artinya, kalau ada 100 ibu hamil, maka 40-nya itu KTD,” tandasnya.
Dampak lanjutan dari KTD, ia menerangkan, adalah maraknya pernikahan dini. “Dampak dari pernikahan dini menyebabkan anak yang menikah dini putus sekolah, tidak bisa meraih cita-citanya. Ketika merawat anaknya, tidak punya ilmu. Rumah tangganya tanpa kesiapan, enggak ada sakinah mawadah wa rahmah. Anak-anak yang lahir juga anak-anak yang tidak berkualitas, termasuk di antaranya adalah stunting,” ujarnya.
Ia melanjutkan, dampak lain adalah tingginya kasus penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) yang menyerang usia produktif antara 25–49 tahun.
“Trennya makin mengarah kepada laki-laki yang lebih besar. Sejalan dengan kasus penularannya, bukan lagi pengguna narkoba, tetapi homoseksual,” tandasnya.
Tidak Ujug-Ujug
Faizah menjelaskan, PP 28/2024 yang isinya seperti melegalkan perzinahan sebenarnya tidak ujug-ujug ada.
“Pemerintah justru konsisten dengan UU 17/2023 [tentang Kesehatan] yang sudah disahkan sebelumnya. PP 28/2024 ini hanya mengikuti UU sebelumnya. Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di UU 17/2023 sudah disampaikan di Pasal 50,” jelasnya.
Ia menerangkan, di PP 28/2024 Pasal 103 disebutkan bahwa upaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) diberikan dalam dua bentuk.
“Pertama, pemberian komunikasi, informasi, edukasi atau KIE yang salah satunya adalah item Keluarga Berencana (KB). Kedua, pelayanan, mulai dari deteksi dini penyakit sampai penyediaan alat kontrasepsi,” tuturnya.
Faizah menjelaskan, edukasinya diberikan dalam bentuk terintegrasi dengan kurikulum di sekolah, sehingga guru apa pun harus mengintegrasikan dengan edukasi KB ini.
Secara terpisah, ucapnya ada modul KRR di luar sekolah yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang menjelaskan KB dan kontrasepsi.
“Di modul ini ada enam sesi yang membahas tentang kehamilan, pencegahan kehamilan, dan dibahas alat kontrasepsi secara detail sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang bagaimana menggunakan alat kontrasepsi ini supaya bisa mencegah kehamilan,” urainya.
Sebenarnya sebagai sebuah pengetahuan, Faizah tidak keberatan dengan edukasi kesehatan reproduksi ini, selama tidak ada pelanggaran hukum syarak dan dalam koridor yang tepat.
“Tetapi ini disampaikan kepada remaja yang belum menikah. Ketika sudah diperkenalkan di sekolah ini sama saja mengajari anak agar pinter seks tetapi enggak sampai hamil dan tidak kena penyakit,” sindirnya.
Faizah menyesalkan, ketika modul ini berbicara mengenai pengendalian dorongan seksual, hanya mencantumkan taati nilai-nilai agama tanpa ada penjelasan apa pun tentang bagaimana gambaran agama bisa membuat remaja mengenali perilaku seksual yang benar.
Ia meyakini, PP 28/2024 ini sama sekali tidak akan mampu menyelamatkan generasi karena generasi hari ini tidak pernah disiapkan memiliki kepribadian Islam yang kokoh sampai mengerti bahwa hidup itu untuk terikat kepada hukum syarak, standarnya halal haram.
“Tidak di rumahnya, tidak di sekolahnya. Rumahnya broken home, kemudian ketika ada dakwah malah dipersekusi, masyarakatnya sekuler liberal, dibombardir rangsangan seksual, dibombardir pemikiran rusak, perlindungan negara lemah, ditambah dengan PP ini kira-kira akan menyelamatkan generasi atau menghancurkan generasi?” tanyanya retorik.
Faizah menambahkan, bahwa isu kesehatan reproduksi bukan semata persoalan kesehatan atau saintifik, tetapi ada paradigma ideologi sekularisme-liberalisme-kapitalisme.
“Jadi, pengesahan PP 28/024 ini blunder besar, kebijakan rusak dan merusak, dan justru akan memperparah kerusakan yang sudah ada, serta menunjukkan lemah dan rusaknya kualitas penguasa hari ini,” simpulnya mengakhiri penuturan. [MNews/IA]
