[Kabar] Pengamat: Agenda Kespro dalam PP 28/2024 Adalah Agenda Global yang Spiritnya Liberalisasi

[Kabar] Pengamat: Agenda Kespro dalam PP 28/2024 Adalah Agenda Global yang Spiritnya Liberalisasi

Muslimah News, NASIONAL — Pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri menegaskan, agenda kespro dalam PP 28/2024 adalah agenda global yang spiritnya liberalisasi perilaku.

Ia menjelaskan hal tersebut dalam acara Bincang Hangat: “PP Kontrasepsi, demi Kemaslahatan atau Kehancuran Generasi?” yang diselenggarakan secara hibrida, Jumat (16-8-2024).

Rini menerangkan, setelah UU 17/2023 tentang Kesehatan disahkan, sejumlah kalangan mendesak pemerintah mengeluarkan PP sehingga lahirlah PP 28/2024 tersebut. “Kalau dicermati, kontennya memang makin parah. Memang penyediaan alat kontrasepsi itulah yang diinginkan,” ungkapnya.

Dalam paparannya berjudul “PP 28 Tahun 2024: Agenda Hegemoni Kapitalisme Global di Balik Agenda Kespro”, Rini mengemukakan adanya gerakan dari komunitas-komunitas yang membudayakan atau menyebarkan pemikiran agar hal ini diterima oleh masyarakat, kemudian diformalkan dalam bentuk aturan.

“Proses ini tidak sebentar, kurang lebih dua dekade yang masuknya dari hasil International Conference on Population and Development (ICPD) 1994 dan 2023,” ucapnya.

Tuntutan WHO

Rini membeberkan, salah satu agenda yang sudah dirasakan saat ini adalah agenda kesehatan reproduksi (kespro) yang layanannya diberikan oleh Pukesmas. “Ini memang tuntutan WHO agar pemerintah segera merealisasikannya melalui agenda transfromasi kesehatan,” tuturnya.

Kemudian ia mengajak mencermati agenda kespro ini, khususnya terkait hak-hak reproduksi yang spiritnya bukan Islam.

“Ini dinyatakan sendiri oleh WHO bahwa kesehatan reproduksi menyiratkan setiap orang dapat memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan aman, juga bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk memutuskan apakah, kapan, dan seberapa sering mereka akan melakukan hal tersebut,” paparnya.

Yang menjadi prinsip dalam hak reproduksi ini, sambungnya, adalah bodily autonomy. “Artinya, tubuh saya untuk saya, tubuhku adalah milikku sendiri. Ini tentang kekuasaan dan ini tentang hak pilihan. Ini tentang pilihan dan ini tentang martabat,” kutipnya.

Sedangkan, ia menegaskan, ini sangat berbeda dengan Islam yang menyatakan bahwa kita adalah milik Allah sebagaimana firman-Nya, “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menghambakan diri kepada-Ku.”

By Design

Rini kemudian menjelaskan, pemikiran kebebasan itu hadir begitu saja dalam kehidupan kita ataukah by design?

“Ini by design. Sesungguhnya kesehatan reproduksi yang ada dalam bingkai agenda kespro adalah agenda global yang terkait dengan peradaban kapitalisme hari ini dan hegemoni mereka,” tegasnya.

Kalau bicara Indonesia, lanjutnya, maka hegemoni itu dapat digambarkan seperti galaksi. “Mataharinya adalah AS dan Indonesia itu ikut-ikut aja. Padahal, di Indonesia ini mayoritas penduduknya muslim, kok bisa ada pemikiran yang bertentangan dengan Islam,” cetusnya.

Hal ini bisa terjadi, ulas Rini, sejak agenda kespro diaruskan pertama kali pada ICPD 1994, meskipun di AS perbincangan tentang kespro sudah lama berlangsung.

“Dalam acara ini ditegaskan pentingnya hak-hak reproduksi dan ada konsensus tentang program aksi yang diratifikasi 179 negara, termasuk Indonesia. Inilah yang menyebabkannya bisa masuk ke Indonesia,” bebernya.

Ditambah lagi, jelasnya, PBB yang selama ini berdedikasi kepada kapitalisme turut menaungi kegiatan ICPD. “Selain itu, ada kekuatan AS yang berpartisipasi aktif dalam ICPD tesebut. Masalahnya, yang punya banyak persoalan [akibat liberalisasi perilaku] adalah AS dan bukan kita, kaum muslim,” jelasnya.

Karena pemikiran yang masuk bukan pemikiran Islam dan ada penolakan negeri-negeri muslim, imbuhnya, maka agenda tersebut berlangsung secara aklamasi dan itu yang dirasakan perwakilan dari Indonesia.

“Indonesia pun melakukan modifikasi-modifikasi . Akibatnya, pemikiran ini makin parah dan meluas di tengah anak-anak kita,” ujarnya.

Eksistensi Peradaban Kapitalisme

Bahkan, ia menyesalkan, ketika edukasi kespro ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya, ditambahlah dengan penyediaan alat kontrasepsi. “Ini sangat mengkhawairkan, apalagi terkait dengan eksistensi peradaban kapitalisme di semua sisi,” ungkapnya.

Kemudian, ia mengutip penjelasan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nidzom al-Islam bahwa karakter peradaban kapitalisme adalah menghegemoni atau menjajah dan tidak mau rusak sendiri sehingga mereka (Barat-red.) pun mendanainya.

Misalnya, ia menuturkan, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) milik AS mengatakan bahwa mereka mendanai agenda PBB tersebut sampai hari ini. “Jadi, mereka tidak mau rusak sendiri, maunya rusak ramai-ramai,” cetusnya.

Selain itu, dalam pernyataan WHO, ucapnya, tampaklah yang mereka inginkan, “Mewujudkan akses universal terhadap hak dan kesehatan seksual dan reproduksi dapat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dengan upaya yang gigih di semua lini, kita dapat menumbuhkan masyarakat di mana semua orang dapat mengekspresikan seksualitas mereka dengan aman, positif dan bermartabat. Inilah saatnya bagi komunitas kesehatan global untuk bersatu dalam agenda yang berani untuk menegaskan dan menjamin kesehatan seksual sebagai bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi semua orang,” kutipnya.

Kalau sudah bicara masyarakat, jelasnya, maka sudah bicara tentang peradaban, sebuah ideologi. “Jadi, agenda kespro yang hari ini hadir dalam bentuk PP 28/2024 merupakan bagian dari upaya mengeksiskan peradaban yang sudah rusak ini. Artinya, penguasa kita memang berdedikasi untuk kapitalisme dan sekularisme hari ini,” tandasnya seraya mengingatkan dengan firman Allah Swt. dalam surah Al-Anfal ayat 30,

“Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.” [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *