KDRT Marak, Apa Kabar UU PKDRT?

KDRT Marak, Apa Kabar UU PKDRT?

Muslimah News, FOKUS — Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali mencuat akhir-akhir ini. Pada Selasa (13-8-2024), selebgram Cut Intan Nabila membagikan video rekaman CCTV melalui akun Instagram-nya. Dalam video tersebut tampak sang suami Armor Toreador memukulnya berkali-kali. Aksi kekerasan tersebut juga mengenai bayi mereka yang belum genap berumur satu bulan. Ibu dari tiga anak ini sudah berumah tangga selama lima tahun dan kerap mengalami KDRT dengan bukti berupa puluhan rekaman CCTV.

Setelah video Cut Intan Nabila viral, banyak netizen yang menceritakan kasus KDRT yang mereka alami. Dari sini terungkap bahwa KDRT marak di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023, tindak kekerasan terhadap istri (KTI) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan mencapai 674 kasus sepanjang 2023, meningkat 22% dibandingkan 2022. Juga derdasarkan data laporan kekerasan yang dikompilasi dari lembaga-lembaga pelayanan yang lain, KTI mencapai 1.573 kasus kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) sebanyak 518 kasus. Jika diakumulasikan sepanjang 21 tahun CATAHU, kasus KDRT berupa KTI sebanyak 484.993 dan KTAP 17.097.

Data ini menunjukkan bahwa KDRT marak terjadi di tengah masyarakat. Namun, data tersebut belum menunjukkan fakta sebenarnya karena banyak korban KDRT tidak melaporkan kasusnya. Ini seperti fenomena gunung es, jumlah kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak.

Begitu banyaknya kasus KDRT di masyarakat hingga muncul tren “marriage is scary” pada generasi muda. Selain itu, sikap abusive menimbulkan trauma pada perempuan dan anak-anak, bahkan ada yang sampai mengalami gangguan jiwa. Fenomena ini tidak boleh dibiarkan karena berbahaya bagi keberlangsungan generasi umat Islam.

UU PKDRT Bukan Solusi

Maraknya KDRT saat ini terjadi setelah 20 tahun disahkannya UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Bukannya menurun, jumlah kasus KDRT justru meningkat. Data Kemen PPPA menyebutkan bahwa penyebab KDRT adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan keluarga, judi, miras, narkoba, dan perbedaan prinsip.

Kegagalan UU PKDRT menyolusi KDRT tidak lepas dari kesalahan menentukan akar masalahnya. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kemen PPPA Eni Widiyanti mengatakan, relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang sering kali menjadi akar permasalahan KDRT. Menurutnya, laki-laki merasa lebih tinggi dari perempuan sehingga mereka berpikir bisa melakukan apa saja. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini, lanjutnya, sejalan dengan mengakarnya budaya patriarki di Indonesia.

Berdasarkan pandangan ini, pemerintah pun menyelesaikan persoalan KDRT dengan mewujudkan kesetaraan relasi antara suami istri yang di antara wujudnya adalah kemandirian finansial. Dengan kemandirian finansial, perempuan tidak perlu bersandar secara ekonomi pada laki-laki dan ketika terjadi kasus KDRT ia bisa memutuskan untuk hidup sendiri dan mampu menghidupi dirinya dan anaknya.

Meski seolah-olah menenangkan, tetapi pandangan pemerintah ini kental dengan pemikiran feminisme yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tambahan lagi, pandangan kalangan feminis terhadap akar masalah KDRT ini tidak sesuai dengan realitas. KDRT terjadi bukan karena ketakseimbangan relasi kuasa, buktinya KDRT juga menimpa perempuan yang punya penghasilan sendiri (kemandirian finansial).

Dampaknya, ketika perempuan terjun ke dunia kerja untuk meraih kemandirian finansial, ternyata KDRT tidak terselesaikan, justru makin runyam. Terjadinya persaingan antara suami dengan istri berdampak pada makin rapuhnya bangunan keluarga serta mudahnya terjadi konflik yang memicu KDRT. Suami istri juga makin mudah untuk memutuskan bercerai karena masing-masing sudah punya penghasilan sendiri-sendiri. Walhasil, alih-alih menyelesaikan masalah KDRT, solusi pemerintah justru memperburuk masalah yang sudah ada.

Akar Masalah KDRT

Sesungguhnya akar masalah KDRT adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang menghilangkan peran riayah (pengurusan) negara sehingga rakyat harus bersaing satu sama lain untuk bisa bertahan. Tekanan di luar rumah ini berkelindan dengan problem ekonomi rumah tangga karena berbagai kebutuhan hidup seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tidak dijamin negara, melainkan harus dibayar sendiri oleh individu rakyat dengan biaya mahal. Yang kian menjadi masalah, penghasilan rakyat masih harus disunat dengan berbagai pajak dan pungutan lainnya. Berbagai tekanan ini jelas membuat masyarakat stres dan bahkan depresi sehingga mudah tersulut emosi dan rawan konflik rumah tangga.

Di bawah sistem kapitalisme sekuler, terwujudlah sistem pergaulan yang liberal. Hubungan laki-laki dan perempuan berlangsung dengan bebas tanpa batasan sehingga mudah sekali memicu terjadinya perselingkuhan, bahkan perzinaan dan berujung KDRT. Sistem kapitalisme liberal jugalah yang membentuk gaya hidup hedonis di tengah masyarakat. Akibatnya, manusia bebas berbuat semaunya demi mengejar kesenangan, meski harus menabrak standar halal-haram. Tidak heran, segala hal yang diharamkan agama seperti judi, narkoba, dan miras menjadi boleh di sistem kapitalisme sehingga berpotensi besar memicu terjadinya KDRT.

Akibat penerapan sistem kapitalisme pula, KDRT marak dan bangunan keluarga menjadi rapuh. Ayah yang seharusnya menjadi pemimpin (qawam) istri dan anaknya, kini kehilangan fungsi kepemimpinan (qawamah). Ayah yang seharusnya melindungi istri dan anaknya justru melakukan kekerasan, bahkan kadang sampai menghilangkan nyawa.

Nyata sudah, selama sistem kapitalisme masih diterapkan di negeri ini, akar masalah KDRT akan tetap bercokol dan faktor-faktor pemicu KDRT akan terus muncul sehingga kasus KDRT juga enggan menurun. Oleh karenanya, kita harus meninggalkan sistem kapitalisme dan menerapkan sistem Islam secara kafah.

Khilafah, Solusi Tuntas KDRT

Sistem Islam (Khilafah) menyolusi KDRT secara tuntas. Hal-hal yang Khilafah lakukan adalah sebagai berikut.

Pertama, Khilafah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga rakyat merasakan kesejahteraan. Suami maupun istri merasa tenteram karena kebutuhan pokoknya terjamin.

Kedua, negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi para laki-laki sehingga perempuan tidak dituntut untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Dengan demikian perempuan bisa optimal menjalankan peran utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah. Kecukupan nafkah suami untuk istri merupakan salah satu aspek yang mewujudkan ketenteraman dalam rumah tangga.

Ketiga, Khilafah menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam yang membekali individu dengan keimanan dan ketakwaan yang kukuh sehingga tidak melakukan kemaksiatan seperti berjudi, minum miras, dan mengonsumsi narkoba.

Keempat, Khilafah mewujudkan sistem pergaulan yang islami, yaitu terpisahnya kehidupan laki-laki dan perempuan. Keduanya berinteraksi sebatas kebutuhan syar’i seperti dalam hal pendidikan, pengobatan, dan muamalah. Khilafah melarang terjadinya khalwat (laki-laki dan perempuan nonmahram berdua-duaan) dan ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan). Hal ini mencegah terjadinya perselingkuhan dan perzinaan.

Kelima, Khilafah membentuk pemahaman yang sahih tentang relasi suami dan istri. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham al-Ijtima’i menjelaskan bahwa suami dan istri adalah sahabat. Hubungan keduanya bukan kemitraan (perseroan). Satu sama lain merupakan sahabat sejati dalam segala hal, yaitu persahabatan yang memberikan kedamaian dan ketenteraman satu sama lain.

Allah Swt. berfirman di dalam QS Ar-Rum: 21 yang artinya,

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.“

Istri memiliki hak-hak dalam konteks suami istri terhadap suaminya, demikian pula suami memiliki hak-hak terhadap istrinya. Allah Swt. telah memerintahkan pergaulan yang baik di antara keduanya. Pergaulan yang baik itu merupakan kewajiban selain kewajiban mahar dan nafkah. Allah Swt. memerintahkan suami untuk selalu berlemah lembut dalam tutur kata, tidak bersikap keras dan kasar, serta tidak menampakkan kecenderungan kepada perempuan lain.

Allah Swt. menetapkan kepemimpinan rumah tangga (qiyadah al-bayt) berada di tangan suami dan menjadikan suami sebagai qawam (pemimpin) atas istrinya. Allah Swt. juga memerintahkan istri agar taat kepada suaminya.

Keenam, Khilafah menerapkan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga berdasarkan syariat. Jika ada konflik antara suami istri, Allah Swt. memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya dengan cara: menasihati, memisahkan dari tempat tidur, dan memukul. Jika istri taat pada suami, suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Jika terpaksa memukul, pukulan suami pada istri adalah pukulan ringan yang tidak membahayakan (menyakitkan). Misalnya pukulan menggunakan siwak, sikat gigi, dan sejenisnya. Bukan pula pukulan kriminal seperti pukulan yang mematikan, mengakibatkan cacat permanen, luka berdarah atau patah tulang, membuat lebam, atau sangat menyakitkan. Juga tidak boleh memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang membahayakan, tidak boleh memukul di luar rumah, serta tidak boleh memukul di satu bagian tubuh secara berulang-ulang. (Muhammad bin Jarir ath-Thabari, Jâmi’ul Bayân fi Ta’wîlil Qur’ân).

Jika konflik suami istri tidak bisa diselesaikan oleh keduanya, mereka bisa menunjuk hakam yang akan melakukan mediasi untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Jika langkah ini tidak berhasil dan konflik meruncing, perceraian bisa menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikannya.

Ketujuh, Khilafah memberikan jaminan keamanan dengan menerapkan sistem sanksi yang menjerakan. Perempuan yang mengalami kekerasan oleh suaminya bisa melaporkan kasusnya pada hakim (kadi). Hakim akan memeriksa perkara dan melakukan persidangan. Jika terbukti bersalah karena melakukan kekerasan yang tidak dibenarkan syariat, hakim akan menjatuhkan sanksi bagi suami berupa hukuman takzir yang jenis dan kadarnya didasarkan pada ijtihad khalifah atau yang mewakilinya (hakim).

Khatimah

Demikianlah solusi tuntas Khilafah terhadap permasalahan KDRT selaku solusi sahih dari Allah Swt., Sang Pencipta manusia. Solusi inilah yang hendaknya kita wujudkan dan dakwahkan, bukan solusi ala feminisme yang justru membuat masalah KDRT makin parah. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *